Dalam pertemuan tersebut, Tim BRIN memaparkan hasil riset tentang keterpaparan mahasiswa terhadap ideologi ekstrem melalui media sosial. Penelitian dilakukan selama periode 2022–2024 di 32 perguruan tinggi, dengan 400 responden mahasiswa di setiap kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 11–13% responden mengaku pernah terpapar konten anti-Pancasila, dan bahkan menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan serta dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Tim BRIN menilai bahwa media sosial menjadi salah satu kanal utama penyebaran ideologi ekstrem kepada generasi muda. Oleh karena itu, mereka menyampaikan harapan agar ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan Kementerian Koordinator sebagai penggerak utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional.

Kemenko Polkam menyambut baik temuan tersebut dan menegaskan perlunya pendekatan sistemik dalam pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda.

“Penanganan tidak cukup hanya melalui pengawasan media sosial, tetapi juga perlu pembinaan sejak usia dini melalui pendidikan, keluarga, dan komunitas,” ujar Asisten Deputi Media, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam mendorong BRIN untuk berkoordinasi tidak hanya dengan Kemenko Polkam, tetapi juga dengan Kemenko PMK, yang memiliki mandat mengoordinasikan Kemendikbudristek (Dikdasmen dan Dikti), Kementerian Agama, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam aspek pembinaan ideologi kebangsaan dan penguatan ketahanan informasi generasi muda.

Pertemuan ini juga merekomendasikan perlunya forum koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyusun strategi terpadu dalam memperkuat ketahanan ideologis generasi muda di era digital. (*)

“Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Gubernur Pramono, di Jakarta, pada Rabu (28/5)

“Selain itu, yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya, yaitu KJMU bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C, tidak hanya yang akreditasinya A saja,” lanjutnya.

Gubernur Pramono mengatakan, mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan. Sementara, uang kuliahnya per semester langsung dibayarkan ke kampus oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar mahasiswa fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya tanpa perlu memikirkan persoalan biaya kuliah.

Adapun, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan, jumlah penerima KJMU di Jakarta saat ini, yaitu 16.979 mahasiswa, dengan total bantuan per semester Rp9 juta per mahasiswa (termasuk Rp750 ribu per bulan).

Nahdiana mengatakan, uang beasiswa kepada 14.745 mahasiswa sudah masuk ke rekening penerima beasiswa, sementara sebanyak 2.129 penerima beasiswa baru akan diproses rekening dan cetak kartu ATM.

“Kami tegaskan, seluruh proses pendaftaran KJMU tidak dipungut biaya apapun,” ujar Nahdiana. (*/hel)

“Kita masih pendalaman terhadap keterangan para saksi dan alat bukti lain,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/3/2025).

Nicolas membenarkan terkait​​​​​​ kabar kematian korban mahasiswa UKI ini. Namun, Nicolas belum dapat memastikan korban meninggal dunia karena mengalami kekerasan atau penyebab lain.

Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari saksi dan mengumpulkan alat bukti. “Mahasiswa tewas benar,” Ujar Nicolas.

Sementara itu, pihak kampus UKI melalui akun Instagram resminya @uki_1953 menyampaikan duka cita atas peristiwa tewasnya mahasiswa tersebut.

“Kami turut berduka atas kehilangan ini,” tulis unggahan itu dan juga disampaikan bahwa kasus itu sedang diselidiki oleh polisi.

UKI mengajak semua pihak agar menunggu proses hukum yang sedang dilakukan. Diharapkan, tak ada yang menyebarkan informasi hoaks mengenai kematian korban.

“Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi oleh pihak yang berwajib,” tulis unggahan itu.

UKI berkomitmen untuk bekerjasama dengan pihak berwenang dalam mencari kejelasan atas peristiwa ini. “Segala informasi resmi akan kami sampaikan melalui kanal komunikasi UKI,” lanjut unggahan itu.

Acara tersebut digelar di Ruang Rupatama Polres Lombok Timur (Lotim) dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi serta perwakilan mahasiswa.

Kapolres Lombok Timur AKBP Hariyanto S.H., S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Lotim AKP Nikolas Osman menerangkan; Kegiatan ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dan sekaligus dilakukan secara Virtual dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1446 H., dengan memberikan bingkisan berupa sembako kepada Masyarakat yang membutuhkan.

