Pengamat hukum administrasi negara yang juga mantan Asisten Komisioner ASN, IGN Agung Y. Endrawan, menegaskan bahwa setiap keputusan terkait mutasi pejabat wajib mematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. “Setiap keputusan harus dilandasi prinsip legalitas, yang berarti prosedur pengambilan keputusan harus jelas, memiliki dasar hukum yang kuat, substansi yang benar, serta kewenangan yang sah,” ujar Agung, Kamis (16/5).

Selain prinsip legalitas, Agung juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap ASN. Perlindungan tersebut diperlukan agar ASN terbebas dari tekanan politik, perlakuan tidak adil, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, menurutnya, keputusan penggantian pejabat yang didasarkan hanya pada kepentingan politis atau balas jasa politik bisa dikategorikan sebagai keputusan cacat hukum, karena melanggar prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan yang baik (AUPB).

“Prinsip AUPB mencakup kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak berpihak, keterbukaan, serta pelayanan yang baik. Jika salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan mutasi tersebut sangat mungkin menjadi bermasalah secara hukum,” tambahnya.

Kepala daerah memang memiliki kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan mutasi, promosi, maupun pemberhentian ASN. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan secara profesional dan obyektif, berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta kinerja pegawai, bukan atas pertimbangan subjektif seperti balas jasa atau kepentingan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan agar tidak terjadi dualisme dalam kepemimpinan jabatan tertentu. “Tidak boleh ada dua pejabat dalam satu jabatan, karena itu jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Selain itu, praktik mencari-cari kesalahan pejabat agar dapat digantikan juga tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Agung menyarankan agar pengawasan terhadap mutasi ASN harus diperkuat, dilakukan secara tegas, adil, dan objektif, demi menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pengawasan juga tidak boleh terjebak pada budaya “ewuh pakewuh” atau hanya mendengar dari satu pihak yang sedang memegang kekuasaan. Penting bagi pengawas untuk mendengar dan menilai secara seimbang dari semua pihak yang terkait agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan adil.

“Sangat penting bagi kepala daerah untuk senantiasa mengingat dan menjunjung tinggi sumpah jabatan yang telah diucapkan, dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, sehingga tidak mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Agung. (*/Dy)

Dalam forum tersebut, BKN menyampaikan hasil investigasi mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat daerah Kanreg XIV BKN dan masyarakat. Klarifikasi menyeluruh menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan serius dalam prosedur mutasi ASN, yang dinilai melanggar prinsip-prinsip meritokrasi dan ketentuan dalam Undang-Undang ASN.

“Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius atas transparansi dan integritas dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Maybrat,” ujar Yatno seperti dikutip dari JurnalPatroliNews, Kamis (15/5/2025).

Meski demikian, BKN mengapresiasi sikap kooperatif Bupati Maybrat yang menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan melalui langkah konkret dan realistis.
Sebagai bentuk pemulihan, BKN menyampaikan bahwa jabatan definitif milik Theopilus Yaam dan Onavia De Lora Saraun akan dikembalikan, serta penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang tidak sesuai prosedur akan dibatalkan. BKN juga menegaskan komitmennya untuk mengawal uji kompetensi dengan mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai aturan.

“Panitia seleksi uji kompetensi akan dipastikan memenuhi kualifikasi dan metode seleksi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuh Yatno.

Dalam pertemuan itu, BKN juga menekankan pentingnya peran strategis pengelola kepegawaian daerah untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada pimpinan. Pemanfaatan teknologi e-Government dinilai sangat penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses administrasi ASN.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, BKN akan mempertimbangkan tindakan tegas seperti pemblokiran data kepegawaian dan pencabutan SK pejabat yang bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, Deri Hartono dari Garda Tipikor mendesak agar BKN terus memberikan pengawasan dan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam kasus mutasi pejabat yang tidak mengikuti prosedur UU ASN secara benar.

“Kekeliruan prosedural dalam proses mutasi bisa berdampak pada kerugian hukum, administratif, dan psikologis bagi ASN yang terdampak. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keadilan,” tegas Deri.

Ia juga mendorong agar langkah pembinaan terhadap Pemkab Maybrat dilakukan sebagai bentuk pemulihan hak ASN dan sebagai peringatan bagi daerah lain agar taat terhadap regulasi nasional.

Kasus di Maybrat menjadi cermin dari tantangan tata kelola kepegawaian di sejumlah wilayah, khususnya di Papua. BKN menegaskan akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/Dy)