“Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” kata Ray saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, langkah ini tak hanya sekadar disebabkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Dia menilai Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDIP. Pasalnya, dalam acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” ujarnya.

Oleh karena itu, sikap PDIP yang sekarang merupakan respons atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDIP.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Igor Dirgantara menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk pada bulan Oktober mendatang.

“Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu,” kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut dia, potensi PDI Perjuangan menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan.

Igor mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.

Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.

Ia menyebutkan beberapa petinggi PDI Perjuangan juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.

“Jadi, Kongres PDI Perjuangan bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024), mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.

Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.

“Untuk individu, seperti yang dilakukan oleh Ganjar, maka pernyataannya sebagai oposisi akan bermakna jika kemudian itu diamini dan diambil sebagai sebuah sikap oleh partai yang menaunginya, yaitu PDIP,” kata Ardli saat dihubungi  dari Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Oleh sebab itu, Ardli menjelaskan bahwa sikap Ganjar tersebut baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan.

“Berpengaruh atau tidaknya pernyataan Ganjar yang akan menjadi oposisi tergantung pada keputusan partainya, yaitu PDIP, yang mana jika PDIP memang memutuskan akan menjadi oposisi tentunya akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi pemerintahan mendatang,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pengaruh tersebut dapat terjadi karena PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan kala itu.

“Bila kita merujuk pada pengertian oposisi dalam arti sempit, maka peran oposisi hanya bisa diambil oleh partai politik karena oposisi dalam konteks sebuah sistem demokrasi adalah sebuah posisi berlawanan dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, yang mana peran itu besar potensinya hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik melalui pertarungan di parlemen,” jelasnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa Ganjar sebagai individu hanya bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil bila memutuskan menjadi oposisi selama pemerintahan 2024-2029.

“Tentunya juga memiliki akses untuk memberikan masukan atau melakukan kontrol, bahkan memberikan kritik kepada pemerintahan mendatang melalui saluran-saluran, baik formal maupun informal. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi, peran oposisi akan efektif jika dilakukan oleh sebuah partai politik, bukan individu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan.

“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Ganjar melanjutkan, “tetapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar.”

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya mengamini sikap Ganjar tersebut.

“Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai) karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik,” ujarnya.

Namun, sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Hadianto di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4) sempat mengatakan bahwa keputusan partainya bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya dilaksanakan 24-26 Mei 2024.

“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ganjar melanjutkan, “Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar.”

Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.

Selain itu, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.

Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.

“Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” kata Ganjar.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan.

Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai.

Menurut dia, gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

“Saya itu sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi,” jelas Mahfud.

Mahfud pun akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.

Ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.

“Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,” pungkasnya.