Adapun yang hadir dalam kegiatan teresebut; Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, Perwakilan mahasiswa dari aliansi BEM dan OKP.

Sementara itu di Polres Lombok Timur turut hadir Kapolres Lotim, AKBP Hariyanto, S.H., S.I.K, Kasat Intelkam Polres Lotim, AKP Dozer Trisatria A, S.T.K., S.I.K., Kanit Keamanan Satintelkam Polres Lotim, IPDA Suherman., Perwakilan mahasiswa aliansi BEM dan OKP.

Dalam sambutannya Kapolres Lotim, AKBP Hariyanto, S.H., S.I.K., menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh mahasiswa aliansi BEM dan OKP yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

“Kegiatan Baksos Presisi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda jajaran. Adapun jumlah bantuan yang disalurkan di tingkat Mabes Polri sebanyak 17.250 paket, sementara di tingkat Polda jajaran sebanyak 144.161 paket. Kami berharap menjelang Bulan Suci Ramadhan, teman-teman dari aliansi mahasiswa, BEM, dan OKP dapat membantu Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur.”

Setelah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bantuan Sosial Jelang Ramadhan, Kapolres Lotim langsung melepas rombongan penyalur bantuan sosial yang diserahkan Kepada Perwakilan BEM dan OKP yang selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Masyarakat yang membutuhkan.
(Yyt)

Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) hari ini dan besok (18/2/2025).

Sebagaimana disampaikan Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.

“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” jelasnya.

Agenda kita terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia

Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*/hel)

KKN Reguler Tahap 1 ini bertujuan untuk mencegah stunting dari berbagai sektor, termasuk memaksimalkan potensi nagari terutama dalam hal pertanian dan peternakan. Kegiatan ini dilatarbelakangi karena masih banyak masyarakat yang kurang tepat dalam melakukan penanganan terhadap limbah jerami pasca-panen di saat sisa jerami tersebut dibakar yang akhirnya menyebabkan polusi udara. Oleh sebab itu, hal ini diharapkan menjadi kegiatan yang berdampak yang dapat memberikan pengetahuan yang berharga kepada masyarakat sekitar.
Sosialisasi ini dibuka dengan penyampaian materi mengenai pakan alami dan sehat yang dipandu oleh Fadhil Muhammad Akbar selaku mahasiswa jurusan peternakan Universitas Andalas.

Beberapa materi yang disampaikan di antaranya seperti standar kandungan nutrisi konsentrat untuk pakan ternak dan cara pengolahannya.

Selanjutnya, warga Sungai Puar juga diajak untuk membuat pupuk kompos dengan diawali penyampaian materi oleh Ronaldi, selaku mahasiswa Agroteknologi Universitas Andalas, mengenai manfaat pupuk kompos terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan mempraktikan pembuatan pupuknya secara langsung.

Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan pakan alami dan sehat untuk ternak serta pupuk kompos untuk tanaman, tetapi juga mempererat kerja sama antar Universitas Andalas dan Nagari Sungai Puar dalam upaya membangun potensi nagari. Program ini diharapkan dapat terus menjadi jembatan yang menghubungkan kelompok petani dan peternak lokal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di nagari untuk memperoleh hasil yang maksimal.

(Adlinisa Noraqolby Anandya) 

Masyarakat dan Mahasiswa harus miliki peran aktif dalam mengawal tahapan Pemilukada yang sementara berjalan di Kabupaten Buru ini, utamanya masa kampanye yang berlangsung diharapkan berjalan aman,”sebut
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Sengketa (PPS) Bawaslu Buru, Epsus Klion Tomhisa. (6/10)

Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada pemilihan serentak Tahun 2024, yang berlangsung di salah satu hotel Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. “Epsus Klion Tomhisa menjelaskan Mahasiswa, OKP, BEM dan pemilih pemula menjadi bagian dari mintra Bawaslu, untuk bisa mengawal pesta demokrasi berjalan dengan baik, jujur sehingga tidak ada kecurangan, manipulasi dan money politik.

“Oleh karena itu, teman-teman punya peran dan andil dalam memantau dan mengawas semua proses ini. Karena Bawaslu dengan jumlah personilnya sangat terbatas, tentu tidak mampu untuk mengawal pesta demokrasi ini, tanpa bekerjasama dengan para OKP, BEM dan pemilih pemula,” ungkapnya.

