Kontrak ditandatangani bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), selaku pengelola, dengan sejumlah fasilitas yang diberikan, termasuk pembebasan biaya sewa selama enam bulan dan kesempatan bekerja di lingkungan JIS dengan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Adi dari Jakpro, kami, sebanyak 67 warga eks Kampung Bayam yang selama ini tinggal di Rusun Nagrak, sepakat untuk pindah ke HPPO dan menandatangani kontrak hari ini. Terima kasih atas perhatian dan perjuangan yang akhirnya didengar oleh Pak Gubernur,” ujar Shirley Aplonia (42), perwakilan warga, dalam acara sosialisasi dan serah terima kunci hunian.

Acara ini turut dihadiri Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Direktur Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Dony Gredinand, perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta perwakilan warga eks Kampung Bayam.

Menurut Adi, sebanyak 126 unit hunian tipe 36 di HPPO JIS telah disiapkan, lengkap dengan fasilitas dasar. Ia menegaskan bahwa seluruh unit telah melalui uji kelayakan, termasuk aliran listrik dan air yang siap digunakan.

“Kontrak ini juga membebaskan warga dari biaya sewa sebesar Rp1,7 juta per bulan selama enam bulan. Masa bebas sewa ini bukan utang. Kami memahami masa transisi ini diperlukan agar warga bisa mulai bertani atau bekerja,” jelas Adi.

Fasilitas pendukung di HPPO juga mencakup lahan seluas 4.000 meter persegi untuk urban farming dan kolam budidaya ikan. Selain itu, warga juga diberi kesempatan bekerja di JIS sebagai bagian dari operasional, selama memenuhi syarat yang ditetapkan.

Adi menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. “Pak Gubernur meminta agar tidak ada satu pun warga eks Kampung Bayam yang tertinggal dalam mendapatkan hunian yang layak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh proses kontrak telah dikonsultasikan dan disetujui oleh aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan dasar hukum yang kuat. “Isi kontrak sudah mengakomodasi aspirasi warga dan telah dikaji bersama pihak kepolisian dan kejaksaan,” tutur Adi.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengatakan komitmennya untuk memfasilitasi proses perpindahan sekolah anak-anak warga eks Kampung Bayam. “Kami akan bantu koordinasi agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal barunya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan penataan hunian eks Kampung Bayam secara manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, pada Senin (28/7), dilakukan sosialisasi awal kepada 35 perwakilan warga dari tiga kelompok eks Kampung Bayam. Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan masa tenggang hingga 31 Desember 2025 bagi warga untuk mulai membayar sewa, tanpa dianggap menunggak.

“Kebijakan ini memberi ruang bagi warga untuk memberdayakan diri terlebih dahulu. Kami ingin memastikan proses relokasi berjalan secara manusiawi, inklusif, dan adil,” pungkas Hendra. ( */hel)

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan masalah hunian Kelompok Tani Kampung Bayam sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan alas hukum yang berlaku. Sejak seremonial penyerahan kunci dilaksanakan, sejumlah proses secara simultan terus dilakukan, antara lain penyiapan administratif terkait pemanfaatan lahan hingga penerbitan kontrak hunian, yang didampingi langsung oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memenuhi aspek legal,” ujar Afan, di Jakarta, pada Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, Afan memaparkan, selama proses persiapan administratif kontrak hunian, Kelompok Tani Kampung Bayam memperoleh pelatihan dan melaksanakan pembangunan urban farming yang dibiayai oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD DKI Jakarta dalam mendukung program pemerintah. Komponen pengeluaran operasional, baik pembangunan urban farming, biaya pelatihan, maupun operasional Kelompok Tani Kampung Bayam telah dibayarkan, termasuk biaya listrik bulanan di hunian sementara. Hingga saat ini, PT Jakpro telah mengeluarkan biaya sebesar Rp854 juta.

“Setiap bulan, PT Jakpro membayar tagihan listrik hunian sementara sebesar Rp68 juta agar Kelompok Tani Kampung Bayam dapat hidup layak. PT Jakpro juga membiayai program pembangunan urban farming di area JIS sebagai bentuk dukungan pada program Pemprov DKI, mencakup honor/upah Kelompok Tani Kampung Bayam sebagai peserta pelatihan. PT Jakpro juga memenuhi kebutuhan harian warga hunian sementara, karena para kepala rumah tangga sedang mengikuti program pelatihan urban farming,” terangnya.

