Saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud Beureueh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (10/7/2025) malam, Yusril mengatakan bahwa sejarah Aceh, khususnya peran Daud Beureueh dalam melawan Belanda dan Jepang, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negara.

“Begitu pula peran sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tidak semua tokoh di Aceh gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menko Yusril menjelaskan bahwa kala itu sebagian masyarakat ingin Aceh menjadi negara sendiri, sedangkan sebagian justru ingin tetap di bawah penjajahan Belanda.

Namun demikian, kata dia, Daud Beureueh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI, baik secara politik, militer maupun diplomasi.

Ia mengatakan bahwa keinginan Daud Beureueh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan keistimewaannya pun disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh pada awal tahun 1946.

Karena itu, pada masa Revolusi, dikatakan Yusril bahwa Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI.

Setelah itu, lanjut Yusril, Provinsi Aceh akhirnya dibentuk melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Sjafruddin Prawiranegara dan Daud Beureuh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh.

Namun, pada 1950, disebutkan bahwa Peraturan Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Susanto Tirtoprodjo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

“Celakanya, pencabutan Keputusan Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir. Padahal, baik Sjafruddin, Natsir maupun Daud Beureueh semuanya adalah tokoh Partai Masyumi,” ucap dia.

Menurut Yusril, saat itu Natsir menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureueh.

Kendati demikian, sambung dia, Natsir terlambat datang sehari ke Aceh karena putrinya meninggal tenggelam di Kolam Renang Cikini.

Saat Natsir mendarat di Aceh, dijelaskan bahwa Daud Beureueh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya ia telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di Jakarta.

Menko menuturkan bahwa Natsir sangat memahami kekecewaan Daud Beureueh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain.

Ditambahkan bahwa Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureueh melalui Osman Raliby agar menahan diri dari perlawanan.

Namun, lanjut dia, Daud Beureueh menjawab bahwa “nasi sudah menjadi bubur” dan telah menyingkir dari Ibu Kota Aceh, Kutaraja dan masuk hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan berdirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TI) yang baru dilakukan pada 1953.

Walaupun Provinsi Aceh kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, menurut dia, Daud Beureueh telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat.

Belakangan, disebutkan Yusril bahwa DI/TII Aceh yang dipimpinnya menyatakan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. (PRRI) dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan PRRI-Permesta pada 1958.

“Dari fakta-fakta sejarah itu, Daud Beureueh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Menko Yusril menambahkan.

Oleh karenanya, ia menilai bahwa sejarah tentang Daud Beureueh perlu ditulis ulang sebagai pejuang RI sejati, dengan jasa-jasa yang tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya diangkat menjadi pahlawan nasional.

Di sisi lain, dirinya menambahkan bahwa Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.

Namun, setelah dikaji ulang, kata dia, mereka sejatinya bukan pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan.

“Akhirnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meneken Keputusan Presiden yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara. Hal yang sama dapat dilakukan terhadap Daud Beureueh,” tutur Yusril.

Kegiatan dimulai pada pukul 10.00.WIB, yang diawali dengan pembacaan doa dipimpin oleh Ustad Mar’ie Marzuki, dilanjutkan dengan sambutan oleh
Ketua Harian Permata MHT, HM Nuh, yang mengatakan pentingnya menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam satu organisasi, demi keberlangsungan organisasi itu sendiri.

“Saya berpesan, tolong jaga Permata MHT, karena hanya Permata MHT yang asli, maksudnya yang lain juga asli, tapi terlalu banyak iramanya,” kata HM Nuh.

“Kebetulan hari ini hadir juga Mpo Sylvi (Sylviana Murni ) dan Bang Ibnu (Ibnu Chuldun), saya mohon bantuannya untuk menjaga Permata MHT, supaya tetap terus eksis bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujar HM Nuh.

Dirinya menambahkan, bahwa Permata MHT harus mempunyai generasi penerus, kita membentuk Permata MHT pada tahun 1976, dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat Jakarta pada saat itu, sekarang mari kita jaga dan kita pelihara terus kerukunan masyarakat Betawi jangan sampai terpecah, disinilah kita perlu generasi – generasi muda penerus Permata MHT yang baru.

