“Tata kelola pengaduan masyarakat itu telah menjadi KPI Pak Menteri untuk kita. Kalau sudah jadi KPI, mohon disampaikan frekuensinya, disebarkan ke seluruh satuan kerja, jangan sampai ada aduan yang tertinggal, harus direspons, harus bergerak naik semua, itu menunjukkan keseriusan kita,” ujar Harison Mocodompis.

Dalam rekapitulasi pengaduan tahun 2024, tercatat sebanyak 53.905 pengaduan yang masuk baik di pusat maupun daerah. Di mana, 46.831 aduan sudah diselesaikan. Harison Mocodompis mengimbau para Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Subbagian Umum dan Humas di Kantor Pertanahan yang hadir secara daring untuk segera menyelesaikan pengaduan yang masuk ke masing-masing satuan kerja.

“Mari kita jaga dan kelola dengan baik pengaduan yang masuk di kementerian kita, kalau kita telat atau slow response maka masyarakat akan memilih jalur lain. Maka manfaatkan kanal yang kita punya,” tambah Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan kali ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Syarif dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Humas di daerah untuk mengelola pengaduan secara sistematis melalui kanal-kanal yang tersedia. (*/Red)

“Sesuai arahan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta terkait kinerja dan serapan anggaran tahun 2024, memitigasi risiko menjadi hal yang penting dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah. Jika ada potensi kegagalan dalam serapan anggaran, maka segera lakukan terobosan dan inovasi dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain itu, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta juga ikut membantu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap penyedia sehingga kualitas pelaksanaan pekerjaan dapat selesai secara tepat waktu dan tepat mutu,” jelas Sekda Marullah.

Selain itu, Perangkat Daerah harus memastikan tercapainya outcome yang ditargetkan sampai akhir tahun, bukan hanya berhenti pada output saja. Terobosan perlu dilakukan melalui kajian untuk mendukung capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Diharapkan, para asisten dan biro koordinasi melakukan monev secara intensif dengan memanfaatkan dashboard monitoring.

Sebagai wujud komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sekda Marullah juga mengimbau, setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Sehingga, capaian penggunaan produk dalam negeri dapat terus meningkat, yang mana saat ini telah mencapai 75,61%.

“Terkait Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, saya berharap, ini menjadi perhatian dan pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa Tahun Anggaran 2025. BPPBJ, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait agar melakukan koordinasi yang intens untuk bergerak bersama secara cepat,” pungkas Sekda Marullah.(*/hel)