Adapun proses penghunian HPPO JIS kini telah memasuki fase final. Pada Senin-Selasa, 28-29 Juli 2025, Kelompok Tani Kampung Bayam dijadwalkan menandatangani kontrak hunian dengan PT Jakpro dan secara paralel mulai menghuni HPPO JIS.

“Kami berharap, seluruh prosesnya bisa diikuti dengan baik. Dengan demikian, proses penghunian pun berlandaskan aspek legal,” pungkas Afan. (*/hel)

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Ex-Taman Anggrek, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7).

Pemprov DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol. Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Gubernur Pramono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.(*/hel)

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penyerahan berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7), dalam rangkaian acara Inabuyer B2B2G Expo 2025 yang digelar pada 23–25 Juli 2025.

Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia kepada kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang mengutamakan produk UMK dalam belanja daerah, sekaligus mendorong penggunaan produk lokal melalui sistem pengadaan.

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan UMKM. Kami memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjadi penyedia jasa pemerintah,” ujar Ratu.

Ia berharap ke depan, Pemprov DKI tidak hanya mempertahankan capaian sebagai pemerintah daerah dengan belanja UMK terbesar, tetapi juga terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari produk-produk yang dibelanjakan, agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan demi memperkuat perekonomian daerah. Harapannya, penggunaan produk-produk UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/hel)

“Setelah empat minggu pelaksanaan, hari ini, FJGS telah resmi sampai di penghujung rangkaian acara. Saya merasa bangga dan bersyukur melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. FJGS tahun ini berhasil mencatatkan total transaksi sebesar Rp15,9 triliun,” ujar Wagub Rano dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, Jakarta terus memainkan peran vital dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 4,95 persen (year-on-year), melampaui rata-rata nasional yang sebesar 4,87 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

Menurut Wagub Rano, pusat perbelanjaan kini tidak lagi sekadar tempat bertransaksi, melainkan juga menjadi katalis penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta penguatan industri kreatif dan sektor pariwisata.

“Peran pusat perbelanjaan kini semakin strategis dalam mendorong wisata belanja berkelas dunia, sejalan dengan visi menjadikan Jakarta masuk jajaran Top 20 Global Cities pada 2045,” ucapnya.

Wagub Rano juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, para sponsor, asosiasi, dan mitra swasta atas kolaborasi besar yang telah menyukseskan FJGS 2025. Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut.

“Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta dan para pengunjung yang telah berbelanja dan berpartisipasi aktif. Keterlibatan publik seperti inilah yang memperkuat daya beli, menjaga kestabilan inflasi, serta berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi di tengah tantangan global,” tambahnya.

Wagub Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, memperkuat promosi UMKM, menyederhanakan perizinan, dan mendorong investasi demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(*/hel)

“Hari ini kita hadir untuk meluncurkan Benyamin Sueb Award yang digagas oleh saya dan Bang Doel. Penghargaan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong partisipasi warga dalam mewujudkan kota yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera,” kata Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, Benyamin S. adalah akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, Sejahtera, yang diambil dari nama seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada lurah atas kinerja, capaian, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan adanya apresiasi ini, Gubernur Pramono berharap kinerja lurah sebagai motor penggerak perubahan menuju kota yang lebih baik dapat ditingkatkan.

“Upaya ini juga akan dilakukan secara berkelanjutan agar semakin terbuka peluang kerja sama, baik di tingkat lokal maupun internasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Pramono menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Benyamin Sueb yang telah mengizinkan nama Benyamin S. digunakan pada penghargaan ini.

“Kami berterima kasih telah diizinkan menggunakan nama Benyamin Sueb untuk penghargaan bagi 267 kelurahan yang sedang berkompetisi. Nanti, bagi pemenangnya, saya akan berikan kesempatan untuk melihat kota terbesar di dunia guna membuka wawasan baru, bahwa kota besar di dunia sekarang ini tidak hanya sekotak kecil,” terangnya.

Gubernur Pramono berharap, penyelenggaraan Benyamin S. Award dapat mendorong lebih banyak kelurahan percontohan bertaraf internasional. Dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global, penting untuk dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga terhadap pemerintah daerah. Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah.

“Karena itu, pada 2027, saat Jakarta berusia 500 tahun, kita akan adakan Benyamin S. Award tingkat ASEAN. Jakarta mampu mengadakannya karena sedang bertransformasi menjadi kota global. Maka, kita harus bersaing di dunia global, tidak lagi hanya di urusan lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi, menambahkan, selain sebagai bentuk apresiasi, Benyamin S. Award diharapkan menjadi pijakan strategis untuk tata kelola perkotaan yang lebih baik dan berdaya saing global, dengan menjadikan kelurahan sebagai tempat perubahan nyata menuju Jakarta sebagai kota berkelas dunia.

