Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta semangat nasionalisme yang harus terus digelorakan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kantor pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, dan rumah-rumah warga, untuk bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus. Ini momentum penting untuk menunjukkan semangat kebangsaan dan persatuan,” ujar Bahtiar dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Ia juga meminta seluruh jajaran Forkopimda, Forkopimcam, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah agar turut mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan imbauan tersebut.

“Kami minta rekan-rekan jajaran Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, dan Kesbangpol di daerah proaktif keliling menyosialisasikan imbauan ini, termasuk melalui kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya, tokoh masyarakat, dan media lokal,” tambahnya.

Selain imbauan pengibaran bendera, Bahtiar juga meminta Kesbangpol di seluruh daerah melanjutkan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang telah dijalankan sejak tahun 2022. Program ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Kemendagri bersama seluruh jajaran Kesbangpol se-Indonesia sebagai bentuk kontribusi aktif dalam membangkitkan semangat nasionalisme.

“Pembagian bendera ini adalah program khas yang telah kita laksanakan tiga tahun terakhir. Kami harap tahun ini bisa semakin masif dan menjangkau seluruh penjuru Tanah Air,” ungkap Bahtiar.

Pada pelaksanaan perdana di tahun 2022, Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih berhasil meraih penghargaan Rekor Dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembagian Bendera Merah Putih terbanyak secara nasional. Bahtiar berharap semarak pengibaran dan pembagian bendera Merah Putih dapat menjadi simbol kebersamaan dan cinta tanah air dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

(*/Rendy)

Di hadapan ratusan anak-anak yang hadir dalam acara tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Kini, dunia seakan berada dalam genggaman melalui teknologi informasi di ponsel pintar. Anak-anak bisa dengan mudah mengakses foto, video, lagu, hingga materi pelajaran. Meski memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan hiburan, dunia digital juga menyimpan ancaman serius seperti perundungan daring, pornografi, hingga judi online.

“Yang perlu kita sikapi adik-adik, supaya kemajuan ini digunakan untuk yang positif. Jangan sampai digunakan untuk yang negatif. Untuk belajar bisa online, nanya-nanya dan seterusnya,” katanya.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia maya. Ia menyebut sebanyak 552 Pemda akan turut digerakkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Kemendagri melalui peran koordinatifnya juga siap mendukung pelaksanaan PP Tunas demi menciptakan ruang digital yang aman dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

“Ada 81 juta anak Indonesia yang nanti akan kita gerakkan semua agar ada perlindungan bagi anak-anak. Jangan sampai terkena dampak negatif konten dari situs yang ada di internet,” tegasnya.

Mendagri juga menyinggung pengaruh budaya asing yang kian dominan di tengah anak-anak Indonesia. Menurutnya, anak-anak Indonesia lebih mengenal tokoh seperti Batman, Superman, dan Doraemon dibandingkan tokoh lokal seperti Gundala, atau hanya Si Unyil yang masih diingat sebagian anak. Ini menjadi tantangan dalam memperkuat budaya lokal.

“Artinya apa? Batman tahu, Doraemon tahu, Superman tahu, Gundala enggak tahu. Kita mulai dipengaruhi konten-konten dari Amerika, dari Jepang, lain-lain masuk ke pikiran kita. Sedangkan yang asli Indonesia tahunya cuma Unyil aja. Nah itulah kira-kira gunanya kerja sama ini, peraturan ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, anak-anak Indonesia perlu didukung untuk menjadi pemimpin masa depan melalui semangat kolaboratif lintas kementerian. Kemendagri berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang sehat dan ramah anak. Pasalnya, melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa.

“Karena negara kita nanti ke depan, akan maju, yang menjadi pemimpin-pemimpinnya adalah adik-adik ini, 20-30 tahun ke depan,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid juga menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia maya. Ia mengilustrasikan, sebagaimana ketentuan batas usia dalam mengemudi, maka akses ke dunia digital pun harus mempertimbangkan usia dan kesiapan anak. PP Tunas adalah instrumen penting untuk upaya tersebut.

