Jafar Nurlatu perwakilan masyarakat adat Nurlatu menjelaskan aksi yang
dilakukan oleh ratusan masyarakat adat ini yang pertama adalah mempertahankan hak ulayat adat yang ada di kawasan gunung botak.

Jika penyisiran yang dilakukan oleh Pemprov Maluku bertujuan untuk mempekerjakan koperasi sepatutnya pemerintah provinsi maluku maupun pemerintah daerah lebih awal dapat melakukan pertemuan diantara pemilik lahan (Toko Adat) dengan pihak koperasi,” sebut Nurlatu.

“Jangan setelah penyisiran kemudian mengizinkan koperasi masuk bekerja dilahan adat. Ini namanya perampokan, masuk dilahan orang tanpa izin,” tegas Nurlatu

“Kita meminta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar dapat secepatnya melakukan mediasi diantara toko adat pemilik lahan bersama pihak koperasi,” lanjutnya.

Sementara sejauh ini masyarakat adat juga belum memberikan izin kepada 10 koperasi manapun untuk bekerja di lahan adat yang berada di gunung botak.

Dalam orasi tersebut ratusan masyakarat adat buru juga meminta kepada Gubenur Maluku agar dapat menunda waktu penyisiran sampai selesai Natal di bulan Desember. Mengingat banyak basudara kristiani yang masih mengais rezeki disana.

Lebih lanjut perwakilan keluarga Nurlatu juga menyinggung bahwa 10 Koperasi ini belum memiliki seluruh dokumen rencana kerja. Penyampaian in juga berdasarkan statement DPRD Kabupaten Buru pada dua Minggu lalu.

“Semua koperasi belum memegang rencana kerja. Belum lagi kita berbicara soal reklamasi pasca tambang belum ada sampai saat ini,”ungkapnya.

Kami berharap kepada DPRD Kabupaten Buru agar persoalan investasi di gunung botak harus dicermati secara menyeluruh. Persiapan dokumen kelengkapan mesti dipegang dulu oleh koperasi, kemudian dokumen pelepasan dari pemilik lahan juga harus dimiliki.

Kalau dokumen itu tidak dilengkapi oleh pihak koperasi maka kita pastikan yang bekerja di atas itu adalah pencuri,”Ucap Nurlatu.

Oleh karena itu kami berharap kepada DPRD Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan dokumen kerja terhadap 10 koperasi yang ada,”tutup Nurlatu.(SM)

Ke 10 daerah tersebut yakni Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kota Banjar dan Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan itu juga Menkumham RI menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) kepada Kabupaten Karawang untuk produk Kopi Robusta Sanggabuana.

Sertifikat IG tersebut sebagai bentuk apresiasi mengakui dan menghargai kontribusi serta keberhasilan Masyarakat Adat Sunda dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Kekayaan Intelektual budaya mereka.

Penyerahan sertifikat KIK itu dilaksanakan di Sekretariat BOMA Jawa Barat Alam Sentosa, Kawasan Ekowisata dan Budaya Jabar, Kabupaten Bandung.

Dalam moment tersebut juga, dilaksanakan Penganugerahan Gelar Kehormatan Masyarakat Adat Jawa Barat sebagai Sinatria Pinayungan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna H. Laoly.

Hal ini didasarkan atas dasar penilaian para Olot Masyarakat Adat terhadap kinerja kepemimpinan Menkumham R.I yang dinilai banyak memberi perhatian terhadap Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pengayom serta sikap Rendah Hati kepada masyarakat kecil sehingga para Olot Masyarakat Adat memberikan Apresiasi sebagai Warga Kehormatan/ Pangaping dan Gelar Kehormatan dalam sebuah pagelaran Tradisi Pinton Ajen (Festival Kesenian Masyarakat Adat).

Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Stakeholder demi terlaksananya kegiatan ini. Pada 8 Juli 2024 lalu, Indonesia dan WIPO telah melakukan pertemuan sekaligus penandatanganan WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (GRATK).

“Kehadiran kita pada hari ini merupakan perwujudan dari komitmen bersama dalam mengembangkan Ekosistem Kekayaan Intelektual di Indonesia yang menjadi sangat kontekstual dengan visi Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia emas,” ungkap Yasonna. (*/Gm)