“Pansus bukan sekadar formalitas. Kami ingin melahirkan produk legislasi yang konkret, terutama dalam persoalan-persoalan klasik Jakarta,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Sabtu.

Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.

Ia menyebut, pembentukan pansus itu sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam mendorong perubahan yang nyata, bukan sekadar wacana musiman.

Menurut dia, sorotan tajam tertuju pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Penataan kabel dan utilitas bawah tanah selama ini dinilai hanya setengah hati. Kabel menjuntai seenaknya, tiang-tiang berdiri tanpa koordinasi, dan sistem jaringan tak kunjung terintegrasi.

“Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan Pansus ini mampu mendorong sistem SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang tak hanya rapi, tapi juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah lain yang tak kalah pelik dibidik oleh Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak terurus, bahkan menjadi beban anggaran karena tak produktif.

“Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” kata Ali.

Ironisnya, menurut data Bapenda, kendaraan operasional milik Pemprov DKI justru menjadi yang paling banyak menunggak pajak. Tidak sedikit pula kendaraan dinas yang tak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.

Sementara itu, Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan tak kalah kompleks: parkir liar yang sudah mengakar. Dari trotoar yang berubah fungsi, hingga pendapatan parkir yang “menghilang” entah ke mana.

“Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” ujarnya.

Ali juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain sebagai solusi jangka panjang, perbaikan sistem parkir juga diyakini bisa meningkatkan PAD.

“Kalau parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tapi bisa jadi sumber pemasukan yang signifikan,” tambahnya.

Adapun Kelima Pansus yang dibentuk mencakup Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Fraksi Demokrat menekankan bahwa kerja Pansus harus diarahkan untuk menghadirkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

“Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” katanya.

“Mereka (Demokrat) secara aktif mendorong orang untuk membunuh Trump,” tulis Musk pada unggahan di X.

Musk menuding bahwa sosok di Partai Demokrat itu menyebut Trump sebagai “seorang diktator jahat”.

Dia menambahkan bahwa Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn yang dikenal sebagai salah satu donor utama Partai Demokrat, mengatakan kepada penonton di festival film Sundance bahwa dia berharap Trump menjadi “martir sejati”.

Menurut pendapat Musk, komentar itu berarti “kematian”.

Sebelumnya, terjadi upaya pembunuhan kedua terhadap Donald Trump pada Minggu di Trump International Golf Club West Palm Beach ketika mantan presiden AS tersebut sedang bermain golf.

Pihak kepolisian mengatakan agen Dinas Rahasia melepaskan tembakan ke arah tersangka pembunuh yang bersembunyi di semak-semak.

Pria itu melarikan diri dari tempat kejadian tetapi kemudian berhasil ditangkap.

Senapan jenis AK-47 ditemukan di lokasi kejadian, bersama dengan dua tas ransel dan kamera GoPro.

Sementara itu, FBI telah bergabung dalam penyelidikan ini, dan pihak berwenang AS menganggapnya sebagai upaya pembunuhan.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan, Sekretaris DPC Adbul Rozak serta para anggota dan pengurus di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (25/8/2024).

Sekretaris DPC Partai Demokrat, Abdul Rozak saat dikonfirmasi, membenarkan paslon Tri Adhianto dan Harris Bobihoe telah mendapat SK B1-KWK dari DPP Partai Demokrat yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

“Alhamdulillah atas izin yang maha kuasa, DPP Partai Demokrat sudah resmi menetapkan Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi berpasangan dengan Abdul Harris Bobihoe dengan memberikan Surat SK B1-KWK,” ungkapnya.

Menurut Abdul Rozak, Abdul Harris Bobihoe resmi dipasangkan mendampingi Tri Adhianto di Pilkada Kota Bekasi 2024, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat.

“Alhamdulillah, ketua umum kami sudah setuju Abdul Harris Bobihoe dipasangkan mendampingi Tri Adhianto di Pilkada November 2024 mendatang,” ucapnya.

Abdul Rozak yang juga menjabat Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat berharap dengan kekuatan partai koalisi yang sudah dibentuk ini bisa meraih kemenangan pada Pilkada nanti.

“Dengan kekuatan partai koalisi yang sudah dibentuk, saya yakin Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe bisa meraih kemenangan,” pungkasnya.

(Ahmad Zarkasi)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan surat rekomendasi sebagai tanda dukungan partai kepada pasangan itu, yang diwakili oleh Aryoko, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (8/8/2024) malam.

