Penjelasan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam Rapat Penguatan Pembinaan BUMD oleh Kemendagri yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, pembinaan dan pengawasan yang optimal akan membuat BUMD tidak hanya menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “BUMD memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan mendapat dukungan pembinaan yang optimal,” ujar Yusharto.

Guna mewujudkan BUMD yang lebih berdaya, Yusharto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penyusunan regulasi terkait penguatan pembinaan dan pengawasan BUMD. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama Komisi II DPR RI dan arahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. BSKDN telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di lingkungan Kemendagri untuk membahas penyusunan regulasi tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Pak Akmal Malik, yang menitipkan pesan penting [bahwa] kita harus menetapkan bentuk regulasi yang akan disusun, apakah dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), peraturan pemerintah, atau aturan turunannya,” terang Yusharto.

Ia juga menjelaskan, dasar hukum dalam penyusunan RUU mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Naskah akademik RUU akan disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta analisis dampak ekonomi dan sosial.

Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mendorong RUU tentang BUMD masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), agar proses pembahasannya bisa segera dimulai. “Penekanannya, jadikan dulu RUU tentang BUMD ini sebagai bagian dari Prolegnas,” tegasnya.

Dengan regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan daerah, BSKDN dan komponen Kemendagri lainnya optimistis BUMD dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Langkah ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketimpangan fiskal dan memperluas akses terhadap layanan publik berkualitas di seluruh Indonesia.

(*/Rendy)

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan, target PAD Kota Bekasi tahun 2024 ini sebesar 6,9 trilyun. Sementara itu realisasi penerimaan PAD sampai tanggal 28 November 2024 ini baru mencapai 5,3 Trilyun. Jadi PAD yang belum terealisasi sebesar 1.5 trilyun.

“Melihat selisih ini, tentunya sangatlah mengkhawatirkan bila sampai akhir tahun realisasi PAD belum mencapai target,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman saat wawancara dengan media di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (5/12/2024).

Terkait hal itu, Kata Arif Rahman Hakim, Komisi III DPRD Kota Bekasi akan mengintensifkan kerja sama dengan mitra-mitra kerjanya yakni, OPD-OPD yang berpenghasilan agar tercapai PAD sesuai target yang telah disepakati.

“Mengejar target PAD yang masih jauh Ini memang bukan kerja yang mudah, perlu kerjasama yang baik kepada semua intansi terkait untuk mendongkrak PAD agar bisa mencapai target 100 persen,” ungkapnya.

Karena itu, Kata Arif Rahman Hakim, Komisi III akan menggenjot beberapa sektor andalan untuk mendongkrak PAD agar bisa mencapai target 100 persen. Seperti, restoran-restoran, perparkiran dan reklame.

“Terkait perparkiran ini yang saya tahu memang pendapatannya masih cukup jauh. Karena itu kami berencana akan turun bersama dinas Bapenda untuk melakukan uji petik langsung, juga terhadap reklame-reklame,” pungkasnya.

(Ahmad Zarkasi)

Mengawali sambutannya Penjabat Bupati Mesuji Levi menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan dan pencapaian target pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mesuji maka perlu dicari langkah-langkah dan trobosan sehingga pada akhir tahun 2024 pendapatan asli daerah dapat optimal.

“Kita menyadari, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pihak nya memandang kegiatan ini memiliki makna strategis dalam upaya meningkatkan dan pencapaian target pajak dan retribusi daerah. Khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan permasalahan yang muncul saat ini masih rendahnya pembayaran atas pajak dan retribusi dimaksud, pada kesempatan ini pihak nya menyampaikan kepada seluruh peserta rapat:

1. Agar semua Camat berkomitmen bersama dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji, dengan memerintahkan semua kepala desa untuk melakukan langkah-langkah atas realisasi pajak daerah, yang capaiannya sebagaimana yang dipaparkan oleh kepala bapenda;

2. Selanjutnya bagi perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi agar dapat merancang dan menginventarisir potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Mesuji;

3. Pihak nya juga mengharapkan agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

“Dengan kerja keras dan kerja sama yang solid, saya yakin kita dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan upaya kita dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi,” lanjut nya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, para Camat se-Kabupaten Mesuji dan peserta rapat.
Pungkasnya. (okta)

Rakor dihadiri Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, hadir didampingi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Perekonomian, Inspektur Daerah, serta Kepala Bappelitbangda.

Rakor dibuka oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Membahas aspek-aspek mengenai optimalisasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan serta pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, sektor Pelayanan Publik yang harus terus menerus dimaksimalkan, peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,

Rakor juga membahas aspek aspek mengenai penataan Ruang Kota yang bukan hanya sarana dan prasarannya yang lengkap dengan mengusung konsep modern, namun juga penataannya agar masyarakat hidup dengan aman serta nyaman.

Dalam pembahasan aspek mengenai optimalisasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Bekasi menempati posisi terbaik ke-4 se-Provinsi Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengapresiasi pencapaian Kota Bekasi tersebut. Menurutnya pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi mampu mengoptimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansialnya. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan data terkini, realisasi belanja APBD untuk Provinsi Jawa Barat sampai dengan Juni menempati posisi ke-3 dengan 40,91%, maka dari itu saya mengingatkan agar terus mengefektifkan belanja daerah dengan efisiensi bahwa di akhir tahun, anggaran harus disisakan, kalau sampai akhir tahun digunakan 100%, maka daerah tidak memiliki cadangan untuk Januari awal tahun mendatang,” jelas Mendagri.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Hal itu, kata Gani, merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Bekasi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada rekan rekannya atas kerja keras dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansialnya.

“Ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan, mengoptimalisasi, serta memanfaatkannya untuk pembangunan wilayah serta kesejahteraan masyarak guna menjadikan Kota Bekasi yang lebih maju dan lebih baik,” tutup Gani Muhamad.

(*/Ahmad Zarkasi)