Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sosa Iptu Mulyadi, SH menekankan pentingnya netralitas Polri menjelang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun ini.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika, Astetika, S.IK, melalui Kapolsek Sosa ketika dikonfirmasi mengatakan Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Menurut Iptu Mulyadi, SH netralitas ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Kapolsek juga menegaskan bahwa netralitas Polri telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk surat edaran Kapolri kepada seluruh jajaran. “Kita harus memastikan Pilkada berjalan kondusif, damai, dan sejuk” ujar Iptu Mulyadi, SH

Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara lebih lanjut menjelaskan, Dalam upaya mendukung terselenggaranya Pilkada yang sejuk, jajaran polres Palas juga menyampaikan pentingnya tindakan preemtif dan preventif. Kasi Humas, Kapolsek Sosa mengajak anggotanya untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan dan menjaga masyarakat.

“Terakhir, Kasi Humas mengimbau peran aktif masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dengan pendekatan humanis, agar proses demokrasi kali ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa gejolak di wilayah hukum Polsek Sosa Polres Palas,” pungkas Iptu Arwansyah Batubara. (081)

Yusharto menjelaskan, netralitas didefinisikan sebagai prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, netralitas ASN sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan. Jika ASN tidak bersikap netral dalam Pilkada, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

“Dengan tidak netral berarti kita berpotensi memecah belah [kesatuan dan persatuan bangsa], berpotensi membeda-bedakan layanan publik, berpotensi untuk lebih mengarahkan kebijakan kepada salah satu pihak, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” ungkap Yusharto dalam arahannya secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (26/9/2024).

Dia mengatakan, ASN memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Karena itu, setiap ASN harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis yang dapat merusak integritas sebagai pelayan publik.

Dirinya menambahkan, ada beberapa prinsip netralitas yang perlu dipahami ASN. Ini meliputi mengedepankan komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik; tidak ada keberpihakan dalam menjalankan tugas sebagai salah satu sikap profesional; dalam menjalankan tugas tidak terdapat konflik kepentingan; serta menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatan sesuai dengan aturan.

“Sebenarnya bukan hanya pada tahap kampanye saja kita harus netral, selaku ASN sejak tahap awal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah ASN juga harus netral,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengingatkan bahwa terdapat aturan tegas mengenai pentingnya netralitas ASN. Ini seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dia menegaskan setiap pelanggaran terhadap netralitas ini dapat dikenakan sanksi disiplin. “Kita mencoba bersama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan netralitas ASN berikut dasar hukum dan implikasinya apabila kita berperilaku tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada nanti, apa konsekuensinya yang perlu kita pahami,” terangnya.

Untuk itu, terkait netralitas ASN ini, Yusharto sangat menekankan pentingnya pengawasan dari pimpinan instansi pemerintahan di setiap daerah untuk memastikan bahwa ASN di lingkungan mereka mematuhi prinsip netralitas.

“Kami mendorong para kepala daerah dan pimpinan instansi untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, serta mendukung proses demokrasi yang berlangsung dengan baik,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Rakornas dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia atau yang mewakili beserta unsur Bawaslu di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rakornas berisi agenda pengarahan penting serta aksi nyata bagi Kepala Daerah dalam menjaga netralitas ASN di setiap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selama Pilkada Serentak berlangsung.

Rakornas menghadirkan Narasumber Dr Puadi, S.Pd. M.M, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu RI, Dr. Suhajar Diantoro M. Si selaku Wakil Rektor IPDN, Drs. Haryomo Dwi Putranto M. Hum selalu Plt. Kepala BKN, Aba Subagja, S.Sos, M.Ap selaku Plt. Deputi Bidang SDM pada Kementerian PAN RB, dan Kombes Pol. Burkan Rudi Satria, S.IK selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Polri.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH. LL.M selaku penyelenggara menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah bahwa, bahwa tanggal 22 September nanti akan ada penetapan calon Kepala Daerah, karena itu ia mengajak bersama sama untuk menjaga netralitas ASN.

“Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu tetap dibutuhkan, dan tentu kami Bawaslu, akan bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Para narasumber dalam penyampaian pesannya mengajak Kepala Daerah untuk menekankan kepada para ASN agar betul-betul menjaga netralitas, mana aturan yang harus dijalankan dan mana aturan yang tidak boleh dilanggar dalam halnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024;

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, Anggota TNI/POLRI, dilarang melakukan kampanye serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan Pasangan Calon Kepala Daerah;

Bawaslu di setiap daerah agar melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah terutama Kedinasan yang menaungi para ASN atau Bidang Kepegawaian dan menegaskan bahwa ASN harus paham dan menjalankan fungsi profesionalitasnya;

BKN memiliki aplikasi untuk menyampaikan dan menindaklanjuti laporan serta temuan terkait dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN;

Lakukan upaya proteksi terhadap ASN yang berani melapor agar tidak mendapatkan intimidasi sesuai dengan Undang-Undang ASN.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad yang hadir dalam Rakornas tersebut mengatakan, seluruh unsur agar terus bekerja sama untuk mewujudkan Pemilihan Serentak yang Luber Jurdil serta menciptakan ASN yang professional yang menjunjung tinggi Netralitas.

“Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah Pesta Demokrasi yang harus terselenggara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah terjaganya kondusifitas di daerah masing-masing,” ucap Pj Walikota Bekasi.

Pj. Walikota Bekasi melanjutkan, demokrasi juga mengandung makna kebebasan memilih tanpa tekanan, apalagi untuk ASN, tentu sebagai Pelayan Masyarakat harus tegak lurus, tidak boleh berkampanye dan memaksakan kehendak pemilih,

“Maka dari itu terapkan selalu sikap netral, tetap lakukan dan laksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pelayanan prima yang harus terus berjalan, dan harus berperan dalam mewujudkan Demokrasi yang sukses untuk masa depan Kota Bekasi 5 tahun mendatang,” pungkasnya.

(*/Ahmad Zarkasi)