Senada dengannya, Sekjen Permata MHT, H Supli Ali, menambahkan, saat ini kita sudah mulai mencetak kader-kader muda Permata MHT.

“Salah satunya berasal dari putra-putri para pengurus Permata MHT yang sudah wafat dan sekarang sudah mulai bergabung,” jelas H Supli Ali.

Sementara itu, Sylviana Murni (Mpo Sylvi) yang turut hadir dalam kegiatan ini mengatakan, bahwa kita sebagai generasi penerus harus mencontoh almarhum Mohammad Husni Thamrin, sebagai pahlawan nasional yang gigih, membawa nama Jakarta (Betawi).

“Kita sebagai warga Jakarta (Betawi), harus mencontohnya, terutama dalam hal pemahaman politik dan cara bernegara yang baik, serta kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum lemah, pada hari ini kita hadir di makamnya, mari sama-sama kita doakan semoga almarhum Husnul khotimah,” ujar Sylviana Murni.

Sebelum acara tabur bunga dimulai, H Beky Mardani selaku wakil ketua Permata MHT, menyampaikan beberapa sejarah singkat Mohammad Husni Thamrin, ia menjelaskan bahwa Mohammad Husni Thamrin merupakan pejuang awal bagi kaum Betawi, dengan mendirikan pemuda kaum Betawi, sehingga pada kongres pemuda tahun 1928, ada perwakilan pemuda kaum Betawi disana.

Menurutnya, beberapa contoh perjuangan MH Thamrin di Jakarta, adalah perbaikan kampung-kampung, pembangunan kanal dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Beliau juga banyak meninggalkan beberapa warisan kepada kaum Betawi, diantaranya rumah di jalan Kenari, yang dihibahkan untuk perjuangan Republik Indonesia. Selain itu ada stadion VIJ (Voetbalbond Indonesische Jacatra). yang menjadi cikal bakal klub bola Persija Jakarta lahir.

“Jadi perjuangan Mohammad Husni Thamrin bagi Jakarta sangat luar biasa, khususnya bagi kaum Betawi, yang pada akhirnya Presiden Soekarno memberikan anugrah kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Maka dari itu sangatlah wajar, apabila kita mengenang jasa-jasa beliau, bahkan harus kita jadikan suri tauladan dalam diri kita,” pungkas H.Beky.

Rangkaian acara ditutup dengan tabur bunga, yang diawali oleh Ketua Harian HM Nuh, Wakil H Beky Mardani, diikuti oleh Sylviana Murni, H Supli Ali, H Hamzah, H Mar’ie Marzuki, dan turut hadir staf ahli dari Kemenko Hukum, Ham dan Imipas, Ibnu Chuldun. (hel)

Ditemui saat ziarah bersama DPP Permata MHT, di salah satu makam Pahlawan Nasional yang juga berasal dari Betawi, yakni Mohammad Husni Thamrin, dikawasan Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu pagi (22/6/2025) WIB.

Mpok Sylvi, sedikit bercerita terkait tokoh pejuang Betawi, Mohammad Husni Thamrin, yang bertepatan dengan momen HUT kota Jakarta ke-498 dan juga HUT Permata MHT Ke-49, Mpok Sylvi, merupakan salah satu Dewan Pembina di DPP Permata MHT.

Menurutnya, Mohammad Husni Thamrin adalah ikonnya kota Jakarta, karena atas jasa-jasa dari beliau seorang pahlawan, pejuang politisi, yang sangat merakyat. Ia dikenal sebagai seorang nasionalis yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di era kolonial Belanda, terutama melalui jalur politik. Beliau aktif di Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda. Beliau mempelopori berdirinya Fraksi Nasional di Volksraad, sebuah wadah bagi anggota yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Hingga saat ini keberadaan nama dan warisan peninggalannya berupa rumah di Jalan Kenari, menjadi pengingat kita sebagai generasi penerus bangsa untuk terus melanjutkan cita-citanya.