“Pada 2025, telah diajukan sebanyak 27 kelurahan yang akan mengikuti seleksi dan penilaian Benyamin S. Award. Rangkaian penilaian akan dilakukan mulai bulan Juni hingga pemberian penghargaan pada 31 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Kota Sedunia,” ungkap Dewi.

Kategori penilaian Benyamin S. Award terdiri atas empat aspek, yaitu Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Juri Teknis dan Juri Ahli. Para juri berasal dari kementerian terkait, perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta, tokoh masyarakat, serta pemerhati kota, lingkungan, dan kebudayaan.

“Kami berharap ke depannya Benyamin S. Award akan dirancang untuk berkembang menjadi penghargaan internasional yang dapat diikuti oleh kota-kota di kawasan regional Asia, dan kemudian oleh kota-kota dunia, seperti sister city Jakarta,” pungkasnya.(*/hel)

“So far, kinerja beliau baik. Memang masih banyak PR yang belum terselesaikan karena waktu 100 hari belum cukup untuk menyelesaikan semua problem di Jakarta,” ujar Rani Mauliani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Rani menyoroti beberapa program yang sudah mulai dijalankan dan mendapat respons positif dari publik. Salah satunya adalah imbauan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi ASN dan masyarakat. Menurutnya, program ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah budaya mobilitas warga ke arah yang lebih ramah lingkungan.

“Program imbauan menggunakan angkutan umum pada hari Rabu cukup seru bila dijalankan konsisten. Ini bisa jadi langkah awal membangun budaya naik transportasi publik,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan sekolah gratis serta penambahan rute transportasi publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan dasar bagi warga.

“Sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Harapannya, program-program ini bisa diperluas dan dipertajam ke depan,” tambah Rani.

Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2025, menggantikan Heru Budi Hartono. Dalam masa transisi menuju Jakarta sebagai kota global pasca-ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara, Pramono didampingi Rano Karno, akrab disapa Bang Doel, mengemban amanah untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong reformasi kebijakan di berbagai sektor.

Dalam 100 hari pertamanya, sejumlah inisiatif langsung digulirkan, mulai dari pembenahan sistem transportasi, penguatan identitas budaya Betawi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penataan tata ruang perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Rani menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia berharap kepemimpinan Pramono–Rano bisa menghadirkan solusi konkret atas tantangan klasik Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil warga Jakarta. Kolaborasi adalah kunci,” tutupnya. (*)

Salah satunya adalah penguatan sektor kebudayaan dengan melibatkan lembaga adat.

Rano Karno, menyatakan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi sebagai langkah konkret dalam mengakui dan memuliakan eksistensi masyarakat adat Betawi di kota Jakarta.

“Saya akan putuskan bahwa yang ingin kita bentuk ini adalah lembaga adat masyarakat Betawi,” tegas Wagub Rano.

Sekarang sudah waktunya Pemprov Jakarta memberi ruang hukum dan kelembagaan resmi bagi masyarakat adat Betawi, agar peran dan kontribusinya terhadap pembangunan kota bisa lebih terstruktur, terlembaga, dan terlindungi.

“Saya berharap sarasehan ini memberikan masukan yang konstruktif, agar saya bisa segera menetapkan arah penyusunan Perda,” ucap Rano.

Dirinya menambahkan, bahwa Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, dalam forum Lebaran Betawi di Monas, juga menyampaikan kegelisahan yang sama atas belum terbentuknya lembaga adat Betawi hingga saat ini.

“Pak Gubernur bilang kok sampai hari ini lembaga adat Betawi belum terbentuk? Padahal wakil Gubernurnya orang Betawi, ketua DPRD-nya orang Betawi, juga Sekda-nya orang Betawi,” sebut Rano.

Bahkan dalam pernyataannya di Lebaran Betawi lalu, Gubernur Pramono mengatakan kesiapan untuk mengambil alih proses pembentukan lembaga adat Betawi jika tidak ada progres berarti dari unsur pemerintahan terkait.

“Kalau tidak bisa diselesaikan, Gubernur akan ambil alih. Nah Ini kan soal harga diri saya sebagai orang Betawi,” beber Rano.

Ia juga menegaskan bahwa inisiatif pembentukan lembaga adat Betawi bukan hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bagian integral dari visi kebudayaan Jakarta ke depan.

