“Hari ini, saya bersama Wali Kota Bekasi secara detail membahas beberapa kerja sama strategis,” ungkap Gubernur Pramono.

Kerja sama pertama menyangkut mobilitas warga Bekasi menuju Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepakat membangun park and ride, flyover, dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah Bekasi. Selain meningkatkan mobilitas warga, langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

“Kami membahas kontribusi yang bisa diberikan Pemerintah Jakarta kepada Pemerintah Bekasi. Secara khusus, kami telah menunjuk tim gabungan dari Jakarta dan Bekasi untuk mengerjakan hal-hal operasional terkait mobilitas warga,” ujar Gubernur Pramono.

Kerja sama kedua terkait penyediaan air bersih melalui sinergi antara BUMD PAM Jaya milik Pemprov DKI Jakarta dan PDAM Tirta Patriot milik Kota Bekasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses air bersih sekaligus mendongkrak kualitas hidup warga Bekasi.

“Saya sudah menyetujui kerja sama terkait air bersih. Pemprov DKI Jakarta kini mampu memproduksi air bersih, sehingga sebagian bisa didistribusikan ke Bekasi. Di lapangan, kerja sama akan dijalankan oleh PAM Jaya dan Tirta Patriot. Kami berdua sudah sepakat, dan akan segera ditindaklanjuti,” jelas Gubernur Pramono.

Adapun kerja sama ketiga berkaitan dengan perpanjangan kontrak TPST Bantargebang dan peningkatan sinergi pengelolaan sampah.
“Kami juga sepakat menyelesaikan persoalan terkait perpanjangan kontrak TPST Bantargebang yang akan berakhir pada 2026. Kontrak ini diperpanjang setiap lima tahun,” ujar Gubernur Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut pertemuan ini sebagai momentum bersejarah bagi warga Bekasi. Menurutnya, Jakarta telah memberikan bantuan berkelanjutan, terutama dalam pemenuhan air bersih, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah.

“Terkait kebutuhan air minum, tambahan air baku dari PAM Jaya kepada Tirta Patriot sangat membantu, karena akan disalurkan ke masyarakat di wilayah perbatasan dua daerah,” ujar Tri.

Agar Kota Bekasi semakin aman, nyaman, dan sejahtera, Tri menilai warganya membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti park and ride yang terintegrasi dengan hunian dan pasar tradisional. Ia juga berharap pengelolaan TPST Bantargebang ke depan turut memperhatikan mobilisasi kendaraan pengangkut sampah dan infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama, agar tidak berdampak buruk pada kesehatan warga.

“Kami juga memohon bantuan alat berat untuk menertibkan bangunan liar yang mengganggu saluran air dan sungai-sungai yang mengarah ke Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi dengan dukungan Gubernur Pramono,” pungkasnya.(*/hel)

Mendagri mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 secara year on year sebesar 4,87 persen. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025 minimal sebesar 5,3 persen. Karena itu, ia meminta kepala daerah memberikan perhatian terhadap isu pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itulah, teman-teman kepala daerah kita minta untuk menaikkan, menjadikan isu pertumbuhan ekonomi ini menjadi isu penting di daerah masing-masing,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Pemda yang pertumbuhan ekonominya mampu berada di atas rata-rata nasional. Namun, ia juga memberikan atensi terhadap Pemda yang pertumbuhan ekonominya minus, seperti Provinsi Papua Tengah yang mencatat angka -25,53 persen. Kondisi di daerah penting diperhatikan karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Angka nasional pertumbuhan ekonomi juga dikontribusi oleh penjumlahan dari angka tingkat provinsi, kabupaten, kota,” jelasnya.

Mendagri juga meminta kepala daerah agar melibatkan para ahli, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk membahas upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui pelibatan tersebut, Pemda dapat merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Selain itu, ia mengimbau kepala daerah agar membentuk Tim Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Tim tersebut dapat melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pelaku ekonomi. “Lakukan rapat rutin sebulan sekali minimal, selalu mengamati pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis setiap bulan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu di antaranya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mempercepat realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, serta mengendalikan harga bahan pokok.

Langkah konkret lainnya, tambah Mendagri, yakni mencegah ekspor dan impor ilegal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sesuai potensi lokal, meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta mempermudah perizinan berusaha.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebutkan bahwa Pemda memang berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Pemda merupakan pelaksana dari perencanaan pembangunan nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Hal ini termasuk dalam perencanaan capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada akhirnya perencanaan nasional itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau dilaksanakan. Perencanaan nasional itu hanya bisa konkret terlihat nyata kalau dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menerangkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Karena itu, pihaknya melakukan pemantauan, pengawalan, dan percepatan terhadap upaya tersebut, termasuk yang dilakukan oleh daerah.