“Kita punya nama jalan MH Thamrin di tengah- tengah jantung Ibu Kota, kemudian ada proyek pembuatan jalan di kampung-kampung yang dinamai proyek Jalan MHT, dimana program ini untuk menghormati Muhammad Husni Thamrin, seorang tokoh Betawi yang juga pernah mengusulkan perbaikan kampung-kampung, ide awal program ini berasal dari pemikiran dan gagasan Gubernur DKI saat itu Bang Ali Sadikin. Ali Sadikin, merasa prihatin dengan kondisi kampung-kampung yang kumuh dan ingin memperbaikinya. Ia terinspirasi oleh pemikiran M.H. Thamrin tentang perbaikan kampung, yang kemudian Bang Ali wujudkan dalam Proyek jalan MHT,” jelas Mpo Sylvi.

Ia menambahkan, bahkan setiap Gubernur DKI Jakarta yang memimpin selalu merayakan dengan membuat haul.

“Dan nanti Insyaallah pada tanggal 11 Januari 2026, kita bersama Gubernur yang sekarang sedang memimpin akan melaksanakan haul tepat di hari wafatnya beliau,” terang Mpo Sylvi.

Kita patut bersyukur bahwa kita generasi muda masih terus mengingat siapa pahlawan di Ibukota negara ini, negara yang kita cintai yang betul-betul meletakkan fondasi bagaimana kita mesti peduli kepada masyarakat, tapi kita tetap menjadi warga yang taat kepada aturan-aturan negara.

Saya berharap meskipun DKI tidak lagi menjadi ibukota, kalau kita melihat dari peraturan secara legitimate sudah tidak menjadi ibukota negara, tapi peraturan pemerintahnya belum ada karena itu Jakarta masih tetap menjadi daerah khusus ibukota Jakarta. Dan nanti akan turun aturan-aturan berikutnya Insyaallah kita sudah siap menjadikan kota Jakarta sebagai kota Global yang berbudaya dan beradab.

“Bilang orang Betawi kalau bahasa kerennya don’t worry be happy mau jadi apa, mau jadi ibukota atau bukan yang penting sdm-nya warga Jakarta, betul-betul yang memang sudah siap menghadapi segala kondisi dan Insyaallah sebagai warga Betawi sebagai warga Jakarta asli kita selalu siap menghadap siapapun dan kita ini mempunyai sifat egaliter,
jadi silahkan datang ke Jakarta kita tetap menampung dan kita tetap akan berkolaborasi.

Di akhir bincangnya Mpok Sylvi menjelaskan, saat ini saya senang sekali karena para guru besar di Betawi sudah membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Betawi Akademia, dan Insyaallah siap untuk membantu siapapun Gubernurnya kita siap untuk membantu dalam memajukan masyarakat Jakarta (Betawi).

Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu untuk Kota Jakarta ke-498, dan Permata MHT ke-49, mari kita songsong bersama kota Jakarta menuju 5 abad. (hel)

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” ujar dia setelah menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.

Dia menekankan bahwa semua usulan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Sebanyak empat di antara 10 nama itu, sebagai usulan baru, sedangkan enam lainnya pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sebanyak empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengusulan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional.

Acara dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian sosial Mira Riyati Kurniati.

Hadir pada seminar Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP selaku Penasehat Panitia Pengusul dan Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Seminar menghadirkan pembicara kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kehadiran Dudung untuk membacakan makalahnya diwakilkan kepada Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha Asisten Penasehat Presiden.

Sementara itu, dua narasumber utama adalah Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, serta Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sekaligus sejarawan senior dari USU.

Tiga tokoh nasional turut memberikan tanggapan dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Guru Besar STIK-PTIK), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Negeri Makassar), dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastor sekaligus aktivis HAM anti perdagangan orang, Prof. Yuddi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016.

Acara yang dipandu Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa, S.H., M.H. sebagai moderator. Acara didukung sejumlah pihak, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, serta Aris Production. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengapresiasi jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia.

