Mahfud yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menilai ada dua alasan mengapa semua pihak harus menerima dan menaati putusan MK tersebut.

“Pertama, karena adanya dalil bahwa putusan hakim yang sudah inkrah itu mengakhiri konflik, dan harus dilaksanakan,” kata Mahfud saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Selanjutnya, kata dia, putusan itu harus ditaati karena selama ini ambang batas dinilai sering digunakan untuk merampas hak rakyat hingga partai politik untuk dipilih maupun memilih.

“Oleh sebab itu, vonis MK ini merupakan vonis yang bisa menjadi landmark decision (keputusan penting, red.) baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi MK yang berani melakukan aktivisme peradilan yang sesuai dengan aspirasi rakyat untuk membangun keseimbangan baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Walaupun demikian, kata dia, MK sebelumnya selalu menolak permohonan tentang ambang batas tersebut.

Adapun Mahfud mengaku bahwa sebelum mengapresiasi putusan MK saat ini, dirinya dulu sempat berpikir ambang batas tidak boleh ditentukan oleh MK.

“Dulu saya selalu bersikap bahwa urusan threshold itu adalah ruang open legal policy (OPL) yang menjadi wewenang lembaga legislatif, dan tak boleh dibatalkan atau ditentukan oleh MK,” katanya.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada HDF 2024-Pidato dan Panel Kebangsaan di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Awalnya dia mengatakan bahwa penegakan hukum sangat penting di Indonesia, karena mencakup 44 persen dari seluruh aset negara.

Bank Dunia melalui laporannya Where is the Wealth of Nations menyebutkan bahwa dari 100 persen aset negara, hanya 23 persen yang merupakan kekayaan atau aset berwujud, yaitu kekayaan alam dan modal.

Sementara yang 77 persen itu adalah aset yang tidak berwujud. Dari 77 persen itu, yang 44 persen-nya adalah penegakan hukum.

“Jadi secara sederhana dapat dikatakan, jika supremasi hukum yang inklusif ditegakkan, maka berarti kita sudah membenahi 44 persen aset,” kata Mahfud.

Sehingga sisanya yang terdiri dari banyak sub-aset akan lebih mudah ditangani. Bahkan, penanganannya bisa bersifat ad hoc yang diselesaikan secara cepat.

Di lain sisi, Mahfud mengungkapkan menjelang akhir tugas pemerintahannya selaku Menko Polhukam, dirinya di tahun 2023 menyerahkan satu naskah pencepatan reformasi hukum yang disusun oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil.

Dia mengaku naskah tersebut telah diterima Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan akan ditindaklanjuti sebagai sumbangan kepada pemerintahan baru.

Adapun naskah tersebut memuat berbagai teori pembangunan demokrasi dan hukum yang sudah dibahas dan diseminarkan dalam forum-forum ilmiah hingga dianalisis oleh berbagai kampus sejak Indonesia melakukan reformasi pada tahun 1998.

“Dapat dikatakan sampai semua teori sudah dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ibarat-nya sudah habis teori di gudang, karena sudah dibedah dan dipertimbangkan untuk mendiagnosa penyakit demokrasi dan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Ia pun mengaku sudah menerima undangan pelantikan Prabowo-Gibran. Dia menjelaskan pelantikan tersebut merupakan agenda penting bagi Indonesia.

“Oh iya saya diundang, saya akan hadir tentu saja karena ini negara, ini negara kan bukan soal politik kelompok, politik perorangan,” kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Mahfud yang maju dalam Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo itu mengingatkan setiap warga negara tentu saja memiliki kewajiban menghormati agenda-agenda penting negara.

Salah satu agenda itu tidak lain pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Semua harus, kalau negara punya acara itu harus dihormati, saya mau datang,” ujarnya.

Terkait kedatangannya ke Gedung MPR RI, Mahfud mengungkapkan kemungkinan besar dirinya akan datang bersama Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah yang merupakan pasangan capres-nya di Pilpres 2024.

Menurutnya, rencana itu sedang dikoordinasikan oleh timnya dan tim dari Ganjar.

Di lain sisi, kehadirannya bersama Ganjar atau tidak bersama Ganjar, Mahfud tetap akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Bagi mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu kedatangannya nanti tidak cuma dalam rangka menghormati MPR RI, tapi juga menghormati orang-orang yang sudah dipilih rakyat Indonesia.

“Sepertinya mau bersama Pak Ganjar, sepertinya sih, sedang dikoordinasikan, tapi saya menghormati MPR, saya akan datang dan menghormati juga orang yang terpilih,” jelas Mahfud.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mahfud saat ditemui awak media usai menjadi pembicara di Indonesia Integrity Forum.

Saat itu, ia menyampaikan akan datang ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar di Gedung MPR pada 20 Oktober 2024 jika memang diundang.

Mahfud memang tampak tidak ada beban untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Apalagi, Mahfud memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto maupun dengan Joko Widodo yang merupakan ayah dari Gibran.

Sikap tanpa beban ini turut ditampilkan Mahfud Md saat melewati momen-momen penting Pilpres 2024.

Tidak cuma soal pelantikan, sikap itu konsisten ditampilkan Mahfud saat menerima hasil quick count atau hitung cepat maupun saat menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024.

Dia juga memberikan pesan penting agar setiap elemen bangsa terus berbuat dan jangan pernah lelah memberi sumbangsih bagi Indonesia.

