Dalam hal ini, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota yang telah menerima Penghargaan penilaian kepatuhan pelayanan publik. Khususnya kepada Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara atas peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga di tahun 2024 ini kita memiliki nilai kuning tinggal 2.

Dan pemerintah harus terus memperbaiki pelayanan agar program Pemerintah berjalan lebih maksimal. Kita bersyukur hadirnya Ombudsman dapat memberikan penilaian, koreksi dan masukan kepada kita semua dehingga pelayanan publik kita semakin meningkat, ujarnya.

Semoga hal ini dapat terus kita tingkatkan sehingga kedepan tidak ada lagi daerah yang memiliki zona kuning di Sumatera Utara, harapnya.

Kemudian dengan penghargaan ini, membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas), dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan ini juga tidak terlepas dari instruksi Pj. Bupati Palas kepada seluruh OPD agar terus memprioritaskan pelayanan publik yang ramah, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

Dan tahun ini, dengan kerja keras dari seluruh pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memperoleh nilai 85.26% (B) Kualitas Tinggi dan berada di peringkat 26. Pemkab Palas juga akan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Padang Lawas kedepannya. (081)

Salah satu program prioritas PRESISI adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Polri.

Kapolri menekankan bahwa pelayanan publik prima di tubuh Polri benar-benar bisa dieksekusi dan direalisasikan. Pelayanan harus terus diawasi kualitasnya agar tidak hanya
menjadi jargon belaka.

Guna peningkatan kualitas pelayanan publik,Polri terus berupaya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian PANRB yang senantiasa terus
berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
instansi pemerintah.

Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pemantauan dan Evaluasi kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.

Sedangkan PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administrative,dengan hasil akhir adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Adapun aspek yang dinilai dalam (PEKPPP) meliputi: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem Informasi pelayanan Publik, Konsultasi dan pengaduan, serta Inovasi.

Polri merupakan organisasi besar yang saat ini memiliki 1.444 Satuan kerja yang terdiri dari 69 Satuan Kerja tingkat Mabes Polri, 867 Satuan kerja tingkat Polda dan 508
Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro.

Sejak tahun 2023, Polri telah melaksanakan PEKPPP secara mandiri, namun baru dapat dilaksanakan di 332 Polres/Polresta/Poltabes/Polres Metro dengan lokus jenis layanan yaitu layanan SIM dan SKCK. Kementerian PANRB terus mendorong Polri untuk menambah lokus jenis layanan dalam pelaksanaan PEKPPP tidak terbatas pada pelayanan SIM dan SKCK saja.

Melalui proyek perubahan ini, merupakan salah satu alternative solusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Polri yang akan dicapai melalui 3 tahapan milestone, yaitu: Jangka pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Pentahapan proyek perubahan pada jangka pendek ini yaitu tersusunnya Keputusan Kapolri tentang pedoman pelaksanaan PEKPPP secara mandiri di Lingkungan Polri sebagai payung hukum dalam pelaksanaan PEKPPP di seluruh unit pelayanan publik Polri.

Target pada jangka menengah adalah penggunaan aplikasi PEKPPP di seluruh Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro pada unit layanan SIM, SKCK, SPKT dan Reskrim.

Sedangkan pada jangka panjang di harapkan meningkatkan kwalitas pelayanan publik Polri dan semakin banyak unit layanan publik Polri menjadi pelayan prima.

Saat ini sedang di laksanakan pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di 508 Polres pada unit layanan SIM dan SKCK dan terdapat tambahan Lokus evaluasi pada unit layanan SPKT dan Reskrim di 64 polres sebagai pilot project.

Semoga melalui PEKPPP mandiri ini kualitas pelayanan publik Polri menjadi semakin baik. (Mega)

Dijelaskannya apapun bentuk alasan nya kehadiran kantor Indihome Namlea harusnya dapat memaksimalkan pelayanan dengan baik tanpa mengecewakan pelanggan.

Jika ada pengaduan, langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh karyawan adalah turung ke lapangan dan mengecek kondisi jaringan internet sehingga bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab dari gangguan internet tersebut, “Anda diperkerjakan dan digajikan,”sebut Sofyan.

Bukan malah menunggu pengaduan ke pusat baru ada tindakan, untuk apa memperkerjakan karyawan kalau bukan untuk pelayanan,”lanjutnya.

Jadi kehadiran PT Telekomunikasi Tbk (Telkom) IndiHome di Kota Namlea bukan sekedar pelayanan pemasangan wefi saja, atau hanya sekedar menerima
pembayaran wefi.

Melainkan segala bentuk yang menyangkut dengan masalah wefi juga harus dapat diatasi, Karana ini adalah prodak mereka. Secara marketing pelayanan ini sangat buruk sekali dan mengecewakan, sebagai penguna internet kita rugi sekali.

Ini disaat melakukan pengaduan salah satu staf berkata silakan TLP pusat di nomor 188 atau 147. “Pengaduan bapak sudah kami proses,” ucap staf Indihome.

Lebih lanjut dikatakannya pelayanan Indihome paling lambat 1X24 jam atau 3X24 jam.

“Kewajiban pembayaran kita selalu dilaksanakan, hak perbaikan harus ditunaikan,” tegasnya.

“Kita akan laporkan pelayanan di Kantor Namlea ini hingga ke pusat,” tutupnya. (SM)

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“BSKDN dalam menjalankan peran barunya merekomendasikan kebijakan perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antarstakeholder terkait. Ini untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rekomendasi yang dihasilkan,” ungkap Abas.

Selanjutnya, demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, Abas mengimbau jajarannya untuk mengedepankan kredibilitas dan independensi organisasi. Tujuannya, agar data yang disajikan maupun analisis yang dilakukan dapat bersifat lebih objektif tanpa ada intervensi politik praktis.

Selain itu, BSKDN juga perlu memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan juga transparansi soal metodologi, sumber data, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghasilkan rekomendasi tersebut.

“Kami berharap pendayagunaan rekomendasi kebijakan akan semakin meningkat sehingga strategi kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara nyata,” terangnya.

Abas menambahkan, analisis yang cermat dan metode yang tepat adalah modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di lingkup pusat maupun daerah.

”Kami akan pantau melalui fasilitasi, asistensi serta penguatan inovasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) penyusun kebijakan dan kami juga mendorong adanya peningkatan kapasitas kelembagaan strategi kebijakan,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Praktisi Pengembang Organisasi Kundiyarto Prodjotaruno mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM penyusun kebijakan, khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Dia menyarankan, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan.

“Jadi ada konsultasi publik dibentuk oleh perangkat daerah, diikuti oleh perangkat daerah, di situ ada interaksi. Melalui ini saya rasa produk-produk (rekomendasi kebijakan) akan semakin berkualitas, kebijakan publik yang memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.

(*/Rendy)