Turut hadir sejumlah tokoh dalam kegiatan ini, di antaranya: Dr. Hartono Laras, Mayjen Herwin Supardjo, Mayjen Joko Warsito, Datuk Ujang Adam Malik, Forum Pemred SMSI, Milenial Cyber Media (MCM) SMSI, Dr. Dhoni (LBH SMSI), Doni Irawan (Ketua SMSI Lampung), Renaldi Sam Jaya (Ketua SMSI Kepri), Iqbal Irsyad, Nurzaman, Indra Jaya Noer, dan KH. Makhsum Hidayatullah.

Pengusulan Resmi Ditunda

Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.

Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.

“SMSI menyatakan pencalonan ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan berarti menunda proses,” kata Firdaus

RM Margono selain pejuang kemerdekaan beliau identik dengan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan pengusulan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional ini merupakan hak masyarakat.

Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa tahun yang lalu.

Menurut Firdaus, proses SMSI mengusukan RM Margono menjadi pahlawan nasional dilakukan sejak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Namun, belakangan setelah Prabowo menjadi Presiden pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan.

“Karena penanda tangan dari sertifikat gelar pahlawan itu adalah Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng. Kan gitu, wajar sertifikat kakeknya yang ditandatangani,” ujar Firdaus.

“Walaupun proses usulan pencalonan ini kita ajukan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, tapi hari kita harus realistis bahwa presiden harus fokus pada urusan rakyat. Urusan rakyat, bangsa dan negara lebih penting dari pada nantinya disibukkan mengklarifikasi urusan penandatanganan gelar kepahlawan kakeknya” tandas firdaus.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.

Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.

“Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat,” kata Yohanes.

Ketua Panitia Pengusul, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan, SMSI memutuskan menunda pengusulan resmi RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional. Semula, pengusulan dijadwalkan pada 11 April 2025.

“Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan situasi nasional saat ini. Kami tidak ingin pengusulan ini terkesan sebagai aji mumpung, mengingat RM Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo. Biarkan proses kajian akademik seperti riset dan seminar terus berjalan. Untuk itu, seminar, diskusi, dan sarasehan akan terus kami gelar baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memperkuat kajian historis dan akademis,” Tandas Fachmi.

Menunggu Waktu yang Tepat

Fachmi menegaskan, dari berbagai seminar lokal, regional, hingga nasional yang telah diselenggarakan, telah terkonfirmasi bahwa RM Margono memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia.

“Beliau layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusulkannya secara resmi ke Presiden melalui Kementerian Sosial,” tegasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.

Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.

“Tentunya dengan seminar – seminar seperti ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas,” kata Mira. (*)

Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dan dibuka langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Selain itu, seminar ini juga mendapat dukungan dari BNI 46, yang diwakili oleh Ariyanto Soewondo Geni, Pimpinan Wilayah BNI Region Office 17.

Ketua Panitia Pengusul Calon Pahlawan Nasional, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menegaskan bahwa RM. Margono layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasanya dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Alhamdulillah, hari ini seminar berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa kontribusi almarhum RM. Margono Djojohadikusumo bagi bangsa Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, kami yakin beliau layak mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025 ini,” ujarnya.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Menurutnya, RM. Margono tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

“Kiprah RM. Margono untuk bangsa sangat banyak, selain turut andil membangun struktur ekonomi negara, ia juga sebagai anggota BPUPKI,” katanya.

“Kami sebagai Pemda Banyumas sangat mendukung penyematan gelar Pahlawan Nasional untuk RM. Margono. Selain itu, kami juga akan mengabadikan nama besar beliau sebagai nama jalan, entah di Banyumas sendiri atau di kota Purwokerto,” tambahnya.

Dari sisi akademik, Prof. Dr. Taufiqurokhman, SH, M.Si, yang bertanggung jawab atas naskah akademik dalam pengusulan ini, menekankan pentingnya riset mendalam.

“Untuk mewujudkan RM. Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional harus didukung dengan riset akademis. Tidak sedikit data mengenai perjalanan hidup RM. Margono ada dalam catatan BNI, dan itu tersimpan di negara luar,” jelas Sekretaris Panitia Pengusul ini.

