Dalam Kepgub tersebut, diberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp650 juta.

“Saya kemarin sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan. Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Gubernur Jakarta Pramono Anung di Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3).

Ia berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

“Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Gubernur Pramono.

Ia menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek PBB-P2. Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2025.

“Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50%, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” pungkasnya.(*/hel)

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Guterres, Farhan Haq, guna menanggapi rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan tidak akan mengizinkan penduduknya kembali ke daerah kantong Palestina itu.

“Jelas Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk,” kata Haq dalam pengarahan PBB, Senin (10/2/2025).

Pekan lalu, Guterres telah menegaskan posisinya bahwa tidak ada upaya menangani warga Palestina yang mengharuskan adanya “pembersihan etnis”, ujar Haq.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa warga Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Gaza setelah mereka direlokasi ke komunitas baru di negara lain di Timur Tengah.

Ketika mengumumkan rencana kontroversialnya untuk Gaza, Trump mengeklaim bahwa dia bisa memaksa Mesir dan Yordania untuk menampung pengungsi Palestina—klaim yang secara terbuka dibantah oleh kedua negara itu maupun oleh rakyat Palestina.

“Panas diperkirakan membunuh hampir setengah juta orang per tahun, sekitar 30 kali lebih banyak dari pada siklon tropis,” kata Guterres kepada wartawan.

“Kita tahu apa yang mendorongnya — perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan bahan bakar fosil. Dan kita tahu itu akan menjadi lebih buruk,” katanya lagi.

Panas ekstrem adalah “ketidaknormalan baru,” katanya. “Tetapi kabar baiknya adalah kita dapat menyelamatkan nyawa dan membatasi dampaknya.”

Guterres menekankan bahwa panas ekstrem semakin menghancurkan ekonomi, memperlebar kesenjangan, melemahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB dan membunuh korban.

Karena itu, Sekjen PBB tersebut mengatakan bahwa dia meluncurkan tuntutan global dengan empat area fokus – merawat yang paling rentan, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat dengan menggunakan data dan sains.

Guterres menegaskan bahwa poin utamanya yaitu fokus komunitas internasional sekarang adalah dampak panas ekstrem.

“Namun, jangan lupa bahwa masih banyak lagi gejala krisis iklim yang menghancurkan: Badai yang semakin dahsyat, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut — dan masih banyak lagi,” kata Guterres.

Untuk mengatasi gejala-gejala tersebut, dia berkata: “Kita perlu melawan penyakit. Penyakit itu adalah kegilaan yang membakar satu-satunya rumah kita. Penyakit itu adalah kecanduan bahan bakar fosil. Penyakit itu adalah tidak adanya tindakan untuk mengatasi perubahan iklim.”

Dia mengatakan G20 harus mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan mendukung negara-negara dan masyarakat yang rentan.

“Pesannya jelas: Panas sedang terjadi. Panas ekstrem berdampak ekstrem pada manusia dan planet ini. Dunia harus bangkit menghadapi tantangan kenaikan suhu,” tambahnya.

“Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu anggota tetap DK PBB,” kata Kemlu RI dalam pernyataannya di media sosial X, Jumat (19/4/2024).

Dalam pernyataan itu, Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.

Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.

DK PBB, yang beranggotakan 15 negara, berkumpul di New York pada Kamis (18/4) untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh Aljazair yang merekomendasikan diterimanya Palestina sebagai anggota PBB.

Keanggotaan Palestina dihalangi meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.

Sebuah resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau China—untuk dapat disahkan.

Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas.
Kepresidenan Palestina mengecam keras veto AS dengan menyebut tindakan itu tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.

Dalam pernyataannya, Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa kebijakan agresif Amerika terhadap Palestina, rakyatnya, dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Palestina juga mencatat bahwa veto AS mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki.

Kepresidenan Palestina turut menggarisbawahi bahwa veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS yang mengeklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.