Hal itu, kata Beky, menjadi modal yang bagus bagi Jakarta, saat hendak memposisikan diri sebagai kota global. Keistimewaan dalam meramu dan menjaga keberagaman selama ratusan tahun ini jarang dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Sebagai mozaik keberagaman, di Jakarta tumbuh budaya lokal, nasional, dan global. Mulai dari pementasan lenong, pameran kuliner nusantara, hingga festival jazz internasional. Jakarta setiap hari tidak hanya menyapa warganya, tapi juga warga seluruh Indonesia yang berinteraksi bisnis dan jasa di Jakarta, dan warga dunia yang menjadi pelancong dan tamu negara.

Fonemena itu bahkan sudah ada sejak Jakarta masih bernama Sunda Kalapa, pelabuhan besar yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran. Hal yang terus dipertahankan hingga kini dan insyaallah kelak, ketika usia kota ini mencapai 5 abad, dua tahun mendatang.

Sebagai mozaik keberagaman, bukan hanya semua suku, ras, dan agama, ada di Jakarta. Pemandangan kontras gedung pencakar langit dan gang-gang sempit pun menjadi bagian dari romantika Jakarta. Di sisi lain, tradisi lokal Betawi dipertahankan, meski terus digempur globalisasi dan glokalisasi yang sulit dihindarkan.

“Sebagai orang Betawi, saya bangga Jakarta bisa berkembang sejauh ini, memberi makna yang amat dalam pada konsep kerukunan, keharmonisan, dan keberagaman bangsa,” tegas Beky, melalui keterangan tertulisnya, pada Minggu (22/6/2025).

Seraya menambahkan, hal itu tidak lepas dari peran orang Betawi yang dikenal egaliter, toleran, dan menyadari betul pentingnya menjaga keberagaman.

Di hari ulang tahun Jakarta ke-498, Beky mengajak masyarakat Betawi dan segenap warga Jakarta untuk terus menjaga keindahan mozaik keberagaman itu, yang telah menjadi jati diri mereka sejak zaman dahulu kala.

“Selamat ulang tahun buat warga Jakarta, semoga dapat selalu hidup rukun dan harmoni dalam tradisi, serta siap menyambut tantangan baru sebagai warga kota global, mendunia tanpa kehilangan jati diri,” tutup Beky.(*/hel)

Hal itu disampaikan Bang Beky, sapaan akrabnya, saat berbicara di acara “Buka Puasa Bersama LKB dan Sanggar-Sanggar Binaan” di Sekretariat LKB di Jakarta Selatan, Senin (24/3).

Acara ini diikuti sekitar 100 sanggar binaan, antara lain sanggar tari, teater, palang pintu, perguruan silat, dan para pelaku seni lain. Tampak hadir Ramdani Kubil alias Bang Madit dan Hj Tonah yang dikenal luas lantaran perannya sebagai Emak Zaenab di sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”.

Beberapa tantangan ke depan itu, kata Beky, pertama, saat ini disiapkan Raperda Pemajuan Budaya Betawi, sesuai amanat UU No 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para seniman dan budayawan Betawi agar mempersiapkan karya-karya terbaik mereka.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menunjukkan perhatian besarnya pada budaya Betawi dalam beberapa kesempatan.

Bang Anung berjanji menjadikan budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta, menjadikan bir pletok sebagai “jamuan resmi” Balaikota DKI, menggantikan teh dan kopi. Termasuk merencanakan wajah atau nuansa Betawi di batas kota dan fasilitas umum lainnya yang relevan.

Kedua, kota ini sedang menyongsong peringatan “Lima Abad Jakarta” (1527-2027), sehingga Beky memperkirakan banyak pementasan dan inovasi-inovasi di bidang seni budaya, termasuk budaya Betawi, yang digelar guna merayakan momen bersejarah, yang hanya menghampiri 500 tahun sekali tersebut.