Samsul, selaku ketua SMSI Jawa tengah mengatakan “SMSI Sebagai Panitia Pengusul bapak RM. Margono Djojohadikusumo Sebagai Calon Pahlawan Nasional, ketika kita terhambat keterbatasa, ada saudara kami dari Seruling Emas menawarkan diri untuk kolaborasi sebagai penyelengara seminar, ahirnya kami sepakat untuk mengandeng Seruling Mas, Adakan Seminar Kabupaten di Banyumas” Ujar penulis muda ini.

Sementara itu, perwakilan BNI 46, Ariyanto Soewondo Geni, menegaskan bahwa RM. Margono tidak hanya membangun perekonomian, tetapi juga meletakkan dasar sistem ekonomi yang mandiri bagi bangsa Indonesia.

“Kontribusi RM. Margono untuk bangsa ini tidak hanya mengembangkan ekonomi negara, namun ia juga mampu menciptakan sistem ekonomi bangsa secara mandiri,” ucapnya.

“Kami sangat mendukung inisiatif ini untuk penganugerahan Pahlawan Nasional kepada RM. Margono. Mengingat, jasa-jasa beliau sangat berpengaruh besar bagi bangsa hingga kita bisa merasakannya sampai hari ini,” tambahnya.

Sebagai penutup, Ariyanto Soewondo Geni mengutip pernyataan Bung Karno yang relevan dengan perjuangan RM. Margono:

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang dahulu.” pungkasnya.

Dengan adanya seminar ini, diharapkan pengusulan RM. Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional semakin kuat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. [*/red]

Menurut dia, keluarga Gus Dur menghargai siapapun yang ingin menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme. Menurut dia, pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya atas proses tersebut.

“Kita tidak pernah melakukan gerakan-gerakan untuk meminta Gus Dur dijadikan pahlawan, selalu bukan dari kita, keluarga berada dalam posisi yang pasif saja. Tapi kita tetap menghargai siapa dari mana pun, apalagi Presiden Prabowo,” kata Yenny usai menghadiri acara di Kantor GP Ansor, Jakarta, Minggu (22/12/2024) malam.

Bagi keluarga, menurut dia, Gus Dur telah menjadi pahlawan bagi masyarakat dan tidak berharap gelar tersebut diberikan secara formal dari pemerintah. Namun jika gelar pahlawan itu diberikan, anak-anak generasi muda akan bisa mempelajari lebih jauh sosok Gus Dur.

“Nanti anak turun kita belajar. Generasi-generasi ke depannya belajar. Siapa sih sosok-sosok pahlawan nasional Indonesia? Kebutuhannya lebih ke arah sana,” kata dia.

Walaupun begitu, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan keluarga terkait usulan gelar pahlawan itu. Menurut dia, pihak keluarga akan menerima usulan itu secara natural.

Dia mengatakan nilai-nilai yang bisa dipelajari dari Gus Dur adalah soal nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman, hingga nilai-nilai ketuhanan.

“Karena itu menjadi salah satu prasyarat terciptanya masyarakat yang adil, terciptanya masyarakat yang rukun, terciptanya masyarakat yang maju,” katanya.

Dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta, Jumat (13/12/2024), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

“Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

“Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

“Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

Silaturahim Kebangsaan yang digelar mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur tersebut menampilkan berbagai pembicara, yakni Imam Katolik Romo Magnis; Ketua Umum FPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Xs. Budi Tanuwibowo; Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya; mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur, Gus Nuril, serta Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.

Kemudian, Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur menjadi Presiden periode 1999-2001 Wahyu Muryadi, Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana, Ketua Umum Amir Nasional JAI Min Mirajudin Sahid.

Turut hadir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah, dan Ketua Umum DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) Lorens Manuputty.

Dalam acara itu, DPP Berani bersama tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menandatangani Rekomendasi Pahlawan Nasional untuk Guru Bangsa Gus Dur yang berisi usulan kepada pemerintah Indonesia melalui MPR agar mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana.