Pernyataan ini diungkapkan Ja’far merespon banyak pemuka agama kerap membenturkan ideologi Islam dengan Pancasila yang berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam siaran pers resmi yang diterima, Kamis (17/7/2025), dijelaskan bahwa baik Islam dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dalam konteks berbeda.

“Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,” kata Habib Ja’far dalam siaran pers tersebut.

Kesamaan prinsip ini, kata Ja’far, terjadi lantaran sejak awal Pancasila dibuat, banyak para ulama dan Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah yang terlibat dalam proses perundingannya.

Kesamaan prinsip ini lah yang dinilai Ja’far harus digaungkan agar masyarakat tidak tersesat dalam narasi benturan antara Islam dan Pancasila.

Ja’far melanjutkan, masyarakat juga harus jeli dan kritis dalam mengkonsumsi informasi dari ragam konten dakwah agar tidak tersesat dalam narasi tertentu.

Dia menjalankan dakwah yang benar bersifat aspirasi, inspirasi, dan rasional. Sebaliknya, dakwah yang keliru cenderung menggunakan narasi provokasi, intimidasi dan emosi.

“Kalau nilai-nilai dakwah itu disampaikan dengan provokasi, maka itu sudah jelas bertentangan dengan nilai Islam. Tapi kalau disampaikan sebagai edukasi, maka itu sesuai dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Islam dan Pancasila, Ja’far yakin perpecahan tidak akan terjadi dan seluruh umat muslim dapat hidup rukun dengan tetap memegang Pancasila.

Tema ini diangkat menangkap isi terkini tentang pentingnya kesehatan mental terutama bagi kaum muda (Gen Millennial dan Gen Z). Memastikan kesehatan mental yang baik sangat penting bagi pengembangan SDM dari usia pelajar hingga SDM muda. Kesehatan mental berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses belajar, kinerja dan produktivitas, serta kesejahteraan individu di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Pada gilirannya, kesehatan mental yang baik memungkinkan SDM untuk menghadapi tantangan dan menyiapkan Indonesia Emas 2045.

Diskusi dibagi dalam 3 sesi (a) gambaran umum tentang kesehatan mental kaum muda dikaitkan dengan faktor utama seperti dampak media sosial, dan load kerja SDM muda (b) data kesehatan mental dari lembaga data temuan WPH (WorkPlace Happiness) serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental generasi muda (3) alternatif apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan generasi muda serta urgensi kebijakan dan regulasinya.

Narasumber dalam talkshow ini adalah, Dr Wahyu Riawanti, MP (Badan Diklat DIY), Elna Febi Astuti (Lembaga Hukum dan Pemberdayaan Manusia Noken Solutions) dan Febriana Emilda, S.Kep ners. M.P.H. (Bapelkes Pemda DIY). Berperan sebagai host adalah Dr. Hani Subagio, M.M (UPN Veteran Yogyakarta) dan moderator oleh Dr, Herman Felani M.A dari Universitas Islam Indonesia. Semua pembicara adalah alumni Program Pemantapan Nilai Kebangsaan (PPNK) LEMHANNAS RI Angkatan 218 tahun 2025.

Melalui keterangannya, Minggu (1/6), Elna Febi Astuti Lembaga Hukum dan Pemberdayaan Manusia Noken Solutions) mengatakan, kesehatan mental sudah menjadi darurat banyak orang sakit secara mental tapi tidak paham, karena sakit mental tidak terlihat seperti sakit fisik. Individu yang tidak sehat secara mental perlu pendampingan ahli untuk memastikan kesehatan Gen Z maupun orang tuanya, yang pada contoh diskusi ini adalah ibu single parent. “Perempuan kepala keluarga yang mungkin tidak punya akses dan tidak memahami literasi kesehatan mental karena beban ganda mencari nafkah dan mengurus anak,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Dr Wahyu Riawanti, MP, Pertanyaan pentingnya adalah peran pemerintah dalam mengusung isu kesehatan mental dalam peraturan dan regulasi mengingat pentingnya mental capital dalam suatu bangsa terutama untuk menyiapkan Generasi Emas.

