Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Mendagri mengungkapkan, beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit. Bahkan, tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama. Hal itu dari semula kenaikan terjadi di 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memikirkan distribusi beras di daerah kepulauan dan pegunungan yang aksesnya banyak mengandalkan transportasi udara. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan. Langkah ini diyakini dapat mengendalikan harga beras di daerah tersebut.

“Untuk masalah transportasi kita pikirkan Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya menggalakkan pangan lokal yang mengandung karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai bahan pangan.

Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum menganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

“Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

“Untuk menjaga agar desa tidak terjadi urbanisasi dan desa menjadi sentra ekonomi penghasil produksi, yang menyumbang pertumbuhan ekonomi. Itu kira-kira harapan kita,” ujar Mendagri di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain sebagai pusat ekonomi baru, Mendagri menekankan bahwa Kop Des Merah Putih berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Bahkan, dengan adanya koperasi, hasil produksi petani dapat terserap dengan baik, sehingga mereka terlindungi dari praktik kecurangan yang merugikan.

“Dan dapat memotong dari kesulitan yang mereka alami selama ini, [seperti] praktik dari tengkulak, rentenir, ijon, dan lain-lain, karena semua diambil alih oleh Kop Des Merah Putih ini,” jelasnya.

Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat menciptakan ekonomi desa yang lebih sehat dan berkeadilan. Bahkan, program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih mudah diimplementasikan dengan kehadiran Kop Des Merah Putih ini.

“Seperti misalnya apotek desa dengan obat generik [yang] harganya murah. Masyarakat tertolong, rakyat desa tertolong, murah obatnya. Dan pupuk misalnya, juga penyaluran pupuk bisa disalurkan melalui koperasi, sehingga tepat sasaran, yang subsidi terutama. Karena desa yang paling paham petani mana yang perlu subsidi, mana yang tidak,” tegasnya.

Senada dengan Mendagri, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Kop Des Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Menurutnya, koperasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. “Khususnya ekonomi rakyat,” kata Menkop Budi Arie.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menghapus kemiskinan di desa adalah kunci utama bagi kemajuan Indonesia. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan bermakna jika masih banyak masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan.

“Karena pembangunan ini, kemajuan Indonesia tidak ada artinya kalau desa-desa tidak maju. Kemampuan Indonesia, tidak ada artinya kalau masih banyak rakyat, khususnya di desa, yang miskin,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya beserta jajaran pengurus.

(*/Rendy)

Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

“Saya Mendagri atas nama Presiden RI dengan resmi melantik saudara Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh, saudara Fadhlullah sebagai Wakil Gubernur Aceh,” kata Tito Karnavian.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025 – 2030.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai amanah yang diberikan,” ucap Tito.

Adapun sumpah jabatan yang dibacakan Tito Karnavian dan diikuti Mualem-Dek Fadh yakni demi Allah bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Lalu, bersedia memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, negara dan bangsa.

Usai sumpah jabatan diucapkan, terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terbaru juga dilakukan prosesi pengukuhan dan peusijuk adat oleh Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar.

Seperti diketahui, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Di mana, dalam Pasal 69 huruf C UUPA disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh.

Sebagai informasi, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada Aceh 27 November 2024.

Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah meraih 1.492.846 suara atau 53,27 persen. Pasangan ini diusung koalisi partai politik lokal dan nasional yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan.

Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

Dalam arahannya, Mendagri menilai, pengalaman Tomsi yang hampir setahun sebagai Plt. Sekjen, membuatnya yakin untuk melantiknya menjadi definitif. “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi. Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga. Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Sekjen juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Tak hanya itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri juga kerap menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja. Karenanya, kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen. Menurutnya, semakin cepat dan tepat kebijakan yang diambil sekjen bakal berpengaruh terhadap kondisi seluruh Pemda. “Berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di lain sisi, tambah Mendagri, irjen juga merupakan jabatan yang krusial seperti halnya sekjen. Sebab dengan peran yang diemban Kemendagri, irjen bertugas menjadi koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, dirinya meminta selain mengawasi internal Kemendagri, Sang Made juga dapat mengawasi Pemda seluruh Indonesia.

Dirinya berpesan agar Sang Made melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi. “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya. (*/Rendy)

“Nanti ada sidang berikutnya lagi (setelah putusan sela atau dismissal), pelantikannya akan berturut-turut,” kata Mendagri Tito saat ditemui setelah menemui pimpinan MK di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

Menurut Tito, apabila banyak perkara yang ditolak berdasarkan putusan akhir MK, terbuka kemungkinan dilakukan pelantikan serentak, namun jika jumlahnya sedikit, maka gubernur bakal dilantik oleh Presiden, lalu bupati/wali kota dilantik oleh gubernur.

Ia menjelaskan, teknis pelantikan nantinya menyesuaikan amar putusan Mahkamah. Dalam hal putusan dikabulkan, MK umumnya memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau hingga mendiskualifikasi pasangan calon.

“Misalnya, ada pemungutan suara ulang, kita enggak tahu kapan selesainya karena yang melaksanakan bukan MK, yang melaksanakan KPU dan KPU daerah. Kemudian ada yang mungkin penghitungan suara ulang. Ada yang mungkin pilkada ulang seperti Yalimo di Papua dulu, setahun tiga bulan baru selesai,” ucapnya.

Namun demikian, Mendagri berharap kepala daerah dapat segera dilantik, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain karena urgensi kestabilan politik di daerah, percepatan pelantikan juga agar para kepala daerah terpilih dapat segera bekerja untuk rakyat.

