Bimtek berlangsung selama tiga hari (22-24 Mei 2025) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua, bertujuan untuk meningkatkan peran kehumasan sebagai corong informasi pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Fransisco Marsela,S.E mengatakan Bimtek ini merupakan upaya Pemkab Mamberamo Tengah, dalam peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kehumasan.

Diharapkan ASN Kabupaten Mamteng yang bertugas di Bagian Humas dan Protokoler mampu adaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi diera teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Melalui Bimtek ini, para ASN Humas dan Protokoler Mamteng, memahami kerja-kerja jurnalistik dan bisa membangun hubungan kerja secara profesional dengan pers dan media.

“Di era digital saat ini, seluruh staf Humas dituntut mampu beradaptasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyebarluasan informasi. Humas dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. ASN bagian humas harus mampu menyiapkan materi informasi pembangunan melalui siaran pers supaya layak dipublikasikan di media massa maupun media milik pemerintah daerah,”ujar Fransisco disela-sela pembukaan Bimtek, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan pentingnya pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan bagi para staf, agar fungsi kehumasan sebagai penyampai informasi pembangunan, program kerja, serta visi dan misi Pemkab dapat dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Ketua PWI Papua, Hans Bisay, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Pemkab Mamberamo Tengah dan PWI dan. Ia menilai pelatihan seperti ini penting untuk membentuk tim humas yang profesional.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemkab Mamberamo Tengah kepada PWI Papua. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas staf kehumasan dan kerjasama dengan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik,” ujarnya.

Hans juga berharap pelatihan jurnalistik ini menjadi awal kerjasama Pemda Mamberamo Tengah dengan PWI dalam proses peningkatan kompetensi yang berkelanjutan di bidang fotografi dan videografi bagi pegawai humas dan protokoler Mamberamo Tengah.

“Sinergi ini perlu terus dilanjutkan dan rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan penyebaran informasi pembangunan,” tutupnya.

Bimtek jurnalistik ini diikuti 13 ASN Humas Dan Protokoler Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan pemateri PWI Papua. (*)

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega F. Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan Menhan Sjafrie menghadiri Malam Akrab di Yonif 754/ENK, Timika, Selasa (31/12/2024) malam, bersama ribuan prajurit TNI untuk menutup Tahun 2024 sekaligus menyambut Tahun Baru 2025.

Di sela acara itu, Menhan Sjafrie menghubungi Presiden Prabowo lewat sambungan video call, kemudian Presiden pun menyapa dan memberikan wejangan-wejangan kepada para prajurit.

“Jadilah TNI yang baik, dicintai rakyat. TNI adalah benteng terakhir NKRI. TNI adalah jaminan kemerdekaan kita,” kata Presiden Prabowo kepada para prajurit lewat sambungan telepon dari gawai Menhan Sjafrie.

Pada kesempatan sama, Presiden atas nama negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada para prajurit.

“Terima kasih atas pengabdianmu. Terima kasih atas kesetiaanmu. Selamat bertugas, dan semoga Yang Mahakuasa selalu menyertai saudara-saudara,” kata Presiden Prabowo.

Tidak lupa, Presiden Prabowo juga mengucapkan selamat Tahun Baru kepada para prajurit TNI yang saat ini bertugas di Papua.

“Para panglima, para perwira, para bintara, para tamtama, saudara-saudara sekalian, selamat malam Tahun Baru di daerah penugasan. Semoga saudara-saudara tetap semangat, tetap penuh dengan pengabdian kepada negara dan bangsa, bahwa yang Tuan laksanakan adalah sangat penting untuk kedaulatan kita, untuk masa depan kita,” kata Presiden Prabowo dalam sambungan video call yang sama.

Sambungan telepon video call dengan Presiden Prabowo berlangsung selama sekitar 2 menit. Sepanjang itu pula, Menhan Sjafrie berdiri dan menunjukkan layar gawainya yang menampilkan tayangan langsung Presiden Prabowo di Jakarta.

Dalam acara Malam Keakraban di Timika itu, Menhan Sjafrie didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Dalam acara itu, ada pula Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Haryanto, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Panglima Komando Armada III TNI AL Laksamana Muda TNI Hersan, dan Panglima Komando Operasi Habema Brigjen TNI Lucky Avianto.

Dalam acara sama, Menhan Sjafrie turut menyapa dan berinteraksi dengan prajurit-prajurit TNI di berbagai daerah Papua secara langsung di Markas Yonif 754, dan melalui sambungan video conference.