Walaupun demikian, AHY saat acara menjelaskan Irjen Mathius baru dapat menerima surat rekomendasi sebagai bakal calon gubernur (cagub) itu ketika dia resmi keluar dari kepolisian dan tak lagi berdinas di Polri.

“Bapak Irjen Polisi Mathius Derek Fakhiri, yang pada saatnya benar-benar setelah bebas tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, beliau akan penuh dedikasi berjuang menjadi calon gubernur, dan menyejahterakan masyarakat di Papua,” kata AHY.

Dia mengatakan Partai Demokrat memilih mendukung perwira tinggi Polri itu karena rekam jejaknya selama memimpin Polda Papua, dan kepedulian Mathius terhadap Papua, tanah kelahirannya.

Mathius lahir di Ransiki, Manokwari, Papua Barat, pada 6 Januari 1968, dan saat ini usianya 56 tahun. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

“Saya yakin beliau bisa menghadirkan rasa aman, termasuk memajukan Papua agar semakin baik ke depannya,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Aryoko Rumaropen yang merupakan kader Partai Demokrat juga mengantongi pengalaman sebagai birokrat. Dia pernah berkarier di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Provinsi Papua.

“Beliau juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua, karena kita tahu sumber daya alam harus dikelola oleh sumber daya manusia yang juga berkualitas, berkompeten, dan punya integritas yang baik,” kata AHY.

Dia pun berharap keduanya menjadi pasangan yang ideal untuk pilkada di Papua. “Insyaallah menghadirkan harapan baru untuk masyarakat Papua ke depan,” ujarnya.

Di lokasi acara tersebut, Aryoko berterima kasih atas dukungan yang diberikan Partai Demokrat.

Dengan demikian, pasangan Mathius-Aryoko saat ini didukung bukan hanya oleh Partai Demokrat, tetapi juga Partai Golkar.

Sikap tersebut dinyatakan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Abdul Rozak beserta jajaran pengurus saat memberikan surat tugas ke Bacalon Wali Kota Bekasi yang diusung PDI Perjuangan Tri Adhianto, di Gedung Betos, Bekasi Timur, Rabu (24/7/2024).

“Hari ini secara resmi saya mengumumkan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi resmi berkoalisi dengan PDI Perjuangan serta memberikan surat tugas ke Tri Adhianto menjadi Bacalon Wali Kota Bekasi,” tandas Abdul Rozak.

Namun untuk surat rekomendasi, sambung Abdul Rozak, akan diberikan menyusul menunggu Tri Adhianto sudah mendapat pasangan calon wakil pendampingnya.

“Yang terpenting PDIP dan Demokrat sudah punya tiket mencalonkan Tri Adhianto sebagai Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024,” ucapnya.

Sementara itu Bacalon Wali Kota Bekasi Tri Adhianton ketika ditanya tentang siapa calon wakil yang akan mendampinginya mengatakan, masih rahasia, namun yang jelas, kata Tri, berasal dari partai yang sudah berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

“Yang jelas untuk calon wakilnya berasal dari partai koalisi, bisa dari Demokrat, PKB, Golkar, Gerindra dan sebelum tanggal 27÷29 Agustus calon wakil sudah bisa diumumkan saat mendaftar di KPU,” pungkasnya.

(Ahmad Zarkasi)

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Bali, Kamis (13/6/2024) mengatakan dirinya tidak menemukan nama Anies Baswedan di dalam daftar yang diusulkan secara struktural maupun masukan dari pihak lainnya.

Justru menurut dia saat ini Partai Demokrat tengah berfokus untuk menjadikan kader internal sebagai cawagub, seperti halnya Mujiyono yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat, dan anggota legislatif tiga periode dari Partai Demokrat.

“Beliau ini berpengalaman di Komisi A yang terkait dengan pemerintahan, sering juga misalnya berdiskusi dengan gubernur. Siapapun gubernurnya selama ini, dalam konteks bagaimana pengelolaan pemerintahan di Jakarta, termasuk dalam penganggaran,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Demokrat sudah melakukan pembahasan dengan pihak lain yang tak terbatas di partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) saja, melainkan turut membahas hal ini dengan calon atau tokoh yang dinilai potensial dan pantas memimpin DKI Jakarta.

Selain itu menurut dia, keputusan untuk mendorong kader internal sebagai Cawagub DKI merupakan hal yang realistis.