Sementara itu, pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK akan digabungkan dengan kepala daerah yang perkaranya gugur dalam putusan sela (dismissal). Hal itu menyesuaikan percepatan jadwal pembacaan putusan dismissal oleh MK dari sebelumnya 11–13 Februari 2025, menjadi 4–5 Februari.

Pemerintah sebelumnya berencana melantik kepala daerah terpilih nonsengketa secara serentak pada 6 Februari 2025. Namun, karena adanya percepatan jadwal di MK serta memperhitungkan efisiensi, pelantikan kepala daerah nonsengketa menunggu hasil putusan dismissal terlebih dahulu.

Mendagri belum menyampaikan tanggal pasti pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal. Jadwal pelantikan masih perlu dibahas dengan KPU, Bawaslu, dan MK. Mendagri juga akan rapat dengan DPR pada Senin (3/1/2025) terkait hal tersebut.

Opsi itu disampaikan mengingat adanya potensi pelantikan kepala daerah tidak serentak seluruhnya karena adanya sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, tiga opsi itu disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal pemilihan kepala daerah.

“Ini menyangkut masalah pelantikan kepala daerah hasil pemilihan yang lalu, yang diatur dalam undang-undang dan ada penafsiran yang berbeda karena ini teknis, di samping ada masalah aspek lain, kepastian politik, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Tito.

Adapun opsi tersebut masing-masing terdiri atas tiga opsi lainnya berdasarkan pejabat yang melantik dan tanggal pelantikan. Selain itu, opsi-opsi tersebut juga mengatur tentang pelantikan kepala daerah di Provinsi Aceh karena memiliki peraturan khusus.

Mendagri menjelaskan bahwa opsi 1 A, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota pada tanggal 6 Februari 2025.

Hal itu berdasarkan Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU 10/2016 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Opsi 1 B, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sama-sama dilantik oleh Presiden, namun pada waktu yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

Berikutnya opsi 1 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 6 Februari 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 10 Februari 2025.

Tito menjelaskan bahwa opsi 1 tersebut merupakan pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK. Menurut dia, opsi ini pun cukup diinginkan oleh para kepala daerah.

Walaupun begitu, opsi tersebut memungkinkan pelantikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan oleh penjabat gubernur karena belum adanya gubernur definitif terkait dengan sengketa di MK.

“Kalau dari kesakralan, kemudian kebanggaan, ya otomatis bupati, wali kota inginnya dilantik oleh yang definitif betul atau sekalian Presiden ketimbang dilantik oleh penjabat (pj.) yang akan selesai dan tidak memiliki kewenangan penuh, bukan atasannya,” kata Tito.

Untuk opsi 2, dia menjelaskan bahwa opsi tersebut dilaksanakan bagi kepala daerah yang telah melalui proses sengketa MK sehingga pelantikan berpotensi pada bulan April 2025.

Untuk opsi 2 A, pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dilantik oleh Presiden secara serentak pada tanggal 17 April 2025.

Sementara itu, opsi 2B, pelantikan tetap dilaksanakan oleh Presiden, namun tanggal yang berbeda. Gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 17 April 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 21 April 2025.

Untuk opsi 2 C, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 17 April 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 21 April 2025.

“Ini menyangkut kepastian politik itu, pengusaha wait and see itu, 1 hari pun sangat berarti bagi mereka,” kata mantan Kapolri itu.

Selanjutnya opsi 3 adalah opsi pelantikan kepala daerah dengan adanya keputusan dismissal dari sengketa MK yang akan diputuskan pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2025. Dengan demikian, pelantikan kepala daerah tersebut berpotensi pada bulan Maret 2025.

Untuk opsi 3 A, pelantikan kepala daerah dilaksanakan seluruhnya oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2025. Berikutnya opsi 3 B, pelantikan kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan dengan tanggal yang berbeda, yakni gubernur/wakil gubernur dilantik pada tanggal 20 Maret 2025, sedangkan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik pada tanggal 24 Maret 2025.

Opsi 3 C, lanjut dia, Presiden melantik gubernur/wakil gubernur pada tanggal 20 Maret 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada tanggal 24 Maret 2025.

Tito menjelaskan bahwa keserentakan untuk pelantikan yang dimaksud bisa saja dilaksanakan secara terpisah, baik bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di MK maupun kepala daerah yang sedang berproses sengketa.

Hal itu disampaikan Tito saat meninjau lokasi permukiman tidak layak huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, selama ini kawasan Johar Baru terbilang padat penduduk, sehingga dikhawatirkan akan menciptakan berbagai permasalahan.

“Memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, Tito memberikan saran kepada masyarakat setempat agar pembangunan rumah layak huni dibuat secara vertikal.

Dia menilai konsep tersebut lebih nyaman dan aman untuk dihuni dalam jangka panjang.

Menurutnya, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika bersedia dibangun hunian secara vertikal, seperti struktur bangunan lebih kokoh dan lingkungan yang lebih sehat.

Hal ini dinilai dapat membawa dampak positif jika dibandingkan dengan bedah rumah atau renovasi.

“Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah. Struktur bangunan tidak berubah dipoles-poles akhirnya, nanti setelah setahun dua tahun begitu lagi, tidak ada perubahan yang drastis,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menyerahkan kembali semua keputusan ke masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini banyak warga yang hanya ingin rumahnya dibedah.

“Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain. Karena masih ada daerah-daerah di Jembatan Lima, kemudian di Palmerah, yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal,” tegas Tito.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan akan memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali saran pemerintah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal.

“Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir,” tambah Maruarar.

Ia meminta masyarakat berpikir secara bijak karena program rumah layak huni belum tentu datang dua kali.

Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Ini, bantuan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan non-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya,” pungkasnya. (*/Rendy)