Kasus ini dilaporkan oleh Kepala Sekolah, Masitoh Hasibuan, S.Pd, bersama Riswan Efendi, Ketua Persatuan Wartawan Daerah (Perwada) Kabupaten Padang Lawas, pada Jumat, 17 Januari 2025. Para pelaku memanfaatkan modus pemeriksaan penggunaan Dana BOS tahun 2023 dan 2024 untuk menekan korban agar menyerahkan uang tunai.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Diari Astetika, SIK, menyatakan bahwa ketiga pelaku, yakni BTZ (48), AZ (54), dan AL (47), mendatangi sekolah dengan alasan memeriksa realisasi Dana BOS.

Mereka mengancam akan mempublikasikan dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana tersebut jika tidak diberikan sejumlah uang. “Para pelaku menggunakan ancaman publikasi sebagai bentuk tekanan terhadap kepala sekolah untuk menyerahkan uang,” ungkap Kapolres, minggu (19/1/2025) sore.

Aksi para pelaku semakin berani ketika mereka mengikuti korban hingga ke Dinas Pendidikan dan Bank Sumut sebelum akhirnya bertemu di sebuah kafe di Kecamatan Barumun. Di lokasi tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp 2.950.000 dalam amplop berwarna kuning.

Setelah menyerahkan uang, korban langsung menghubungi Kanit Tipidkor Polres Padang Lawas, IPTU B.C. Nasution, yang segera melaporkan kejadian ini kepada Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Raden Saleh Harahap. Tim Satreskrim kemudian bergerak cepat ke lokasi untuk mengamankan para pelaku.

Ketiga pelaku diamankan saat berusaha meninggalkan lokasi kafe menggunakan mobil Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi B 2599 SED. Polisi menemukan barang bukti berupa amplop kuning berisi uang hasil pemerasan 59 lembar uang pecahan Rp 50.000, dua unit ponsel, serta enam surat tugas dan kartu pers. “Polisi mendslsmi dugaan pelaku lainnya dan korban lebih dari satu orang,” tambah Kapolres.

Kapolres AKBP Diari Astetika, SIK, menegaskan akan memberantas segala bentuk tindak pidana, terutama yang merugikan masyarakat di sektor pendidikan. “Polisi tidak akan mentolerir tindakan premanisme, terlebih yang dilakukan terhadap tenaga pendidik. Kasus ini akan diproses hingga tuntas, dan pelaku akan dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan,” tegasnya.

Kapolres juga mengapresiasi keberanian korban dalam melaporkan kejadian ini, sehingga polisi dapat bertindak cepat. Selain itu Barang bukti menjadi kunci dalam proses hukum untuk membuktikan perbuatan para pelaku.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aksi serupa agar dapat segera ditindaklanjuti. “silahkan laporkan jika ada hal sama yang dilakukan para pelaku, polisi akan memastikan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban tindak pidana,” pungkasnya. (081)

Mereka berunjuk rasa memprotes atas ketidakberesan pelaksanaan PPDB online yang menyebabkan ribuan calon pesera didik baru jenjang SD dan SMP terancam tidak bisa bersekolah alias putus sekolah.

Dalam unjuk rasa yang dipusatkan didepan gerbang Pemkot Bekasi, mereka melontarkan beberapa tuntutan, sebagai mana disampaikan Sekretaris LSM GMBI Kota Bekasi Asep Sukarya, antara lain :

1. Menuntut dibatalkan MoU antara BMPS dengan Pj Walikota Bekasi terkait Kesepakatan tambahan (adendum)  tentang penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar.

2. Menuntut dibongkar terkait adanya dugaan data siluman yang dikeluarkan oleh disdik kota bekasi.

3. Mendorong dinas pendidikan kota Bekasi  untuk menginventarisir/mendata jumlah anak yang tidak mampu/putus sekolah.

Asep Sukarya mengaku khawatir, carut marut pelaksanaan PPDB Online Tahun 2024/2025 menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi.

“Apalagi kisruhnya ditandai dengan mundurnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ditengah kekisruhan pelaksanaan PPDB,” ucapnya.

(Ahmad Zarkasi)