(*/Rendy)

“Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD maka uangnya disiapkan,” ujar Mendagri saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mendagri menjelaskan, pentingnya menyusun perencanaan sejak awal yakni agar memastikan program dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, bila perencanaan tidak disusun dengan benar, program kerja justru akan mengalami kegagalan.

Pada forum itu, Mendagri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul mencermati setiap program yang disusun kepala daerah. Mereka didorong agar memastikan setiap program mampu menyelesaikan persoalan di daerah, serta mengakomodir program prioritas presiden dan wakil presiden.

“Dan untuk Bapak Presiden saya kira buku yang paling penting adalah Asta Cita,” tambahnya.

Dalam berbagai kesempatan rapat, jelas Mendagri, Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya pentingnya membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks itu, Pemda didorong untuk turut serta mewujudkan upaya tersebut dengan menghidupkan sektor swasta di wilayah masing-masing.

“Jadi semua provinsi, kabupaten, kota, ini tolong amati angka pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ya harus dinaikkan. Nah kunci daripada untuk menaikkan itu adalah menghidupkan swasta,” jelas Mendagri.

Peran sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hal tersebut juga akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Mendagri menjelaskan, dalam menghidupkan peran swasta salah satu hal yang dapat dilakukan yakni memberikan kemudahan perizinan.

“Nah oleh karena itulah teman-teman kepala daerah, tolong betul untuk menaikkan pendapatan untuk swasta dihidupkan,” tandasnya.

(*/Rendy)

Tomsi mengungkapkan komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah pada minggu ketiga Februari 2025. Beberapa komoditas itu antara lain minyak goreng di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota.

“Bawang putih di 143 [kabupaten/kota], cabai rawit 123 [kabupaten/kota], beras di 96 [kabupaten/kota]. Kami sangat berharap di daerah-daerah yang naik ini ya mau enggak mau operasi pasar,” kata Tomsi.

Khusus untuk bawang putih yang 99 persen berasal dari impor, Tomsi menyebut bahwa masalah utama terletak pada distribusi. Menurutnya, ketika komoditas tersebut masuk, harga seharusnya bisa stabil. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan distribusi komoditas impor dilakukan dengan baik, terutama menjelang Lebaran.

“Beberapa kali Lebaran ini kenaikan bawang putih itu bisa sampai 200 persen. Bisa sampai Rp120.000 [per kilogram] harganya. Jadi mohon teman-teman bisa menanggapi ini,” tambahnya.

Tomsi mengingatkan, jika Pemda tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, maka kenaikan harga akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, ia meminta stakeholders terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk benar-benar memahami dinamika harga di daerah masing-masing.

“Apalagi tentunya minggu depan itu sudah kepala daerah yang baru [mulai efektif bertugas], dan kita akan memulai rapat kita dengan kepala daerah yang baru. Tolong tentunya Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun [ke lapangan mengecek pasar],” ungkapnya.

Dalam pantauannya melalui Rakor Inflasi yang dilakukan setiap Senin, masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Untuk itu, ia pun berharap TPID segera bergerak cepat dan memastikan pelaksanaan tugas dengan baik.

Selain itu, kementerian/lembaga (K/L) perlu melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat hingga sampai ke konsumen.

“Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, kemudian kita akan lihat hasilnya di minggu depan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita untuk mempertahankan tidak terjadi kenaikan harga,” tandasnya.

(*/Rendy)

Hal ini ditegaskan Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) dan Penganugerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Melalui Rakornas ini, Bapak-Bapak kepala daerah, Sekda-Sekda nomor satu, saya minta tolong balik cara berpikirnya bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, terutama dari PAD dan dari BUMD hidupkan. PAD hanya bisa hidup kalau swastanya hidup,” katanya.

Mendagri menekankan, pendapatan daerah harus lebih besar daripada belanja, sehingga Pemda memiliki surplus anggaran untuk mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran itu bisa digunakan untuk penanganan stunting, makan bergizi gratis, pembelian tanah untuk perumahan rakyat, program pendidikan hingga infrastruktur.