PP ini juga disusun dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi dari anak-anak di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan PP Tunas sebagai bentuk komitmen terhadap pelindungan anak di ruang digital.

“Terutama penyediaan ruang aman yang baik untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga, yang juga penting diperhatikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, PP Tunas hadir sebagai respons atas meningkatnya ancaman digital terhadap anak, termasuk paparan pornografi, perundungan daring, hingga praktik eksploitasi komersial. Beberapa poin penting dalam PP ini di antaranya meliputi: penilaian tingkat risiko platform digital; pembatasan akses konten berdasarkan usia; persetujuan orang tua untuk akses platform tertentu; pelarangan profiling anak untuk kepentingan bisnis; serta sanksi bagi pelanggaran oleh penyedia platform digital.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

(*/Rendy)

Mendagri mengungkapkan, para alumni IPDN memiliki perjalanan karier yang panjang setelah lulus. Karena itu, sebagai pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia ingin memperkuat kapasitas alumni IPDN melalui pendidikan tinggi. Terlebih, IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri.

“Di luar negeri akan dapat tiga [kelebihan], yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam peradaban, kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, antikorupsi, tepat waktu, dan lain-lain,” katanya.

Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister (S2) ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan.

“Target tahun 2026, kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun, dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang.

“Membawa kultur yang baik sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang empat juta orang, dan empat juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, di situlah pesan kita kepada adik-adik semua,” tambahnya.

Untuk mendukung program tersebut, IPDN telah menambahkan kurikulum Bahasa Inggris dan modul LPDP sesuai arahan Mendagri. Penambahan ini diharapkan dapat memperbesar peluang alumni IPDN untuk studi ke luar negeri.

Bahkan, pada Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun ini, telah diterapkan tes Bahasa Inggris (IELTS dan TOEFL) sebagai langkah peningkatan kualitas calon Praja yang siap menghadapi tantangan global dan kerja sama internasional.

“Jadi yang masuk adalah anak-anak yang memang anak-anak yang terpilih,” tandasnya.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Mendagri mengungkapkan, beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit. Bahkan, tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama. Hal itu dari semula kenaikan terjadi di 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memikirkan distribusi beras di daerah kepulauan dan pegunungan yang aksesnya banyak mengandalkan transportasi udara. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan. Langkah ini diyakini dapat mengendalikan harga beras di daerah tersebut.

“Untuk masalah transportasi kita pikirkan Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya menggalakkan pangan lokal yang mengandung karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai bahan pangan.

Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum menganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

“Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa UU ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan penataan wilayah, khususnya bagi daerah-daerah yang selama ini masih menggunakan dasar hukum lama yang tidak lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan saat ini.

Ia mengatakan, kesepuluh UU tersebut bertujuan memberikan kejelasan hukum mengenai status kabupaten/kota, termasuk aspek nama, batas wilayah, dan cakupan wilayah. Sebelumnya, sejumlah daerah masih berpegang pada dasar hukum pembentukan yang merujuk pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

“Penyusunan 10 RUU Kabupaten/Kota ini merupakan bentuk pembaruan terutama dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah dianggap kurang sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Mendagri.

Ia menekankan bahwa pembaruan ini sangat dibutuhkan karena dalam praktiknya, ketidakjelasan dasar hukum berdampak pada persoalan regulasi di tingkat daerah. “Kemudian cakupan wilayahnya termasuk cakupan kecamatan, desa, dan lain-lain sudah tidak sesuai dengan yang sebelum pemekaran. Oleh karena itu [keberadaan UU ini] untuk kepastian hukum dan juga untuk penyusunan program APBD,” imbuhnya.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi II, atas langkah proaktif mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) terkait kejelasan status wilayah. Ia menilai pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah berlangsung lancar, konstruktif, dan komprehensif.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPR RI, khususnya Komisi II DPR RI dan DPD [Komite] I yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat dengan turun ke lapangan ke setiap provinsi, kabupaten, kota,” tutur Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa proses kali ini merupakan langkah penting dalam menyempurnakan sistem pemerintahan daerah dan menyelaraskannya dengan ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti hasil paripurna tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Setelah nanti ini disetujui oleh DPR RI tentu akan dikirimkan kepada pemerintah dan pemerintah akan secepat mungkin untuk menerbitkan dan mengundangkan RUU ini,” ujar Mendagri.

