Dia menjelaskan, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dirinya mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan. Sri Mulyani menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Namun, dia menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” jelasnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi. “Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” ujarnya.

Apabila ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dirinya menyarankan Pemda agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum. Sri Mulyani meyakinkan Pemda agar tak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.

“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya

Dirinya berharap, retret yang digelar Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi, sekaligus melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain. Pihaknya akan terus mendukung kepala daerah agar dapat bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya masing-masing.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tandasnya.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan masih belum membaik. UN World Food Programme memperkirakan 23,7 juta rakyat Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Kondisi sistem kesehatan yang tidak memadai menyebabkan masyarakat rentan terpapar penyakit menular. Afghanistan juga merupakan satu dari dunia negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara endemik polio.

“Di tengah situasi ini, tentunya kita wajib membantu. Dan ini juga berdasarkan permintaan dari pihak Afghanistan untuk dapat menyumbangkan vaksin polio, karena kalau kita bicara mengenai vaksin polio, saya kira kita termasuk yang paling maju. Kita sudah memproduksi dan mengekspor ke banyak negara,” kata Menlu Retno.

Menlu mengatakan, hibah vaksin polio produkasi Bio Farma ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada rakyat Afghanistan.

“Sekali lagi, kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas bagi kita. Dan insyaallah manfaatnya banyak dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Afghanistan yang memerlukannya,” ujar Menlu Retno.

Di akhir sambutan, Menlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam penyediaan bantuan ini, termasuk UNICEF yang akan memfasilitasi pengiriman dan pendistribusian vaksin tersebut.

“Sekali lagi Indonesia menunjukan bahwa kita siap berkontribusi untuk masalah kemanusiaan. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung rakyat Afghanistan,” ucap Menlu.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bantuan 10 juta dosis vaksin polio merupakan dukungan konkret terhadap program vaksinasi Afghanistan yang akan menjangkau 3,3 juta anak-anak usia di bawah tiga tahun. Pengangkutan dan distribusi vaksin akan dilakukan oleh UNICEF berkoordinasi dengan pihak Afghanistan.

Menkeu menambahkan bahwa LDKPI atau Indonesian AID didirikan dengan semangat solidaritas sesama negara berkembang dan komitmen pada target-target global seperti SDGs.

“Selama 4 tahun beroperasi, lembaga ini telah memberikan hibah kerja sama pembangunan senilai Rp356,58 miliar ke 49 negara sahabat, termasuk Palestina, Ukraina, Myanmar, Timor Leste, Papua Nugini dan Fiji,” kata Menkeu. (*/red)