Ketiga, lanjut Beky, LKB sedang menggodok beberapa usulan yang akan dijadikan sebagai kado istimewa HUT Jakarta ke-498 pada Juni 2025 nanti.

“Semua peluang dan tantangan itu harus dijawab pelaku seni budaya Betawi. Caranya dengan terus meningkatkan kreativitas, sehingga dapat menghasilkan karya-karya bernilai tinggi dan diterima bukan hanya di Jakarta dan Indonesia, tapi juga masyarakat global,” urai Beky yang juga Ketua PMI Jakarta Barat, dalam siaran persnya.

Jelang buka puasa, sempat dibuka dialog antara pengurus LKB, diwakili Imbong Hasbullah, Yahya Andi Saputra, Yoyo Muchtar, dan Ahmad Supandi dengan para pelaku seni dan pengurus sanggar. Diskusi hangat soal kesesuaian kostum dengan audiens dan ruang pentas, etika di atas panggung, hingga pakem pertunjukan dibahas secara terbuka.

Pengurus dan pelaku seni budaya akhirnya sepakat untuk duduk bareng membuat SOP pertunjukan seni budaya Betawi yang sesuai pakem. Sehingga siapa pun yang mentas nantinya, akan betul-betul menampikan budaya Betawi yang agung dan adiluhung, tanpa menutup kesempatan berkreativitas.

Acara ditutup dengan pembagian bingkisan tanda kasih dari LKB kepada para pelaku seni dan pengurus sanggar, serta dilanjutkan dengan tarawih bersama.(*/hel)

Tak kurang dari 40 orang anggota rombongan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar Jumat siang itu diagendakan bersilaturahmi dengan jajaran pengurus LKB dan PBB Setu Babakan. Rombongan dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Tanah Datar Drs. Erizanur M.Si dan Ketua LKAAM Aresno Datuk Andomo S.Ag.

“Kami datang ke sini untuk belajar. Karena di Sumatera Barat saat ini sedang ada upaya untuk menggali kembali budaya tradisional dan adat istiadat yang hampir punah. Baik kuliner maupun budaya lainnya,” jelas Erizanur. Dia melihat banyak kesamaan antara Betawi dan Minangkabau, sehingga proses saling belajar ini bisa sangat menguntungkan. Dia menambahkan, tiga tahun terakhir ini, upaya pelestarian dan pengembangan budaya di Sumatera Barat sudah menampakkan banyak kemajuan.

Sebelum ke Setu Babakan, rombongan yang terdiri dari para pemangku adat – biasa disebut Angku – ini juga melakukan kunjungan “belajar” ke Yogyakarta. Pada kesempatan silaturahmi di Setu Babakan ini, Erizanur tak lupa mengundang segenap pengurus LKB untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Tanah Datar.

Dia mempromosikan, salah satunya, istana Pagaruyung yang di masa lalu pernah terbakar, namun kini sudah dibangun kembali untuk mengembalikan keindahannya.

Sementara Datuk Andomo lebih banyak memperkenalkan lembaga kekerabatan adat yang dipimpinnya. “Sama seperti LKB, tugas kami adalah melestarikan, mengembangkan, dan mengawasi pelaksanaan adat dan budaya Minangkabau di Tanah Datar,” ucap Datuk Andomo.

Dirinya menambahkan, lembaga tidak secara langsung mengurusi adat di nagari (desa). Karena urusan adat nagari dipegang oleh Kepala Adat nagari. Jika ada permasalahan adat dan permasalahan hukum misalnya, barulah lembaga kerapatan ambil peran.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tanah Datar sendiri memiliki 75 nagari.

Di pihak tuan rumah, Ketua Umum LKB Beky Mardani, menjelaskan posisi LKB sebagai mitra strategis Pemprov DKI yang membawahi sanggar-sanggar Betawi di Jabodetabek. Ia juga memaparkan peran penting dan manfaat PBB Setu Babakan yang kawasannya menyatu dengan masyarakat sekitar.