Menhan Sjafrie pun berpesan kepada para prajurit untuk senantiasa waspada dan saling mengingatkan selama berada di daerah penugasan.

“Ingat kalian bertugas di tempat yang paling jauh, dan tempat yang paling depan, dan ini merupakan tugas yang mulia karena kita menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Timika, Menhan Sjafrie juga menyalurkan paket-paket bantuan berupa minuman bergizi, vitamin, dan obat-obatan untuk para prajurit.

Dalam waktu yang sama, Panglima TNI ikut menyerahkan paket bantuan berupa obat-obatan, makanan ringan, dan barang-barang lainnya untuk seluruh prajurit yang bertugas di Papua.

“Kita selama ini tidak harus mengharapkan [dana] transfer dari pusat, tetapi bagaimana kita menggali semua potensi daerah dengan mengajak semua stakeholder, investor, kementerian/lembaga yang kompeten dalam memberikan pendampingan,” ujarnya saat menghadiri acara Papua Barat Daya Investment Year 2024 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ribka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil di Papua. Sinergi antara pemerintah daerah, investor, dan pihak terkait diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Jika kondisi dari daerah itu terjamin secara baik, siapa saja orang bisa datang untuk bisa berinvestasi,” imbuhnya.

Ribka juga menyoroti kekayaan alam Papua yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda. Tak hanya di sektor tambang ataupun minyak dan gas (migas), ia pun menekankan pentingnya hilirisasi di sektor perkebunan seperti pinang dan sagu. Menurutnya, potensi tersebut tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga dapat menjadi komoditas ekonomi yang meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, Ribka menegaskan program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan pengolahan hasil perkebunan. Ia berharap upaya ini dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal Papua.

Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya atas upayanya mempromosikan potensi daerah, meskipun statusnya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) masih relatif anyar. Ia mendorong daerah lain di wilayah Papua untuk mencontoh langkah proaktif Pemprov Papua Barat Daya dalam mengelola potensi dan menarik investasi.

“Saya pikir ini harus menjadi contoh untuk Papua yang lainnya,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Ribka berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat Daya terus meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama generasi penerus, untuk mengelola potensi lokal secara efektif.

“Semua cendekiawan, semua anak-anak bangsa yang bisa berpikir untuk kemajuan bangsa lebih khusus dan saudara-saudara kita di Papua ini terus harus bisa kita jalani [melalui pendekatan] secara intelektual,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Pertemuan ini digelar salah satunya untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 pasca-pemungutan suara di Papua Tengah sesuai jadwal. “Kita mengevaluasi terhadap pelaksanaan Pemilukada, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah berjalan baik. Namun, pihaknya mendorong penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu Papua Tengah untuk memperhatikan berbagai aspek substansi dari tahap lanjutan Pilkada. Misalnya, terkait dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara.

“Jadi lebih pada substansi seperti itu, jadi masing-masing bersinergi baik dari sisi keamanan, kemudian dari sisi penyelenggaraan, dan juga dari sisi pemerintahan,” ujarnya.

Ribka menjelaskan, pihaknya terus mengawasi kinerja seluruh Desk Pilkada di daerah, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Dirinya mengimbau pemerintah daerah (Pemda) maupun masyarakat agar dapat mendukung tugas KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai jadwal.

“Sehingga kita akan sampai pada titik penghitungan terakhir secara nasional yaitu tanggal 16 Desember tahun 2024,” ujarnya.

Hal ini penting karena menyangkut tujuan digelarnya Pilkada Serentak, yaitu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. “Jadi, titiknya kita harapkan supaya tanggal 16 [Desember] Papua Tengah itu sudah bisa melakukan pleno [hasil rekapitulasi perolehan suara] di tingkat provinsi sesuai jadwal,” ujarnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Tengah Maximus Takimai, Wakil Ketua II MRP Papua Tengah Matheus Wakerwa, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah Markus Madai. Selain itu, hadir pula Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Ribka menumpangi pesawat Boeing 737-500 tersebut dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebelum tiba di Nabire, pesawat ini lebih dulu transit di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya untuk mengangkut penumpang lain yang hendak menuju Bandara Douw Aturure Nabire.

Dalam sambutannya, Ribka mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan maskapai Sriwijaya Air di Jakarta pada Selasa (3/12/2024). Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas akses transportasi udara di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire.

“Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, Sriwijaya Air akan mulai melayani penerbangan reguler di Bandara Nabire, meskipun kondisi landasan pacu masih dalam proses perpanjangan yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2024,” jelasnya di Bandara Douw Aturure Nabire.