Saat ini kalian bisa mainkan peran terhadap pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanya, seperti ASN, TNI-Polri, kepala desa, dan lainnya. Agar mereka benar-benar bisa menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi,” harapnya.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Kordiv HP2H) Bawaslu Kabupaten Buru Taufik Fanolong menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama OKP, BEM dan pemilih pemula, untuk sama-sama mewujudkan Pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Buru yang bermartabat.

“Kita harus wujudkan Pilkada yang damai, bersih, dan jauh dari penyalahgunaan saat pesta demokrasi. Untuk itu, OKP, BEM dan pemilih pemula mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Buru,” ungkap Fanolong.

Ia menyebutkan, OKP, BEM dan pemilih pemula harus menjadi pilar, pondasi, dan garda terdepan untuk menjaga pesta demokrasi, karena sangat independen, bebas dari politik praktis.

“Mari sama-sama bergandeng tangan dengan Bawaslu Buru untuk mengawal Pilkada ini dengan baik, jujur dan bersih. Kalau ada yang menemukan pelanggran segera laporkan ke Bawaslu, atau ada upaya pelanggaran di lapangan dalam pelaksanaan Pilkada segera lakukan pencegahan,” pungkasnya.(SM)

Mereka berunjuk rasa dengan berorasi sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan soal pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi yang selama ini terabaikan.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Mohamad Fikry dalam orasinya mengatakan, dalam UU No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas wajib diberikan kesempatan serta peluang yang sama oleh pemerintah untuk mendapatkan hak bekerja.

“Namun, hingga saat ini pemerintah daerah belum mengimplementasikan secara maksimal UU. No. 8 Tahun 2016 juga Perda Kota Bekasi No. 16 Tahun 2019 dan Perwal Kota Bekasi No. 58 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,” ucap Fikry dalam orasinya.

Menurut Fikry, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, namun masih banyak dari mereka yang sulit mencari pekerjaan yang layak

“karena Disnaker kota Bekasi tidak mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bekasi untuk memberikan kesemparan bekerja bagi penyandang disabilitas,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih, ketika menemui para pengunjuk rasa berjanji akan memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa dengan menemui perusahaan atau pengusaha yang ada di Kota Bekasi supaya mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.

Namun, janji Kadisnaker Kota Bekasi ditanggapi tidak percaya oleh para pengunjuk rasa. Korlap aksi Mohamad Fikry mengatakan, bahwa itu cuma janji-janji saja, kata Fikry, janji itu sudah pernah disampaikan kepala dinas sebelumnya, tapi hingga saat ini belum juga ada realisasinya, penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan kesempatan yang sama bekerja di perusahaan.

“Sudah pernah disampaikan oleh kepala dinas sebelumnya pada tanggal 05 Oktober 2023 dan sampai pada tahun 2024 belum pernah ada realisasinya, cuma janji-janji doang yang selalu diucapkan,” pungkasnya.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa ke Disnaker Kota Bekasi antara lain,

1. Mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk merealisasikan PERWAL No. 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi.

2. Mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk melakukan sosialiasi kepada Perusahaan-perusahaan untuk memberikan bekerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana amanat UU No. 8 Tahun 2016 dan PERDA Kota Bekasi No. 16 Tahun 2019.

3. Mendesak kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk mundur dari jabatannya apabila tidak mampu merealisasikan amanat Undang-Undang pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas.

(Ahmad Zarkasi)

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri tentang masa depan bahasa Indonesia di tangan generasi penerus.

Generasi Z dan Perubahan Dinamika Bahasa:
Mahasiswa Gen-Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai generasi yang sangat adaptif terhadap teknologi. Media sosial menjadi ruang utama komunikasi mereka, sehingga bahasa yang digunakan pun terpengaruh oleh tren-tren digital. Kesantunan berbahasa yang seharusnya menjadi pondasi dalam komunikasi sering tergantikan oleh kata-kata yang cenderung kasar, kurang sopan, atau bahkan sarkastik. Bahasa santun dan formal dianggap kuno dan tidak relevan, padahal sejatinya, bahasa yang santun mencerminkan etika dan nilai-nilai budaya bangsa.