Ia berharap pembentukan lembaga ini bisa mendorong pelestarian nilai-nilai luhur, adat, serta peran aktif masyarakat Betawi dalam perumusan kebijakan daerah.

Wagub Rano menambahkan bahwa waktunya tidak bisa lagi ditunda, karena semakin lama ditunda, maka semakin jauh pula masyarakat adat Betawi dari posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan marwah Betawi?” pungkas Rano.

Sementara itu, penasehat Kaukus Muda Betawi, Kyai Lutfi Hakim, mengapresiasi pemintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang mendorong pembetukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi sesegera mungkin.

Dipastikannya, sarasehan yang dilaksanakan kali ini bisa mengahasilkan mufakat untuk membentuk Lembaga Adat Masyarakat Betawi.

Kesepakatan ini nantinya akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta. Setelahnya, barulah akan disusun roadmap memperkuat Budaya Betawi.

“Hasil sarasehan akan merekomendasikan pembentukan lembaga dan kami serahkan sesegera mungkin ke Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Kyai Lutfi Hakim.(*/hel)

Gubernur Pramono menyampaikan, JAKI yang telah dikembangkan sejak 2019, memiliki 11 fitur baru untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai pelaporan di Jakarta. Beberapa fitur tersebut di antaranya adalah layanan Kapal Jenazah dan Rumah Singgah yang menjangkau seluruh warga, termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu.

“JAKI juga memiliki notifikasi Siaga BPBD agar warga mendapatkan informasi banjir dan cuaca ekstrem langsung di ponsel. Ada pula tombol Darurat Ambulans dan Panggilan 112 sebagai kanal pertolongan, serta fitur JakCare untuk konsultasi gratis dengan psikolog klinis. Jadi, warga Jakarta tidak hanya sehat fisik, tetapi juga mental,” ujar Gubernur Pramono.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur Feedback Laporan Warga yang memungkinkan pelapor memberi penilaian atas tindak lanjut laporan mereka. Fitur lainnya mencakup akses ke JKN Mobile, Antrean Faskes, Ketersediaan Kamar Rumah Sakit, dan Peta Tempat Parkir.

“Pelaporan melalui JAKI kini lebih cepat ditangani. Saya bisa memantau dan melihat langsung progres laporan, terutama yang perlu perhatian khusus,” jelasnya.

Gubernur Pramono mengajak masyarakat aktif melaporkan berbagai kejadian melalui aplikasi JAKI.

“Dengan adanya fitur-fitur baru, kami berharap warga segera melaporkan jika menemukan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti,” tambah Gubernur Pramono.

Sementara untuk mendukung keamanan warga Jakarta, Gubernur Pramono juga menginstruksikan pemasangan 100 titik baru CCTV yang terintegrasi dengan pusat kendali monitoring. Langkah ini bertujuan mempercepat respons petugas dalam tindakan preventif.

“Hari ini, tambahan 100 CCTV dipasang di 12 taman yang buka 24 jam. Ini bagian dari inovasi menuju Jakarta sebagai kota global. Harapannya, dampaknya dapat langsung dirasakan warga,” terang Gubernur Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Pramono juga menyaksikan peluncuran logo baru Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Ia berharap logo itu menjadi simbol semangat transformasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

“Selamat kepada Dinas Kominfotik atas logo barunya. Semoga membawa semangat baru dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(*/hel)

“Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Gubernur Pramono, di Jakarta, pada Rabu (28/5)

“Selain itu, yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya, yaitu KJMU bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C, tidak hanya yang akreditasinya A saja,” lanjutnya.

Gubernur Pramono mengatakan, mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan. Sementara, uang kuliahnya per semester langsung dibayarkan ke kampus oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar mahasiswa fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya tanpa perlu memikirkan persoalan biaya kuliah.

Adapun, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan, jumlah penerima KJMU di Jakarta saat ini, yaitu 16.979 mahasiswa, dengan total bantuan per semester Rp9 juta per mahasiswa (termasuk Rp750 ribu per bulan).

Nahdiana mengatakan, uang beasiswa kepada 14.745 mahasiswa sudah masuk ke rekening penerima beasiswa, sementara sebanyak 2.129 penerima beasiswa baru akan diproses rekening dan cetak kartu ATM.

“Kami tegaskan, seluruh proses pendaftaran KJMU tidak dipungut biaya apapun,” ujar Nahdiana. (*/hel)