Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menetapkan tahun 2025 sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi. Hari Koperasi Nasional ke 78 ini mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur.”

“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang digagas dan diperjuangan oleh Founding Fathers kita Bung Hatta melalui instrumen koperasi,” kata Menko Polkam Budi Gunawan, dalam keterangan resminya di kantor polkam pada Selasa, 22 juli 2025.

Sejalan dengan visi besar tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih yang secara simbolis digelar di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran program ini sebagai sarana strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk beberapa prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

Kopdes ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah menargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.

Kemenko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembentukan Kopdes ini. Karena Koperasi desa ini merupakan jalan mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

“Mari kita jadikan koperasi ini sebagai alat perjuangan, sebagai lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” kata Menko Polkam Budi Gunawan. (*)

“Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan ini akan terhambat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan saat menyampaikan materi pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Di samping itu, kata dia, stabilitas politik dan keamanan juga akan mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dirinya secara khusus mendorong kepala daerah untuk bekerja sama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khusunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bersinergi dengan jajaran TNI/Polri untuk dapat mengimplementasikan programnya dengan baik.

Adapun dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, Menko Polkam Budi Gunawan mendorong daerah untuk melakukan deteksi dini. Ia mengungkapkan, saat ini implementasi program prioritas Presiden Prabowo tengah berada di jalan yang tepat. Hal ini khususnya kebijakan efisiensi anggaran yang memacu semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan secara mandiri.

“Insyaallah jika kita bisa menjalankan semua ini, atau mengeksekusi semua program prioritas ini dengan baik tentunya kita akan mampu berlari menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Budi menambahkan, kepala daerah perlu mendukung kemudahan investasi di daerah masing-masing. Berbagai perizinan di sektor usaha didorong agar lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini juga akan menjadi kepastian hukum yang mendorong para investor berinvestasi.

Ia juga berpesan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, kepala daerah diminta untuk dapat memastikan segala implementasi program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, koordinasi yang baik perlu dibangun antara daerah dengan pusat agar kebijakan itu dapat terlaksana secara maksimal.

“Kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menjalankan kebijakan pusat dengan sepenuhnya secara bertanggung jawab dan memastikan program-program prioritas tersebut harus berjalan di daerahnya, serta bekerja sama di dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Hal tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber pada Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan materi berjudul “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Dia menguraikan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah. Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” katanya.

Dia menekankan, menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

“Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme. Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan. Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.

Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Selaras dengan Budi Gunawan, narasumber berikutnya Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, program Asta Cita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki empat peran utama dalam mendukung Asta Cita. Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ketiga, memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Yang paling penting adalah, membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” ujarnya.

Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan di perbatasan serta Pos Lintas Batas Negara (PBLN), yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang maupun barang. Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya akan memperkuat pengamanan di perbatasan, dengan memastikan pelayanan yang optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

(*/Rendy)