“Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobi berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya Presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hal itu disampaikannya ketika dikonfirmasi perihal pernyataan Bahlil yang menyebut Partai Golkar mendapatkan jatah delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih karena “tukar guling” dengan memberikan jatah kursi Ketua MPR RI kepada Partai Gerindra.

Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (21/10).

Menurut dia, pemberian jatah kursi Ketua MPR RI dari Partai Golkar yang pada periode sebelumnya dijabat oleh Bambang Soesatyo kepada Partai Gerindra hingga dijabat oleh Ahmad Muzani telah melalui suatu konsensus.

“Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja,” kata Bahlil.

Diketahui, delapan kader Partai Golkar yang duduk sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih, yakni:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia

4. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid

6. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji

7. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman

8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo

“Janji itu harus dibuktikan Prabowo dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Khafidlul dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Menurut ia, Prabowo dipastikan akan mengajak seluruh ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk merancang susunan kabinet.

Dalam hal ini, Prabowo harus memilih tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas dan pengalaman yang cukup di bidang kementerian yang akan dipimpin.

Tidak hanya itu, integritas dan tidak pernah terlibat kasus korupsi juga harus menjadi syarat utama bagi Prabowo dalam memilih calon menteri.

Khafidlul mengatakan bahwa Prabowo berhak menolak nama calon menteri usulan elite politik yang dinilai punya rekam jejak terlibat kasus korupsi.

“Jika orang tersebut tetap Prabowo pilih, masyarakat akan meragukan integritas pejabat tersebut. Jika integritasnya bermasalah, bagaimana mereka bisa menjadi pejabat yang baik dan dipercaya rakyat?” katanya.

Khafidlul menambahkan Prabowo sebaiknya membentuk tim khusus untuk mencari tahu rekam jejak nama-nama calon menteri yang diserahkan partai politik di KIM.

“Tim bisa memberikan penilaian terhadap calon menteri yang akan ditunjuk sebagai pembantu Prabowo,” tambahnya.