Dari hasil survei menunjukkan, 72 persen pengunjung Setu Babakan datang untuk melihat atraksi seni dan budaya Betawi. “Makanya atraksi budaya masih menjadi daya tarik utama,” jelas Beky.
Dirinya juga tak menampik jika kelak LKB melakukan kunjungan balasan ke Tanah Datar untuk belajar.

“Apalagi Jakarta saat ini sedang menggodok realisasi lembaga adat yang diamanatkan Undang – Undang DKJ,” ucap Beky.

Sebelumnya, Kepala UPK PBB Setu Babakan, Toni Bako menyambaikan salam hangat kepada semua anggota rombongan, tanpa kecuali. PBB Setu Babakan menyambut para tamu istimewa ini dengan cara istimewa pula. Selain disuguhi kesenian tarian dan jamuan kuliner khas Betawi, para tamu juga dipersilakan berkeliling mengunjungi seluruh area di Setu Babakan. (*/hel)

“Penetapan ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Betawi. Sekaligus pengakuan atas eksistensi budaya asli yang berkembang di Jakarta, yang telah menjadi ibu kota negara selama berpuluh tahun,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, sejauh ini sudah puluhan budaya Betawi yang tercatat dan diakui sebagai WBTb Indonesia asal Jakarta.

“Setiap tahun itemnya selalu bertambah,” tambah Beky sumringah. Secara khusus dia mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, yang telah membantu LKB mengawal penetapan WBTb tahun ini. Dia juga mengapresiasi kerja tim di LKB yang mempersiapkan kajian dan berbagai kelengkapan penunjang.

Diketahui, baru-baru ini Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Kebudayaan Betawi sukses menghantarkan delapan budaya Betawi untuk ditetapkan sebagai WBTb Indonesia 2024. Penetapan itu disampaikan oleh Ketua Tim Ahli WBTb Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) G.R. Lono Lastoro Simatupang dan Sekretaris Tim Ahli WBTb Toto Sucipto di Jakarta.

Penetapan ini menandai akhir proses panjang yang telah dilakukan sejak Januari 2024 lalu. Masing-masing karya budaya yang diajukan harus lulus tiga tahap penilaian tim ahli, diakhiri sidang penetapan oleh Tim Ahli WBTb Indonesia Kemdikbudristek pada 19-22 Agustus 2024 di Hotel Holiday Inn & Suites, Jakarta.

Delapan karya budaya Betawi yang ditetapkan sebagai WBTb Indonesia 2024 yaitu Nyorog, Kopi Jahe Betawi, Si Pitung, Rias Bakal, Bahasa Kreol Tugu, Oblog, Musik Sampyong, dan Gambus Betawi.

Tahun ini, Kemendikbudristek menilai 272 karya budaya dari 31 provinsi. Pemprov DKI Jakarta sendiri kiwari telah memiliki 85 WBTb Indonesia yang ditetapkan sejak 2013 hingga tahun 2024.

Lebih jauh, Beky Mardani sepakat dan mendukung pernyataan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid, yang meminta agar warisan budaya yang telah dicatatkan atau ditetapkan itu dapat segera dimasukkan dalam proses belajar-mengajar. Baik dalam pendidikan formal, informal, maupun non formal sebagai sumber pembelajaran kebudayaan.

Jadi, kata Beky, seharusnya memang tidak berhenti pada upaya mendapatkan sertifikat saja. Melainkan lebih dar itu, bagaimana mengupayakan agar setelah penetapan, karya-karya budaya tersebut dapat terus eksis di tengah-tengah masyarakat.

Beky juga berharap dukungan dari berbagai pihak, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan dan budaya, agar bersama-sama LKB menggali lebih dalam budaya Betawi.

