Dalam arahannya, Miq Iqbal—sapaan akrab gubernur—langsung memberi peringatan tegas; seluruh pejabat yang dilantik wajib menandatangani perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen terhadap capaian program pembangunan.

“Dalam enam bulan ke depan, target kinerja harus tercapai; jika tidak, saya minta dengan kesadaran penuh untuk mengundurkan diri,” tegasnya di hadapan para pejabat.

Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian awal evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan OPD; sekaligus upaya mempercepat program pembangunan yang dinilai tertinggal dalam satu tahun terakhir. Sekda NTB pun diminta segera menyiapkan indikator serta kontrak kinerja yang terukur.

Di tengah dinamika global, nasional, hingga daerah yang kian kompleks, Miq Iqbal menekankan pentingnya pola kerja baru; tidak hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas dan cepat.

“Kondisi saat ini tidak baik-baik saja; tantangan ada di semua level. Kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut kreatif meningkatkan pendapatan, sekaligus tetap efektif menjalankan program.

“Mimpi besar tidak boleh berhenti karena anggaran kecil; kita harus tetap bergerak dan mencari solusi,” katanya.

Tak hanya soal kinerja birokrasi, gubernur juga menyoroti pentingnya peran keluarga; khususnya pasangan pejabat, dalam menjaga integritas. Ia mengingatkan agar dukungan diberikan tanpa intervensi berlebihan dalam urusan kedinasan.

“Yang menjabat adalah suami atau istri; dukung dari belakang, jangan sampai mengganggu profesionalitas kerja,” pesannya.

Pelantikan ini pun diakui tidak lepas dari pro dan kontra; namun Miq Iqbal menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik bagi NTB.

“Tidak ada keputusan publik yang bisa menyenangkan semua pihak; tetapi ini yang terbaik yang bisa saya lakukan,” tandasnya.

Sejumlah pejabat Eselon II yang dilantik antara lain Asrul Sani sebagai Direktur RSUP NTB; Lalu Mirza Amir HB sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; serta Syamsul Hadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB. Selain itu, Lalu Kusuma Wijaya memimpin Dinas PUPR, Lalu Wiranata di Dinas Perdagangan, serta Muhammad Ihwan di Dinas Kebudayaan.

Di sektor kesehatan, Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf ditunjuk sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB; bersama jajaran wakil direktur lainnya yang memperkuat manajemen layanan kesehatan daerah.

Pelantikan ini menjadi sinyal kuat dimulainya babak baru birokrasi NTB; dengan tekanan pada kinerja, integritas, dan percepatan pembangunan di tengah keterbatasan.

(Yyt)