Bima Arya menyebutkan, dalam pelaksanaan Pilkada tersebut akan dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Hal ini seperti proses verifikasi pemilih yang dilakukan dengan lebih sederhana, mengingat adanya situasi darurat bencana.

“Kita juga lakukan koordinasi terkait dengan antisipasi yang harus dilakukan apabila memang ada persoalan-persoalan yang sekiranya bisa [berpotensi] melanggar atau tidak sesuai dengan aturan-aturan,” ujar Bima Arya di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana dan Kesiapan Pilkada di Provinsi NTT yang berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Bima Arya memastikan, meski dalam situasi bencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat bakal memberikan pelayanan dengan sigap dan prima, salah satunya dengan melakukan jemput bola. Di samping itu, Kemendagri juga akan terus bekerja keras mendorong peningkatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pemilih pemula setempat. Selanjutnya, data pemilih tersebut akan disampaikan kepada KPU untuk diverifikasi.

Dirinya menambahkan, saat ini konsolidasi antar-pemangku kepentingan terus dimatangkan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan mendatang juga terus disusun dan dikaji lebih intensif. Dirinya bersyukur, dampak erupsi Gunung Lewotobi tidak mengganggu proses distribusi logistik Pilkada.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya mengungkapkan, saat ini Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama Pilkada. Bima Arya menegaskan, aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi NTT.

“Jadi intinya bansos yang bersumber dari dana APBD ditunda sampai waktu pemungutan suara,” tandasnya.

Seperti diketahui, Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT mengalami erupsi sejak Minggu (3/11/2024) lalu. Peristiwa ini mengakibatkan masyarakat setempat terpaksa mengungsi. Merespons hal tersebut, pemerintah bersama pihak terkait terus melakukan upaya penanganan penanggulangan bencana.

(*/Rendy)

Upacara yang digelar di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ini dihadiri oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Timor Leste, dan tamu undangan lainnya serta disaksikan masyarakat.

Dalam sambutannya, Yusharto membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Peran penting perbatasan dalam menjaga ketahanan nasional dan kedaulatan negara menjadi salah satu hal yang disoroti dalam sambutan tersebut. “Kita juga menginginkan agar kawasan PLBN tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLBN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusharto berharap, kawasan PLBN dapat menjadi salah satu pintu ekspor nasional, sehingga dapat membanjiri negara tetangga dengan berbagai komoditas hasil produksi dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, rantai pasok logistik dalam negeri sampai kawasan perbatasan harus terus diperkuat.

Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi juga harus terus dilakukan, termasuk kerajinan masyarakat perbatasan dan dukungan pemasarannya ke negara tetangga. “Kita meyakini pemerintah yang akan datang akan menjadikan semangat masyarakat perbatasan negara sebagai beranda dan halaman depan negara, sebagai visi pengelolaan perbatasan negara,” jelasnya.

Di lain sisi, dia juga menegaskan salah satu kemajuan dari pembangunan di wilayah perbatasan adalah hadirnya 15 PLBN yang terbentang dari Provinsi Kepulauan Riau hingga Provinsi Papua Selatan. “Kehadiran PLBN tersebut tidak hanya mengubah penampilan fisik perbatasan menjadi lebih baik, namun juga memainkan spirit kebanggaan dan harga diri bangsa kita yang berbatasan dengan negara tetangga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga kembali menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan negara merupakan urusan pemerintahan yang bersifat multifungsional dan kompleks. Pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan peran berbagai pihak atau sering disebut kolaborasi pentahelix. Untuk itu, Yusharto mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan Indonesia di seluruh pelosok tanah air sebagaimana cita-cita founding fathers.

“Bersama, kita wujudkan perbatasan yang kuat, sejahtera, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

(*/Rendy)