Oleh Ibu Febriana Emilda, S.Kepners. M.P.H dinyatakan bahwa, Kondisi kesehatan mental dikonfirmasi oleh data di mana data kesehatan mental DIY pada 2023 dan 2024 lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Data dan hasil diskusi ini bisa menjadi pijakan awal untuk mematangkan dan menguatkan regulasi seperti Psikolog Puskesmas dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) serta program lain yang akan diwujudkan.

Talkshow ini diselenggarakan oleh Taplai 2028 sesuai pernyataan oleh moderator, Herman Felani, yang disampaikan secara terpisah yaitu tentang tujuan dialog yang merupakan bagian dari upaya untuk membumikan pesan kebangsaan yang disuarakan bersama dengan ide-ide konkret dan relevan bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Alumni Taplai 218 yang meliputi multi platform dan media baik dialog langsung, webinar, talk show radio maupun TVRI seperti yang disampaikan oleh Hani Subagio, selaku host. (*/Red)

Di tengah keragaman agama dan budaya Indonesia, Pancasila muncul sebagai fondasi yang bukan hanya mengikat secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Buku karya Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo Asisten SDM Kapolri dan H. Mohammad Dawam Anggota Kompolnas RI mengungkapkan bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai titik temu nilai-nilai agama, memberikan ruang bagi dialog dan kerjasama antarumat beragama. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan juga panduan etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila menawarkan ruang publik di mana nilai-nilai agama dapat bertemu dan berkolaborasi. Setiap sila dalam Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—mencerminkan nilai-nilai yang universal dan relevan dalam konteks semua agama yang ada di Indonesia.

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menjadi dasar bagi setiap agama untuk menyembah Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki konsep ketuhanan yang berbeda, namun mereka bersatu dalam pengakuan akan adanya Tuhan. Pancasila menekankan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemahaman teologis, semua agama sepakat akan keberadaan Tuhan yang transenden.

Nilai ini mendorong umat beragama untuk memahami bahwa meski dalam aspek privat ada banyak perbedaan, di ranah publik, semua orang harus menghormati dan menghargai satu sama lain berdasarkan prinsip ketuhanan yang sama.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya keadilan dan moralitas. Setiap agama mengajarkan cinta kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia, sehingga sila ini menjadi jembatan bagi umat beragama untuk saling menghargai. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan ruang bagi tindakan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, sejalan dengan ajaran agama masing-masing.

Buku ini juga mencatat bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus diintegrasikan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai warga negara.

Persatuan sebagai nilai ketiga menegaskan pentingnya nasionalisme dalam kerangka keberagaman. Beberapa kelompok mungkin merasa bahwa nasionalisme bisa mengancam kesatuan agama. Namun, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa umat Islam telah lama berpartisipasi dalam perjuangan tersebut. Nasionalisme, dalam konteks ini, bukan hanya tentang identitas bangsa, tetapi juga tentang saling menghormati dan bersatu dalam keberagaman.

Pancasila, dalam hal ini, menawarkan visi untuk membangun identitas nasional yang inklusif dan mengedepankan prinsip kesatuan dalam keragaman.

Nilai kerakyatan dalam Pancasila mengedepankan pentingnya demokrasi dan perwakilan rakyat. Dalam konteks agama, semua ajaran mengajarkan tentang keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Setiap agama mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama dan mengupayakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Buku ini menekankan bahwa Pancasila harus menjadi metode pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial menjadi bagian integral dari praktik keagamaan.

Penting untuk dicatat bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai metode dalam deradikalisasi. Dengan menekankan dialog dan kerjasama antaragama, Pancasila memberikan alternatif bagi kelompok-kelompok yang mungkin terjebak dalam pemahaman ekstremis. Melalui pendekatan Pancasila, individu dapat diajak untuk melihat nilai-nilai universal yang mengikat semua agama, sehingga mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan.

Dengan demikian, Pancasila dapat membantu menciptakan iklim toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk.

Pancasila bukan sekadar ideologi, tetapi juga merupakan jalan bagi setiap agama untuk menemukan titik temu dalam keragaman. Dalam konteks ini, setiap sila memiliki makna yang dalam dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengajak umat beragama untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.

Kehadiran Pancasila sebagai titik temu agama di Indonesia adalah harapan bagi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun Indonesia yang lebih harmonis dan berkeadaban, menghargai perbedaan sambil menjunjung tinggi kesamaan yang ada. (*)