Faktor Penyebab Hilangnya Kesantunan Berbahasa:

1. Pengaruh Media Sosial
Media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, menjadi platform utama bagi Gen-Z untuk berekspresi. Sayangnya, ekspresi yang bebas ini sering kali tidak disertai dengan filter kesantunan. Komunikasi yang cepat, singkat, dan tidak formal menjadi standar, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar seolah terlupakan.

2. Pengaruh Bahasa Asing
Bahasa Inggris, sebagai bahasa global, sering kali dianggap lebih keren dan modern. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan istilah-istilah asing tanpa memperhatikan kaidah. Hal ini memunculkan tren bahasa campur yang semakin menjauhkan generasi muda dari bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Minimnya Pendidikan Bahasa yang Kontekstual
Kurikulum pendidikan bahasa yang ada saat ini sering kali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan nyata mahasiswa. Pembelajaran yang terlalu teoritis dan kurang kontekstual menyebabkan mahasiswa kehilangan minat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengaruh Budaya Pop
Budaya pop, seperti lagu, film, dan konten digital lainnya, sering kali menggunakan bahasa yang jauh dari kaidah kesantunan. Gen-Z yang tumbuh dengan budaya ini cenderung meniru gaya bahasa tersebut tanpa menyaring nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dampak Hilangnya Kesantunan Berbahasa
Hilangnya kesantunan berbahasa tidak hanya berdampak pada citra diri mahasiswa, tetapi juga berpotensi merusak citra generasi muda Indonesia di mata dunia. Kesantunan berbahasa adalah cermin dari sikap, karakter, dan moral seseorang. Ketika mahasiswa, yang seharusnya menjadi agen perubahan, kehilangan nilai-nilai ini, maka nilai budaya bangsa pun ikut tergerus. Selain itu, hilangnya kesantunan juga dapat mengganggu komunikasi akademik dan profesional, di mana penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi sangat penting.

Solusi untuk Mengembalikan Kesantunan Berbahasa:

1. Edukasi Bahasa yang Menarik dan Relevan
Pendidikan bahasa perlu dirombak agar lebih kontekstual dan menarik bagi mahasiswa. Penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa, seperti podcast, vlog edukatif, dan diskusi daring, bisa menjadi alternatif untuk mendekatkan mahasiswa dengan bahasa Indonesia yang santun.

2. Peningkatan Kesadaran Melalui Kampanye Sosial
Kampanye sosial tentang pentingnya kesantunan berbahasa perlu digalakkan, baik di kampus maupun di media sosial. Konten kreatif yang melibatkan influencer atau figur publik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Gen-Z.

3. Penggunaan Teknologi untuk Edukasi Bahasa
Pemanfaatan aplikasi belajar bahasa dan teknologi AI untuk mengoreksi kesalahan berbahasa dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik. Fitur koreksi otomatis yang mendukung EYD bisa menjadi solusi yang menarik.

4. Mendorong Komunitas Literasi dan Diskusi Bahasa
Membentuk komunitas literasi yang fokus pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersama. Diskusi yang melibatkan praktisi, sastrawan, dan akademisi dapat membuka wawasan mereka tentang pentingnya kesantunan berbahasa.

Kesimpulan:
Hilangnya kesantunan berbahasa pada mahasiswa Gen-Z bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pendidik, orang tua, hingga pemerintah. Melalui pendekatan yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan zaman, kita dapat membangkitkan kembali kesadaran berbahasa yang santun di kalangan mahasiswa. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang harus dijaga, dan mahasiswa sebagai generasi penerus harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kesantunan berbahasa.

Penulis: M. Caesar Febriano Sudarno
Mahasiswa Semester 3
S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Berdasarkan informasi yang dihimpun  di lapangan, massa kembali melakukan aksi seperti melemparkan sejumlah benda seperti batu dan botol air mineral ke arah gedung DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro terlihat langsung memimpin pasukan untuk membubarkan massa.

“Mahasiswa lewat jalur busway, ” katanya melalui pengeras suara.

Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang rencananya digelar pada Kamis ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

Sejumlah elemen masyarakat pun turun melakukan aksi di Gedung DPR RI dan MK untuk menolak rencana pengesahan RUU Pilkada.

Adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. (*)