Dengan kondisi runway yang terbatas, operasional Sriwijaya Air akan disesuaikan, termasuk membatasi jumlah penumpang dan barang untuk memastikan keselamatan penerbangan. Maskapai ini direncanakan melayani rute strategis seperti Sorong–Nabire, Nabire–Jayapura, serta Nabire–Jakarta melalui Makassar.

“Diharapkan kehadiran Sriwijaya Air dapat memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor, termasuk pariwisata, ekonomi, dan jasa, yang akan mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, langkah ini membawa harapan besar bagi masyarakat Provinsi Papua Tengah. Selama ini, transportasi di Nabire hanya dilayani oleh satu maskapai sehingga pilihan penerbangan sangat terbatas dan berdampak pada tingginya harga tiket. Selain memberikan kemudahan transportasi, kehadiran Sriwijaya Air juga diharapkan dapat membantu distribusi komoditas pangan sehingga dapat menekan angka inflasi di daerah setempat.

Di lain sisi, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung upaya percepatan konektivitas di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire dan 7 kabupaten lainnya. “Semoga Sriwijaya Air terus berkomitmen melayani masyarakat Papua Tengah sesuai dengan motonya ‘Your Flying Partner’,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik mengatakan, kemudahan transportasi akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, salah satunya memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk dalam mendistribusikan berbagai komoditas pangan sebagai upaya mengendalikan harga di Papua Tengah. Dalam penerbangan perdana tersebut, selain membawa penumpang, Sriwijaya Air juga mengangkut sejumlah bahan pangan.

“Cabai, tomat ada satu ton kita dapat datangkan di penerbangan perdana. Hari ini akan segera kita distribusikan ke pasar-pasar dan para pedagang yang kita tunjuk sudah kita komunikasikan,” jelasnya.

(*/Rendy)

“Anggota KKB itu tewas dalam kontak tembak yang terjadi sekitar pukul 09.50 WIT. Kontak tembak bermula saat KKB melakukan gangguan dengan tembakan kepada pasukan gabungan TNI-Polri,” kata Brigjen Faizal, Senin (2/12/2024).

Personel gabungan kemudian merespon tembakan tersebut hingga menewaskan anggota KKB bernama Jelek Waker dan jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga.

Jenazah anggota KKB itu kemudian diserahkan ke keluarga melalui Penjabat Bupati Puncak untuk dimakamkan.

Saat ini aparat keamanan telah diminta untuk siaga guna mengantisipasi aksi balasan dari KKB.

“Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada dan menyerahkan pengendalian keamanan ke aparat yang bertugas,” harap Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani .

Kabupaten Puncak, Papua Tengah memiliki 25 distrik dengan 206 kampung dan memiliki wilayah seluas 8.055,00 kilometer persegi dan berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah utara, sebelah selatan adalah Kabupaten Mimika, sebelah barat Kabupaten Intan Jaya dan timur yaitu Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, untuk daerah-daerah di wilayah Papua, pihaknya akan menghimpun inovasi yang diinisiasi, diuji coba, maupun diimplementasikan pada tahun 2024. “Kami lakukan ini untuk memberi keleluasaan pada daerah-daerah di Papua untuk menambah jumlah inovasi yang ada di daerah masing-masing,” ungkap Yusharto saat melakukan audiensi ke Jayapura, Papua, Kamis (20/6/2024).

Sementara itu, bagi daerah lainnya, penilaian inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 akan mencakup inovasi yang diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023. Kebijakan ini diambil agar terdapat kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Kendati demikian, Yusharto mengatakan pihaknya juga melakukan penambahan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui penambahan tersebut daerah dapat melaporkan inovasi yang dihasilkan dari diklat kepemimpinan.

“Untuk tahun ini (2024) kami juga sudah melakukan penambahan fitur pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) [kepemimpinan] yang mengandung unsur inovatif. Platform IID dapat menyerap hasil-hasil tulisan dari peserta pelatihan menjadi cikal bakal inovasi di daerah masing-masing,” tambahnya.

Melalui penambahan fitur baru tersebut, Yusharto optimistis laporan inovasi setiap daerah akan meningkat. Menurutnya, dengan banyaknya peserta yang dikirim daerah untuk mengikuti diklat kepemimpinan membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

“Mereka (peserta diklat kepemimpinan) inilah yang akan menjadi potensial memasukkan hasil-hasil inovasinya yang dituangkan dalam pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan ke dalam platform IID,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain. Pembinaan itu dilakukan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif di wilayah Papua, yang meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Upaya pembinaan dimaksudkan agar daerah-daerah tersebut dapat memiliki ekosistem inovasi yang lebih baik, sehingga penyelenggaran pemerintahan daerah menjadi semakin berkualitas.