Dengan terbitnya UU baru ini, pemerintah berharap kejelasan hukum dan administrasi wilayah dapat semakin memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, bersama Wakil Ketua DPR lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta para anggota DPR RI lainnya.

Adapun kesepuluh RUU tersebut mencakup wilayah di tiga provinsi, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado. Di Provinsi Gorontalo terdapat Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Muna.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikannya dalam Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Wisuda Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Studi Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Program Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).

Tanpa mengesampingkan ASN dari alumni perguruan tinggi lain, Mendagri menilai IPDN memiliki kekuatan karena memberikan pembelajaran spesifik di bidang ilmu pemerintahan serta membentuk jiwa korsa di kalangan peserta didiknya.

“Sehingga saya mengharapkan dari ASN ini [yang menjadi] agent of change adalah lulusan IPDN,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau para alumni IPDN untuk memperkuat pengetahuan, salah satunya melalui studi lanjut ke luar negeri. Mendagri juga mendorong agar alumni memanfaatkan program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menambahkan kurikulum di IPDN yang melatih para praja untuk mahir berbahasa asing. Kemampuan ini penting karena menjadi salah satu syarat utama dalam memperoleh beasiswa LPDP. Ia meyakini bahwa alumni IPDN merupakan individu terpilih dengan kapasitas pengetahuan yang mumpuni dan dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk dalam kemampuan berbahasa asing.

“Kalau saya tahu anak-anak di sini (IPDN) adalah anak-anak yang pintar.
Mereka lebih dari 30 ribu orang bayangkan yang tes, yang diterima hanya lebih kurang 1.000 orang,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan bahwa melanjutkan pendidikan ke luar negeri memiliki banyak keuntungan, antara lain mendapatkan pengetahuan baru, memperluas jaringan internasional, dan mengenal budaya lain melalui interaksi dengan mahasiswa dari berbagai negara.

“Saya enggak mengatakan [perguruan tinggi] dalam negeri buruk, tidak, sekolah di dalam negeri kita hanya mendapatkan satu saja, yaitu knowledge, ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, negara-negara besar banyak berinvestasi dalam dunia pendidikan dengan mengirimkan generasi mudanya belajar ke luar negeri. Lulusan dari program tersebut terbukti mampu membawa kemajuan bagi negaranya, termasuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan.

Karena itu, Mendagri menilai Indonesia perlu melakukan hal serupa. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

(*/Rendy)

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Mendagri menekankan pentingnya Pemda memahami perbedaan antara program strategis nasional dan proyek strategis nasional. “Perlu betul pahami mengenai istilah program strategis nasional dan proyek strategis nasional itu berbeda meskipun disingkatnya kadang-kadang sama,” kata Mendagri.

Ia menjelaskan, proyek strategis nasional merupakan proyek infrastruktur yang ditetapkan melalui keputusan atau peraturan presiden, seperti jalan tol, bendungan, kereta cepat, dan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, program strategis nasional merupakan program unggulan yang tercantum dalam dokumen visi dan misi presiden.

Mendagri menegaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Karena itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu memperhatikan berbagai program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh presiden.

Ia menyebutkan terdapat 12 program strategis nasional yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut antara lain: Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Rehabilitasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Lumbung Pangan, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Penuntasan Tuberkulosis (TBC), Pembangunan Bendungan dan Irigasi, serta Penanganan Sampah.

Terkait Program 3 Juta Rumah per tahun, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kerja sama lintas kementerian untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi 507 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Ia juga menyoroti dua daerah yang belum melaksanakannya. “Saya berterima kasih banyak kepada seluruh kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan [Perkada],” tandas Mendagri.