“Saya kira kita semua paham bahwa mengelola keuangan, baik itu negara, daerah, semua tingkatan tidak akan jauh beda. Prinsip dasarnya adalah sama kita mengelola rumah tangga. Jadi keuangan rumah tangga prinsip dasarnya bagaimana caranya agar pendapatan lebih besar dari belanja,” terangnya.

Dia berharap kepala daerah bisa berpikir tidak hanya mencari cara membelanjakan anggaran, tapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan. Mendagri menegaskan, daerah-daerah yang memiliki PAD yang tinggi dibanding dana transfer pemerintah pusat akan menjadi daerah yang mandiri. Untuk itu, Pemda memerlukan evaluasi berkaitan dengan optimalisasi pendapatan tersebut.

“Saya ingin melihat dari segi pendapatan dulu [ada] evaluasi dari segi pendapatan ini,” ujarnya.

Di lain sisi, untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Sebagaimana komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia mengatakan setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil.

“Kalau kita turun ke bawah ke masyarakat, mereka sangat gembira dan sangat bahagia. Kemudian tugas kita sebagai pejabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah. Kalau bisa membuat gratis,” ungkapnya.

Menurutnya, kerja-kerja tersebut tak bisa dilakukan sendirian. Dukungan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait sangat penting untuk mewujudkan program yang prorakyat. Tugas dari pejabat negara, baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yaitu mempermudah urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan membuat kebijakan yang prorakyat di berbagai bidang, seperti mempermudah perizinan bagi dunia usaha dan akses masyarakat terhadap perumahan layak.

“Saya pikir kerja sama, saling menghormati, keterbukaan, saling menghargai, itu punya power yang jauh lebih besar daripada anggaran. Dan kami mohon doa restunya supaya kita bisa memberikan perumahan bagi rakyat kita, terutama rakyat yang belum mampu,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon [stakeholder] sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul [data di] daerahnya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Di samping itu, Tomsi mengimbau stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih menjumpai adanya kenaikan harga produk tertentu di daerah. Dirinya berharap, capaian angka inflasi yang relatif terkendali ini dapat dipertahankan.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen. Dirinya merinci penyebab terjadinya deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.

“Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Amalia menambahkan, perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.

Pada kesempatan itu, Amalia menjelaskan perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi. Adapun provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Amalia menjelaskan, dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak mana pun. Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.

“Oleh sebab itu, kami akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Di sinilah teman-teman kepala daerah, kita berharap tidak hanya menjadi birokrat minded, tapi juga menjadi entrepreneur minded, karena memerlukan kreativitas dan inovasi,” ujar Mendagri saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 bertajuk “Optimizing Fiscal Decentralization: Pathway to Promote Growth, Wellbeing, and Convergence” di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan PAD yang lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Sedangkan kapasitas fiskal sedang yakni antara PAD dengan dana transfer pusat cenderung seimbang. Sementara kapasitas fiskal lemah yaitu ketika Pemda cenderung bergantung pada pemasukan yang diperoleh dari dana transfer pusat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau daerah dengan kapasitas fiskal lemah untuk menerapkan sejumlah strategi dalam memperkuat kapasitas fiskalnya. Di antaranya melakukan efisiensi belanja anggaran dan program, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Berikutnya dengan menerapkan mindset lebih kreatif dan inovatif. Dalam konteks tersebut, perlu dibangun iklim kompetitif antar-kepala daerah agar semakin inovatif dalam meningkatkan PAD.

“Biarkan mereka (kepala daerah) berkompetisi satu sama lain, apalagi menggunakan sistem Pilkada langsung, di mana rakyat bisa menilai,” imbuhnya.

Pada acara tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas segala dukungan dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan kepada Pemda. Menurut Mendagri, selama ini Sri Mulyani telah banyak membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalankan peran tersebut, khususnya melalui instrumen keuangan.