“Keterlibatan K/L [dalam pembinaan inovasi] ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Kabupaten Sorong memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dengan inovasi misalnya melalui proses digitalisasi. Ini akan membawa dampak yang luar biasa untuk kemajuan ekonomi di Sorong,” ungkap Yusharto.

Dia menjelaskan, sudah banyak daerah yang memanfaatkan e-commerce dalam memasarkan produk lokal daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menandakan era baru perkembangan inovasi.

Menurutnya, meningkatkan ekonomi daerah melalui inovasi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, pihak swasta, hingga masyarakat.

“Adanya era baru [pengembangan inovasi] di Indonesia melalui pendekatan digitalisasi ini harus kita dukung melalui pelibatan stakeholder,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengatakan, Workshop Champion Innovation merupakan bentuk komitmen Pemkab Sorong untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayahnya. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga dinilai dapat meningkatkan daya saing daerah. Terkait hal itu, Yusharto mengapresiasi Pemkab Sorong atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi.

“Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2020 Kabupaten Sorong masih menyandang predikat tidak dapat dinilai, sementara pada tahun 2022 dan 2023 berhasil mencapai predikat inovatif, bahkan berhasil menyandang predikat daerah terinovatif dalam klaster pada IGA (Innovative Government Award),” pungkasnya.

(*/Rendy)

Dia melanjutkan, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahan di dalamnya perlu melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan melalui Musrenbang. Termasuk salah satunya memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat khususnya.

“Sehingga sampai dengan hari ini, itu ada anggapan masyarakat kalau mereka itu sebenarnya [menganggap] Otsus [ada], tapi kita belum merasakan Otsus,” katanya pada awak media usai Musrenbang Provinsi Papua Barat Tahun 2024 di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari, Papua Barat, Senin (29/4/2024).

Otsus, menurut Wempi, bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat. Sebab, program nyata inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat pelayanan publik menjadi lebih mudah.

“Berarti [dengan Otsus] Provinsi Papua Barat ini bisa fokus memikirkan tujuh kabupaten di sekitarnya,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program pemerintahan di Papua Barat harus mampu memahami tugasnya secara baik di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat.

“Kalau hari ini Musrenbang, itu kan tidak ada gubernur definitif karena memang belum ada. Tapi saya berharap dengan Musrenbang hari ini, yang akan fokus yang dibahas dan dirumuskan itu paling tidak mungkin diterjemahkan sedikit dengan visi-misinya gubernur yang akan datang,” tandasnya.

(*/Rendy)

Wempi mengimbau penjabat (Pj.) gubernur di 4 DOB Papua agar mendukung berbagai upaya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Peran Pj. kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang telah disusun daerah maupun pemerintah pusat.

“Tanpa dukungan Bapak/Ibu [Pj. Gubernur] ini tidak akan jalan karena yang punya wilayah itu Bapak/Ibu,” ujar Wempi saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada 4 DOB Papua di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Dirinya berharap, kewenangan yang diemban Pj. gubernur dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah DOB. Hal ini penting diperhatikan mengingat adanya batas waktu proses pembangunan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dirinya mendorong Pj. gubernur dapat melibatkan perangkat kerja yang kompeten untuk mendukung berbagai pembangunan tersebut.

“Saya berharap tongkat-tongkat komando yang dipegang oleh para Pj. gubernur ini harapan Pak Menteri, saya, dan kita semua untuk bagaimana digunakan untuk upaya percepatan pembangunan prasarana pemerintahan,” jelas Wempi.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud mengatakan, forum tersebut fokus membahas persiapan pembangunan KPP di 4 DOB. Ini terutama terkait dukungan infrastruktur yang akan dibangun melalui pembiayaan APBN. Pembahasan lainnya yakni mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pembangunan KPP sesuai master plan yang telah disusun.

“Pembangunan akan dimulai pada 2024 ini, sehingga untuk APBN sudah harus kita fix-kan hari ini, serta untuk APBD yang menjadi sisa dari APBN juga harus dapat disepakati pada hari ini,” kata Restuardy.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan itu, para Pj. gubernur yang hadir menjelaskan mengenai progres persiapan pembangunan KPP di daerahnya masing-masing.

(*/Rendy)