(*/Rendy)

Kegiatan ini sekaligus menandai peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang jatuh pada 12 Juli. Prosesi peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga turut mendampingi Presiden meninjau berbagai gerai koperasi di lokasi acara, seperti Klinik, Apotek, Kantor Koperasi dan Simpan Pinjam, Gerai Sembako dan Pangkalan LPG, Gerai Logistik, hingga Gerai Sarana Pertanian.

Diketahui, Kopdeskel Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang operasionalisasi dan implementasinya berlangsung di seluruh daerah, bahkan hingga ke desa dan kelurahan di Indonesia. Karena itu, Mendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah turut mengawal dan mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama melalui imbauan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan Kopdeskel.

Secara khusus, menjelang hari peluncuran, Mendagri terus memantau kesiapan kegiatan. Tercatat sejumlah rapat yang dipimpin Mendagri berfokus untuk memastikan persiapan peluncuran Kopdeskel Merah Putih berjalan dengan baik.

Di antaranya, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Launching Kopdeskel Merah Putih pada Kamis (17/7/2025) malam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya rekayasa lalu lintas demi menjamin kelancaran acara, mengingat tingginya antusiasme dan kehadiran para peserta dari berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Kopdeskel Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (18/7/2025) pagi, Mendagri kembali menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh kepala daerah dalam mendukung peluncuran Kopdeskel Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang tidak hadir secara fisik wajib mengikuti secara daring bersama jajaran Pemda masing-masing, termasuk para kepala desa. Mendagri menjelaskan, kehadiran para kepala daerah memiliki arti strategis, utamanya untuk menyaksikan langsung model percontohan Kopdeskel yang diresmikan Presiden, serta mendengarkan arahan langsung mengenai pelaksanaan program tersebut.

“Ini adalah Program Strategis Nasional, sekali lagi Program Strategis Nasional [meliputi] MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih kemudian Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, Program Strategis Nasional yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan, didukung oleh seluruh pemerintahan daerah,” ujarnya.

Di samping itu, Mendagri turut mendorong Pemda memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peluncuran di wilayah masing-masing, termasuk untuk kebutuhan legalitas seperti pembiayaan akta notaris dalam pendirian Kopdeskel.

Adapun dalam peluncuran ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Nasional, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Selain itu, turut bergabung ke atas panggung Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri pada acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (15/7/2025).

Mendagri menjelaskan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Pasalnya, provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Jawa Barat juga memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).

“Itu usia produktif di Jawa Barat 69,75 persen yang dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, realisasi APBD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, belanja pemerintah salah satunya bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Peredaran tersebut penting untuk memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan dalam menghidupkan sektor swasta yang berdampak positif terhadap ekonomi.

“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen berkontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi. [Faktor lainnya] investasi, kemudian juga industri, dan lain-lain,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri mengingatkan Pemda di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan. Ia mengimbau kepala daerah untuk secara rutin mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.

“Suruh mereka bacain sekdanya [atau] Bappeda mungkin bacain berapa belanja tiap-tiap OPD, mana yang lemot mana yang kencang ketahuan nanti untuk ngejar belanja,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Pemda di Jawa Barat, seperti persoalan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting. Berbagai persoalan itu perlu menjadi perhatian para kepala daerah agar terus melakukan perbaikan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Mendagri. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah. Ia juga mengapresiasi respons cepat Mendagri ketika dirinya menghubungi untuk berkoordinasi.

“Malam hari ini kita gunakan sebagai pertemuan konsultasi. Kemudian menyampaikan beberapa pokok pikiran [Mendagri] untuk diserap oleh para bupati, para wali kota,” ujarnya.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jawa Barat, serta pejabat terkait lainnya.

Adapun pejabat yang hadir mendampingi Mendagri antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Mendagri menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi DTSEN. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi BPS dalam melakukan verifikasi sosial ekonomi penerima bantuan, termasuk PBI JKN. Dukcapil memungkinkan proses validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menghindari data ganda, penduduk fiktif, atau penerima yang tidak lagi memenuhi syarat. Selain itu, Dukcapil juga menyediakan umpan balik atas pengecekan lapangan yang dilakukan oleh BPS guna memastikan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah.