“[Atas] kerja sama Ibu dan Kemendagri selama ini saya mengucapkan terima kasih. Kita bisa mendorong teman-teman [Pemda] dan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan reward hari ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut Mendagri dan Menkeu Sri Mulyani diperkenankan menyerahkan sejumlah penghargaan secara simbolis kepada pemerintah desa dan Pemda. Adapun penghargaan tersebut yakni Insentif Desa Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan kategori Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa. Kemudian Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 Kinerja Tahun Berjalan dengan kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

(*/Rendy)

Demikian disampaikan Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief pada Pembukaan Pengembangan Kompetensi Penerapan SPM bagi Administrator dan Pengawas Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan ini berlangsung secara blended learning, dengan tahap pertama daring pada 30 hingga 31 Mei 2024, dan tahap kedua tatap muka pada 3 sampai 5 Juni 2024 di PPSDM Regional Bandung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

Indra menekankan, pelatihan ini memiliki arti penting untuk memberikan pemahaman tentang penerapan SPM di daerah. “SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ihwal SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Di dalamnya tercakup soal pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dasar, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan SPM.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa setiap kepala daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM, dengan didukung alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk menilai ketercapaian SPM. Untuk itu, kata dia, komitmen dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penerapan SPM di daerah.

(*/Rendy)

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk
“Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun 2025 Berbasis Kinerja Keuangan dan Rencana Pelayanan” yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2024).

Maurits mengatakan, kegiatan ini penting dan strategis guna menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Pemda dengan pemerintah pusat. Selain itu, untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan tata kelola keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi.

“Kegiatan ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersinergi agar pelayanan publik dapat semakin semangat, inovatif, produktif, dan semakin trengginas dalam memberikan produk layanan publik yang bermutu, efektif, optimal, serta berdaya saing tinggi yang tentunya dapat berimplikasi maksimal bagi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menekankan, Kemendagri memiliki tanggung jawab dari sisi pembinaan dan pengawasan terhadap segala aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk optimalisasi implementasi BLUD. Hal ini mengingat peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karenanya, kata dia, berbagai langkah konkret dan solutif terus dilakukan Kemendagri untuk mendorong serta membantu Pemda dalam mengoptimalkan peran BLUD. Dengan demikian, BLUD mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan pelayanan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemendagri mendorong Pemda untuk mengembangkan pengelolaan BLUD sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas [keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD], yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD, khususnya rumah sakit daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hal ini sesuai dengan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD,” tegas Maurits.

Maurits menyampaikan, penerapan BLUD hingga saat ini terus menunjukkan progres yang signifikan terutama di bidang kesehatan. Berdasarkan data Subdirektorat BLUD Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD), implementasi BLUD menunjukkan angka total mencapai kurang lebih 6.343 BLUD dan terus bertambah. Rinciannya yaitu terdiri atas kurang lebih 610 dari total 920 rumah sakit daerah, 5.259 dari total 10.292 Puskesmas, 382 dari total 3.625 SMKN, dan 92 BLUD bidang lainnya di seluruh Indonesia. Persentase BLUD terbanyak terimplementasi pada sektor kesehatan.

“Berdasarkan data tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLUD penting untuk dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi serta evaluasi ataupun penilaian terhadap hasil pengelolaan BLUD yang meliputi aspek kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan,” ujar Maurits.

Maurits berharap, manajemen BLUD dapat segera bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable). Caranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship. Sejalan dengan itu, dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD agar dapat dijalankan dengan lebih optimal.

“Terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif,” pungkas Maurits.

(*/Rendy)

“Kekuatan dari daerah itu adalah dari APBD, kita melakukan intervensi. APBD diharapkan pendapatannya, pendapatan itu di bulan April-Mei sudah mencapai target, paling tidak sudah mencapai di angka 40 persen, 30-40 persen pendapatannya, baik dari pusat maupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/5/2024).

Mendagri menjelaskan, realisasi APBD memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi. Daerah yang kurang optimal merealisasikan APBD cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Pihaknya meminta Pemda untuk serius membahas persoalan tersebut secara internal.

“Tolonglah untuk daerah-daerah, rekan-rekan masalah APBD ini dirapatkan khusus internal, karena sangat berpengaruh sekali lagi [terhadap] belanjanya. Pendapatan tinggi, uang punya, bisa melakukan intervensi. Belanjanya tinggi, uang beredar di masyarakat, swasta akan hidup dan itu akan sangat membantu untuk menekan inflasi,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Mendagri, belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli menguat dan konsumsi rumah tangga pun ikut terkerek.

“Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor nomor satu untuk membangun atau membuat angka economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah,” ujarnya.

Fungsi kedua, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan mestimulasi kebangkitan sektor swasta. Ketika belanja di daerah rendah, maka kemungkinan besar sektor swasta akan kolaps, apalagi di daerah-daerah yang PAD-nya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, dalam realisasi belanja pun perlu mempertimbangkan pendapatan. “Belanjanya kita harapkan juga tidak jauh dari pendapatan,” tegasnya.

(*/Rendy)