Disebutkan minyak tanah merupakan salah satu BBM yang disubsidi pemerintah harusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat.

BBM yang seharunya diperuntukan kepada masyarakat kini dijual bebas kepada para pengecer. Bahkan diduga kuat oknum pangkalan sering melakukan aksi kejahatan penimbunan minyak dan menjualnya kembali kepada pengecer, sehingga para pengecer dengan bebas menjual minyak subsidi ini dengan harga tinggi hingga dikisaran Rp45 hingga 50 ribu untuk satu jirigen.

Parahnya lagi Disperindag seakan menutup mata melihat persoalan keresahan terjadi ditengah masyarakat.

Menurut Jaidun, tidak sedikit oknum pengecer dengan bebas menjual minyak tanah di depan umum, bahkan ada yang memposting di media sosial.

Sebagai Dinas yang memiliki fungsi pengawasan, harusnya dapat bekerja secara optimal sehingga, progam pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Untuk itu Jaidun menekan kepada Penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat agar segerah membuat tim terpadu yang didalamnya terdapat kepolisian.

Fungsi dari pembentukan tim terpadu ini untuk lebih memperketat pengawasan terhadap para pangkalan dan pengecer.

Jaidun menambahkan jika pun terdapat oknum pangkalan dan pengecer yang sengaja melakukan penimbunan minyak tanah, dan menjual kembali di atas harga tinggi, maka pihak kepolisian segerah menangkap dan memproses yang bersangkutan dan mencabut izin pangkalan. (SM)

Para pengecer bebas menjual minyak tanah dengan harga yang mereka suka.
Dari harga 45 ribu sampai 50 ribu rupiah per jerigen.

Parahnya hingga saat ini Pemerintah Daerah (Disperindag) Kabupaten Buru seakan menutup mata.

Warga kesal hingga meminta pihak Polres Buru benar-benar dapat melakukan penertiban terhadap para pengecer disejumlah tempat.

Tak hanya itu mereka berharap Polres Buru dapat melakukan tindakan hukum agar ada efek jera.

“Mira salah satu ibu rumah tangga menyebutkan setiap kali lakukan antrian minyak tanah di pangkalan, dirinya sangat kesulitan mendapatkannya. Sementara pengecer dengan muda mendapatkan minyak tersebut,” sebutnya.

Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Buru sangat meresahkan warga sekitar bahkan banyak warga net di media sosial ikut mengkritik Pemerintah Daerah.

Warga menduga ada kongkalikong kerjasama antara oknum pengecer dan oknum pangkalan sehingga minyak bebas di dapatkan oleh pengecer. (SM)

“Semua pangkalan sudah dilarang keras menjual minyak tanah kepada pengecer,” ini sesuai rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Pertamina, Pangkalan. Bahwa penjualan terakhir hanya ada di pangkalan dengan catatan setiap orang mendapatkan dua gen berukuran lima liter.

“Sementara untuk UMKM atau rumah makan diperbolehkan mendapatkan empat gen,” ucap Saanun.

Untuk itu menyangkut dengan pendistribusian minyak tanah tidak ada yang namanya kelangkaan.

Ketua Komisi Dua DPRD Kabupaten Buru sesali adanya penjualan minyak tanah diatas harga het berkisar 40 ribu rupiah per lima liter dan 8 ribu rupiah per satu liter dan itu dijual bebas di media sosial (online).

“Ini yang membuat seolah-olah pemerintah daerah menutup mata tentang pendistribusian minyak tanah di setiap pangkalan,” sesal Saanun.

Seharusnya pendistribusian minyak tanah itu berakhir di pangkalan bukan berada di penjual ilegal atau pengecer, “Dalam regulasi tidak ada namanya pengecer yang ada hanyalah pangkalan,” tegasnya.

Pemerintah Daerah seharusnya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menstabilkan harga minyak tanah.

Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy diminta mengintruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan operasi pasar, khusunya minyak tanah yang harganya melambung tinggi melebihi harga het.

Jika ditemui pangkalan yang nakal menimbun dengan sengaja menjual di atas harga het maka pemerintah daerah diminta memproses dan mencabut izin usahanya. Demikian pengecer yang menjual diatas harga het 40 ribu rupiah agar di tangkap dan diproses secara hukum. (SM)