“Indonesia adalah bangsa yang besar, sehingga di manapun posisi Anda, sekecil apa pun peran Anda, negeri ini perlu dibangun oleh kekuatan anak bangsa. Tetap berbuat yang terbaik untuk Indonesia,” pungkas dia.

“Demokrasi selalu baik beberapa waktu ketika terjadinya perubahan-perubahan yang cukup keras,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut dia, belajar dari sejarah Indonesia bahwa setiap ada perubahan-perubahan maka demokrasi akan membaik, dan itu terbukti dari pergantian Orde Lama ke Orde Baru, begitu juga ketika dari Orde Baru ke era reformasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja dan seterusnya kembali ke arah yang salah.

Untuk itu, kata Mahfud Md, pada momentum pergantian pemimpin ini diharapkan dapat kembali memperbaiki demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja ke arah lebih baik lagi.

“Reformasi juga baik setelah pelengseran Orde Baru, tapi ya cuma setahun dua tahun kemudian jelek lagi. Baik itu dua atau tiga tahun, memelihara setelah itu tidak bisa dilakukan,” tuturnya ketika menjadi narasumber pada acara Indonesia Integrity Forum 2024 yang diadakan Trancparency International Indonesia.

Ia mengatakan bahwa ketika hasil survei menunjukkan demokrasi Indonesia menunjukkan baik-baik saja itu sejatinya tidak begitu, mengapa? Karena survei yang dilakukan menyasar masyarakat kecil yang tidak mengetahui secara persis.

Menurut dia, cara memandang itu bukan melalui hasil survei, rakyat harus dididik, perbaikan pada tingkat elit dan orang terdidik itu lebih penting.

“Menurut saya memperbaiki demokrasi, tidak harus berpedoman kepada survei. Siapapun pemimpinnya kalau disurvei pasti hukum sudah berjalan sudah bener karena rakyat tidak tahu substansi demokrasi karena tingkat pendidikan yang kurang,” kata Mahfud seperti pantauan dalam siaran langsung daring.

Ganjar dan Mahfud tiba di MK di Jakarta pada pukul 11.35 WIB. Mereka didampingi oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dan Wakil Deputi Hukum TPN Henry Yosodiningrat.

Diketahui, persidangan pemeriksaan pendahuluan bagi Ganjar-Mahfud dan tim hukum mereka akan digelar di sesi dua yang dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Ganjar mengungkapkan, ia dan Mahfud akan memberikan pengantar di dalam persidangan nanti.

Hal yang akan disampaikan adalah mengenai harapannya terkait proses demokrasi di Indonesia.

“Saya sampaikan lebih besar lagi harapan kepada proses demokrasi dan demokratisasi, dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat konstitusi,” ujarnya.

Hari ini, Rabu, digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.

Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024, akan digelar pada pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024, akan digelar pada pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Kemudian, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3/2023).

Selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1-18 April 2024 dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2023.

“Selama sebulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling untuk melihat mendengar serta menerima banyak masukan tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan pada kami tentang cerita-cerita proses pemilu yang terjadi di Indonesia tentang beberapa masalah,” ujar Ganjar di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Ia mengatakan cerita-cerita itu dikomparasi dengan relawan dan partai pendukung di lapangan. Menurutnya, hasilnya juga relatif sama.

“Banyak catatan disampaikan ke kami, cerita tentang aparatur yang terlibat mulai pusat sampai daerah, cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali di mana menurut riset ada korelasi antara bantuan itu dengan pengaruh pemilih. Belum lagi cerita money politics dan cerita intimidasi,” jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun sudah menyampaikan hal tersebut ke KPU dan Bawaslu. Namun, tak semua laporan direspons.

“Maka setelah pengumuman KPU tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi,” tegas Ganjar.

Pihaknya sudah menyiapkan tim hukum untuk segera mendaftarkan gugatan hasil pemilu ini ke MK. Ia menyatakan gugatan akan dilayangkan besok atau lusa.

“Ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim nanti yang ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MKMK, penyelenggara pemilu ada hukuman etik, maka kita mesti mengembalikan titik demokrasi kita ini jauh lebih baik,” ucapnya.

Ganjar juga berharap gugatan ini akan akan membuka tabir proses Pemilu 2024.

“Dan tentu saja harapan kita MK yang nanti akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan muruah demokrasi kita agar sesuai harapan dan akurat,” pungkasnya.

Sementara itu, Mahfud Md menambahkan bahwa gugatan yang dilakukan ke MK bukan untuk mencari kemenangan. Lebih dari itu, gugatan dilakukan untuk masa depan demokrasi Indonesia.

“Dan itu harus diungkap dalam teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Ini demi masa depan demokrasi kita, bukan kami sendiri. Kami ingin mewariskan pada generasi yang akan datang agar jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum,” ungkap Mahfud.

Gugatan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi akan didaftarkan pada hari Jumat atau Sabtu besok. TPN Ganjar-Mahfud telah membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.

“Kami sudah menyiapkan banyak bukti dan saksi untuk mendukung gugatan ini,” kata Todung.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Ganjar mengenai hal tersebut.

“Tentu saya selalu berkomunikasi dengan Mas Ganjar. Respons-nya tenang-tenang saja dia,” kata Mahfud saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Sementara itu, Ganjar juga telah menanggapi laporan IPW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret namanya.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah saat dikonfirmasi  di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014—2023 berinisial S ke KPK.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” katanya.

Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke tiga pihak.

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri atas pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” jelas dia.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW tersebut dan akan segera menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lanjutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi terlebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,” ucap Ali.

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024. Peserta pilpres lainnya, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2.