“Kemendagri, khususnya Dukcapil, mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil seluruh Indonesia. Mungkin adalah data yang paling lengkap untuk jumlah penduduk dan fitur-fitur lainnya, yang ada dalam Dukcapil yang bersifat umum,” kata Mendagri dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pembahasan Data PBI JKN Berdasarkan DTSEN Beserta Solusi Atas Permasalahan Data PBI, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Mendagri menjelaskan bahwa saat ini Kemendagri mencatat sekitar 286 juta penduduk Indonesia. Sistem di Dukcapil Kemendagri terus berjalan secara berkelanjutan, mencakup laporan penduduk tentang kelahiran, kematian, perkawinan, hingga perpindahan domisili. Data tersebut dicatat secara real-time oleh jaringan pelayanan Dukcapil dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat.

“Nah data ini kemudian di-share menjadi basis data utama, karena adanya satu Nomor Induk Kependudukan. Setiap warga Indonesia memiliki satu NIK. Yang kedua adalah karena adanya tiga jenis biometrik, yaitu data yang khas setiap orang yang berbeda dari satu sama lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, tiga jenis data biometrik tersebut meliputi sidik jari, iris mata, dan face recognition. Data ini memiliki tingkat presisi tinggi untuk membedakan satu orang dengan lainnya. “Kemungkinan samanya satu banding sekian miliar,” imbuhnya.

Selanjutnya, jelas Mendagri, sebelum adanya DTSEN, data bantuan sosial lebih banyak dikembangkan secara sektoral oleh kementerian teknis seperti Kementerian Sosial (Kemensos) maupun BPJS Kesehatan. Mekanisme ini dinilai memiliki kelemahan karena rentan terhadap kesalahan input di lapangan dan potensi tumpang tindih kepentingan. Dengan adanya DTSEN, posisi Dukcapil Kemendagri bertransformasi menjadi mitra strategis dalam penyediaan data kependudukan yang valid untuk direkonsiliasikan dengan data BPS.

“Nah inilah kira-kira yang dikerjakan oleh Dukcapil untuk mendukung program arahan Bapak Presiden untuk adanya data tunggal untuk bidang sosial dan ekonomi, yang menjadi basis data untuk dalam rangka untuk BPJS, maupun program perlindungan masyarakat lainnya. Selanjutnya pasti kami akan terus mendukung,” terang Mendagri.

Melalui sinergi antara BPS, Kemensos, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan pihak terkait, pemerintah menerapkan metode triangulasi data. Kerja tersebut mencakup BPS yang melakukan survei sosial ekonomi dan validasi lapangan, Dukcapil yang menyediakan data biometrik dan status kependudukan terkini, serta Kemensos yang menetapkan penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan.

“Update terus dilakukan karena memang bergerak terus datanya dan kami memberikan input terus kepada BPS. Sekaligus juga kami mengaktifkan, mendorong daerah terutama Dukcapil, kepala-kepala daerah, kemudian juga Dinas Sosial [melakukan update],” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya validasi dan integrasi data PBI JKN agar lebih akurat dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa seluruh proses verifikasi data PBI harus mengacu pada basis data resmi BPS melalui sistem DTSEN.

Menurutnya, dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan agar data PBI tidak lagi tumpang tindih antara Kementerian Kesehatan, Kemensos, BPJS Kesehatan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, maupun BPS. Seluruh proses pemutakhiran tetap dimungkinkan, namun hasil akhirnya tetap harus dikembalikan dan disahkan oleh BPS agar menjadi sumber data yang sah.

“Bapak Presiden Prabowo inginnya satu data. Jadi kalau bisa [data orang] miskin di kesehatan, miskin di ekonomi, miskin di subsidi listrik kalau bisa sama. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS. Karena penerima subsidi listrik, penerima PBI, penerima PKH, penerima mungkin subsidi BBM, subsidi pupuk, nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama,” ungkap Menkes Budi Gunadi.

Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap sistem pendataan PBI JKN semakin akurat, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah memastikan anggaran negara betul-betul menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryantono, serta Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes).

(*/Rendy)