“Pembahasan yang kemudian dijelaskan dan disampaikan oleh pihak Pemerintah Kota Mataram memberikan titik terang; pasalnya, permasalahan yang selama ini menjadi penghambat dalam proses koordinasi akhirnya dapat diselesaikan dengan catatan PT SEG memastikan bahwa semua harus segera diclearkan dan masyarakat Kota Mataram dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan event internasional ini,” kata Baiq Yulia, Humas Media MXGP.

Dalam pertemuan ini, pihak PT Angkasa Pura I memberikan penjelasan mengenai izin penggunaan lahan yang dikelola, “Bahwasanya tidak ada hal yang menghalangi PT SEG untuk menyelenggarakan MXGP di Eks Bandara Selaparang; karena bagi PT Angkasa Pura I, pada prinsipnya, memberikan izin kepada siapa pun yang ingin memanfaatkan lahan yang dimilikinya asalkan aturan secara internal disepakati bersama. PT Angkasa Pura I telah menerbitkan surat izin penggunaan lahan yang diberikan kepada PT SEG untuk penyelenggaraan event MXGP Lombok 2024,” jelasnya.

Selain itu, PT SEG juga telah menerima surat rekomendasi dari IMI NTB sebagai promotor event MXGP Lombok 2024. Dengan demikian, dapat dipastikan PT SEG telah memperoleh dan mengantongi dukungan terkait penyelenggaraan MXGP di Bandara Eks Selaparang untuk 2 (dua) seri, yaitu pada tanggal 28-30 Juni 2024 dan 5-7 Juli 2024.

Dengan diperolehnya dukungan penyelenggaraan ini, PT SEG akan memastikan koordinasi dengan semua pihak secara masif dan terarah, guna mencegah terjadinya persoalan lain serta hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

(Yyt)

“Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan memperkuat Perda Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak; menjadikan Kota Mataram sebagai tempat yang ramah, aman, dan kondusif bagi perkembangan anak,” jelas TGH Mujiburrahman mengenai Raperda Perlindungan Anak.

Lebih lanjut, TGH Mujiburrahman menyatakan bahwa implementasi Perda ini akan memberikan instrumen hukum yang jelas kepada perangkat daerah terkait dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak; menciptakan generasi muda yang unggul; mencegah kekerasan dalam rumah tangga; serta mencegah stunting pada usia balita dan anak-anak; sehingga hak hidup anak-anak dapat terjamin.

Dalam pembahasan mengenai Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, TGH Mujiburrahman menekankan bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal melalui peningkatan keterampilan lewat pelatihan, pemberdayaan, dan penggunaan tenaga kerja lokal. Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk proses magang pelajar SMA dan SMK juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja lokal yang kompetitif.

“Dengan demikian, kemampuan tenaga kerja lokal diharapkan semakin meningkat; tenaga kerja lokal Kota Mataram dapat bersaing secara regional maupun internasional; dan yang paling utama, menurunkan tingkat pengangguran di daerah,” tambahnya.

Terakhir, Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diharapkan dapat memungkinkan Pemerintah Daerah untuk lebih menjaga dan mengelola cagar budaya dengan baik; serta menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya setelah melalui proses pengkajian dan penilaian sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Daerah telah menetapkan 15 Objek Diduga Cagar Budaya di wilayah Kota Mataram. Diharapkan, setelah dilakukan pengkajian, identifikasi, klasifikasi, dan penilaian, ODCB dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup TGH Mujiburrahman dalam penyampaian pendapat Pemerintah Kota Mataram terhadap tiga Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram tersebut.

(Yyt)

“Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap anggota DPRD Kota Mataram yang telah bersama-sama mengabdikan diri dan menyelesaikan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang ditutup hari ini. Kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas-tugas legislatif adalah cerminan dari semangat dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah kita dan saya yakini akan berlanjut dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 yang baru dibuka,” tegas L Alwan Basri.

Lebih lanjut, Sekda Alwan mengatakan, masa sidang yang telah berlalu memberikan banyak pelajaran berharga dan prestasi yang patut dibanggakan. Namun demikian, ke depan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, dirangkai dengan Pemberhentian Pimpinan DPRD, yakni Bapak I Wayan Sugiartha, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan, yang meninggal dunia pada Tanggal 3 Maret yang lalu.

“Kita semua merasa kehilangan, tidak hanya seorang rekan kerja, tetapi juga sosok yang telah memberikan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Dedikasi serta semangat juang beliau tidak hanya akan diingat, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan yang telah beliau mulai,” ucap Sekda Alwan.

Selanjutnya, Nyanyu Ernawati diangkat menjadi pengganti Alm. Bapak I Wayan Sugiartha di sisa Masa Jabatannya Periode 2019-2024, yang juga berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan berat hati harus dilaksanakan pemberhentian Pimpinan DPRD untuk digantikan oleh calon pengganti Pimpinan DPRD sisa masa jabatan Tahun 2019-2024. Insya Allah, Ibu Nyayu Ernawati selaku pengganti memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak I Wayan Sugiartha ke depan,” pungkas L Alwan Basri.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Abd Rachman, seluruh anggota DPRD Kota Mataram, Unsur Forkopimda Kota Mataram, Para Staf Ahli, Para Asisten serta Kepala Organisasi Pimpinan Daerah.
(Yyt)

“Mataram masuk dalam prioritas nasional bersama dengan 32 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Tim CSIRT, tim garda terdepan dalam melindungi data dan keamanan pemerintah.” Ungkap Gesi, di Ruang Rapat Diskominfo Kota Mataram, Selasa (05/03/2024).

Asistensi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penanganan siber di Kota Mataram. Hasil asistensi akan menjadi acuan, dalam perbaikan sistem keamanan siber ke depan.
Menanggapi Kota Mataram sebagai percontohan nasional, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, H Fathurrahman, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas penunjukan Kota Mataram sebagai salah satu kota percontohan dalam bidang keamanan siber.

Beliau juga menyampaikan harapannya agar sistem keamanan siber di Kota Mataram dapat ditingkatkan ke depan.
Dalam semangat meningkatkan kualitas sistem keamanan siber, tim MataramKota-CSIRT berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi selama asistensi ini.
Hal ini bertujuan untuk mendukung program-program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram serta memastikan keamanan siber yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Mataram.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Tim CSIRT tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data dan informasi penting pemerintah dan masyarakat, tetapi juga akan menjadi landasan yang kuat dalam memperkuat infrastruktur keamanan siber.
(Yyt)