Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama mencapai 80,9 persen secara keseluruhan. Adapun bidang politik dan keamanan mendapat tingkat kepuasan tertinggi dibanding bidang lain sebesar 85 persen.

Ia meyakini, tingginya angka kepuasan di bidang politik dan keamanan ini tidak lepas dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung aman dan kondusif.

“Kami memaknai ini sebagai apresiasi dari publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, karena dalam waktu 100 hari atau 3 bulan tentu hal yang paling mudah dicatat, diingat, dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada tadi,” katanya dalam acara Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga aparat TNI dan Polri. Berkat sinergi semua elemen, masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dengan aman dan lancar.

“Publik memberikan apresiasi bagaimana kita semua, bangsa ini bisa melewati satu proses yang sangat rumit dan menempatkan kebersamaan dalam perbedaan sebagai nilai yang paling utama,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Pilkada tidak hanya memastikan stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, Bima mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dan evaluasi sistem keserentakan pemilu. Pembahasan ini, kata dia, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

“Kita akan berbicara tentang isu keserentakan, dampak keserentakan bagi kualitas atau partisipasi pemilih. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan semua instansi terkait,” pungkasnya.

(*/Rendy)

MPI kini telah menjelma menjadi organisasi kemasyarakatan, dari yang sebelumnya merupakan kelompok relawan untuk memiliki pengabdian yang tanpa batas dan tanpa waktu kepada bangsa dan negara.

“Mari bergandengan tangan untuk memberi dukungan kepada Prabowo-Gibran, tapi kami berharap dukungan ini tidak berhenti sampai mereka dilantik,” ujar Muzani dalam acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Dengan demikian, ia berharap MPI bisa memberi kiprah dan andil nyata dalam kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan sosial masyarakat.

Sebagai relawan, Muzani menegaskan tugas MPI sudah selesai setelah Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga saatnya kini MPI bertugas sebagai ormas.

Pada saat Pemilu 2024, Muzani mengatakan MPI sebagai relawan cenderung memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran melalui jalur politik sehingga kini sebagai ormas harus memberikan dukungan lewat perjuangan sosial dengan masyarakat.

Tak hanya MPI, dia pun turut mengajak semua relawan Prabowo-Gibran lainnya yang tergabung dalam kelompok mana pun untuk bersama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Prabowo dan Gibran masih membutuhkan dukungan yang besar dari seluruh partai di Indonesia, masyarakat Indonesia, apalagi dari semua relawan yang saat pemilu kemarin berjuang seperti MPI,” katanya menegaskan.

Keberadaan ormas maupun relawan, sambung dia, merupakan kekuatan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya untuk memberikan masukan agar arah dan tujuan perjuangan Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan yang akan datang tidak jauh dari harapan masyarakat.

Dengan begitu, keberadaan ormas seperti MPI, menurut Muzani, merupakan sesuatu yang berarti dan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

“Rakyat menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Prabowo-Gibran dalam pemerintahan sehingga dibutuhkan dukungan,” tutur Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

“Hubungan kita ini hubungan politik kebangsaan. Jadi yang kita kawal adalah keberpihakan terhadap masyarakat dan keberpihakan pembangunan terhadap bangsa ini ke depan,” ujarnya usai membuka Konferensi Wilayah PW GP Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya keberpihakan terhadap masyarakat dan keberpihakan pembangunan wajib GP Ansor mendukung dan menjaganya. Termasuk, dalam menjaga Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ansor wajib menjaga itu semua, termasuk mengawal pemerintahan terpilih ke depan,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasangan tersebut sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pasangan calon Anies Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi. Prabowo-Gibran berhasil memperoleh 96.214.691 suara sah dari 164.227.475 total suara sah nasional.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Berdasarkan aturan tersebut, pada 20 Oktober 2024 Presiden-Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran akan melakukan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden