“Tolong dibantu masing-masing koperasinya untuk disepakati unit usahanya arahnya ke mana dan didampingi bersama dinas [mengenai penguatan] kapasitas pengurusnya,” ujar Bima saat memberikan pengarahan kepada camat dan lurah se-Kota Depok di Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa (10/6/2025).

Ia mengimbau agar proposal rencana pengelolaan Kopdeskel Merah Putih disusun dengan menjelaskan unit usaha yang akan dikelola. Dengan demikian, modal usaha yang dipinjamkan dapat dikelola dengan baik. Adapun besaran modal yang disalurkan akan disesuaikan dengan data yang diajukan.

Di sisi lain, Bima juga mendorong Pemkot Depok, termasuk jajaran kelurahannya, agar segera menyelesaikan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) untuk membentuk Kopdeskel Merah Putih. Bila tahapan itu diselesaikan, maka Provinsi Jabar akan menjadi salah satu daerah yang menuntaskan pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Pasalnya, dari seluruh daerah di Jabar, hanya Kota Depok yang belum menyelesaikannya.

“Di Jawa Barat ini, coba tolong tampilkan datanya, tampilkan datanya, ini semua sudah 100 persen, kecuali, kecuali Kota Depok,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, Kopdeskel Merah Putih merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan. Kopdeskel Merah Putih tersebut rencananya akan diluncurkan secara serentak pada 12 Juli 2025.

“Dan mulai bergeraklah di situ [setelah diluncurkan]. Nah, berputar dan dibangunlah ekosistemnya nanti,” terangnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, Wali Kota Depok Supian Suri, lurah dan camat se-Kota Depok, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

“Menurut etika, kendaraan dinas sebaiknya digunakan untuk kegiatan kedinasan bukan pribadi,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok Wahid Siryono di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).

Wahid  berharap tidak sampai ada yang melanggar, karena kalau sampai dilanggar, bisa muncul sanksi sosial dari publik.

Wahid menyebut, meskipun libur Lebaran, masih ada Perangkat Dinas yang bertugas, seperti, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan,  Kota Depok, Puskesmas, dan lain sebagainya.

“Mereka ada piket. Kalau ada yang menggunakan mobil dinas di sekitar Depok saat libur lebaran, ya jangan dianggap itu digunakan kepentingan pribadi. Jadi dilihat dulu kebutuhan atau tugasnya apa,” katanya.

“Intinya, sebagai aparatur, kita dilihat dan diamati oleh publik. Ibarat ikan di dalam aquarium, seluruh tindakan dan perilaku kita sebagai aparatur sipil negara akan mendapat perhatian,” kata Wahid.

Ketika ditanyakan apakah sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat atau kepala daerah terkait aturan penggunaan kendaraan dinas pada libur Lebaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, Wahid mengatakan masih menunggu surat edaran tersebut.

“Kami masih menunggu aturan dan kebijakan lebih lanjut,” katanya.