“Kita harus mawas dirilah, sadar diri, dan juga rasional, bahwa hari ini kursi kami hanya delapan, persyaratannya saja kan di atas 20,” katanya.

“Paling pas posisi untuk Demokrat adalah sebagai pengusung calon wakil gubernur,” lanjut dia.

Hubungan Partai Demokrat dan Anies Baswedan renggang setelah Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Demokrat, yang saat itu menjagokan Anies, pun menarik dukungannya dan memberikan suara ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dijadwalkan berlangsung serentak di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. KPU menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ke para wartawan di Jakarta, Sabtu (25/5/2024), menjelaskan partai menggodok sejumlah nama baik dari internal Demokrat maupun dari eksternal partai.

“Kalau eksternal, kami lihat Budisatrio Djiwandono dari Gerindra. Ia anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, yang sukses memimpin Tim Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Kami juga mencermati Ridwan Kamil dari Golkar. Kuat di Jakarta, kalau beliau mau maju di sini. Lalu, ada Sudirman Said. Beliau ini sangat kompeten, leadership, manajerial, kompetensi teknisnya,” kata Herzaky.

Sementara itu, saat disinggung nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Periode 2017–2022, Herzaky memastikan nama Anies tak masuk dalam radar Demokrat. “Anies, Tidak. Tidak masuk radar kami,” kata dia.

Kemudian, dari kalangan internal partai, Herzaky menyebut ada Iti Octavia Jayabaya (mantan bupati Lebak), dr. Cellica Nurrachadiana (mantan bupati Karawang), Ali Muhammad Johan Suharli (anggota DPRD DKI Jakarta), dan beberapa nama lainnya.

Herzaky menjelaskan kriteria partai dalam menggodok nama-nama itu, di antaranya sosok yang benar-benar peduli dengan warga Jakarta.

“Jakarta ini strategis. Jakarta jadi barometer banyak hal, berpengaruh bagi banyak daerah. Kami maunya yang jadi pemimpin Jakarta benar-benar memikirkan dan peduli dengan warga Jakarta. Fokus mengurus Jakarta, bukan sekadar menjaga nama tetap jadi perhatian publik, ataupun meningkatkan popularitas untuk 2029,” kata Demokrat.

Oleh karena itu, Herzaky memastikan keputusan akhir partai telah melalui rangkaian penilaian dan pertimbangan.

“Jadi, dalam mengambil setiap kebijakan, kami selalu berpikir, apakah ini yang terbaik untuk warga Jakarta, bukan apakah ini bakal menaikkan popularitas ataupun mendapatkan sentimen positif dari publik. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat,” kata Herzaky.

Hubungan Partai Demokrat dan Anies Baswedan renggang setelah Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Demokrat, yang saat itu menjagokan Anies, pun menarik dukungannya dan memberikan suara partai ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 dijadwalkan berlangsung serentak di 545 daerah, yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. KPU menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November 2024.

Struktur kabinet dimaksud, kata dia, yakni salah satunya mengenai rencana membuat badan penerimaan maupun badan pengeluaran di luar Kementerian Keuangan, hingga rencana memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.

“Jadi memang baru bagaimana struktur kabinet yang akan datang, belum sampai pada tahap siapa saja orang-orang yang akan menempati kursi kabinet,” ungkap Andi dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi yang dipantau di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

Dengan demikian, dirinya mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan diminta Prabowo untuk mengisi kursi kabinet dari pihaknya, tetapi biasanya Demokrat akan diminta untuk menyiapkan kader-kader.

Untuk itu, Partai Demokrat saat ini sedang menyiapkan para kader, namun akan kembali bergantung dari posisi yang ditawarkan nantinya. Meski demikian, dirinya menuturkan hal tersebut belum dibicarakan.

Menurutnya, kejelasan mengenai orang orang yang akan ditempatkan di kabinet Prabowo baru akan muncul mendekati bulan Oktober 2024 atau saat Prabowo-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik.

Apabila sudah ada kejelasan tersebut, Andi mengatakan barulah Demokrat akan lebih jelas dalam mempersiapkan kader-kader yang memiliki kapasitas di bidang tertentu.

“Jadinya sekarang masih dalam tahap desain kabinet dan itu waktunya panjang, masih 6 bulan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Menteri Pertahanan RI itu saat ini masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/4).