“Lewat riset dan penelitian-penelitian, sehingga lebih banyak lagi karya budaya Betawi yang dapat dicatat, dilestarikan, dan dikembangkan,” ajak Beky, yang juga Ketua PMI Kota Jakarta Barat ini. (*/hel)

Penyerahan kartu BPJS kepada seniman Betawi itu dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum LKB H Beky Mardani kepada perwakilan seniman Hj Tonah, Bang Burhan,dan Bang Madit, dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Hadir pula memeriahkan buka puasa bersama ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Firmansyah Wahi, serta perwakilan Dinas kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Parekraf.

Ketua Umum LKB H Beky Mardani menjelaskan, kartu BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan kepada 1.000 seniman Betawi yang berkegiatan kesenian di sanggar masing-masing. Misalnya sanggar gambang kromong, seluruh pemain musiknya dapat kartu dengan manfaat jaminan kematian bagi keluarga atau ahli warisnya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan selama satu tahun.

“Ini tahun kedua dengan dukungan dari Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta untuk jaminan kematian,” ujar Beky Mardani.

Menurutnya, pemberian jaminan sosial ini sudah berjalan untuk tahun kedua. Dan manfaatnya sudah dirasakan oleh keluarga seniman yang dikelola oleh Hj Tonah. Total manfaat yang diterima keluarganya sekitar Rp 40 juta.

Seniwati Betawi Hj Tonah mengakui manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diterimanya.

“Ada anggota yang meninggal dunia, bermanfaat bagi keluarga almarhum,” ujarnya di acara yang sama.

Selain buka puasa bersama, LKB juga memberikan paket sembako kepada para pengurus dan sanggar.

FGD UU Daerah Khusus Jakarta

Pada kesempatan sama, Beky juga mengungkapkan renvana LKB membuat kelompok diskusi terarah atau focus group discussion (FGD) mengenai UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru saja disahkan pada akhir Maret lalu. UU ini perlu dicermati oleh LKB dan para seniman Betawi sebagai payung hukum baru pembangunan kota Jakarta yang tidak lagi berstatus ibukota negara.

“Saya mengajak seniman Betawi mneningkatkan kualitas dan daya kreativitasnya karena UU DKJ membuat ruang itu semakin terbuka. Mari kita kawal UU DKJ ini dan turunannya, seperti peraturan daerah (perda) Pemajuan Budaya Betawi,” pungkas Beky. (*/hel)

“LKB menyambut baik UU DKJ ini dan melihatnya sebagai peluang sekaligus tantangan dalam aspek kelembagaan masyarakat Betawi dan juga dalam upaya pelestarian, pembinaan, pemajuan, dan pengembangan budaya Betawi,” ujarnya.

Setelah teregistrasi, ia berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera menyusun regulasi turunannya. Sebab, sesuai isi Pasal 31 RUU DKJ yang telah disahkan setidaknya memandatkan penyusunan dua peraturan daerah (perda).

“Setidaknya ada dua perda yang harus disiapkan, yakni Perda tentang Lembaga Adat Betawi dan Perda Pemajuan Budaya Betawi,” jelasnya.

“Masyarakat Betawi di-challenge untuk memberikan masukan untuk kedua perda ttersebut. Elemen organisasi kebetawian harus bersatu dan bersama-sama merumuskannya,” sambungnya.

Beky berharap rumusan perda dapat memberikan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan dari budaya Betawi. Apalagi, UU DKJ memandatkan Jakarta sebagai kota global.

“Karenanya, Pemprov Jakarta juga harus mereview dan mengevaluasi terhadap strategi pemajuan kebudayaan. Kalau diperlukan, harus melihat kembali pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan yang ada dan merumuskan kembali strategi pencapaiannya. Secara indeks, pemajuan kebudayaan Jakarta masih relatif rendah, terutama dalam aspek ekspresi budaya serta kelembagaan dan ekonomi budaya,” tuturnya.

Sebagai kota global Jakarta beruntung mempunyai budaya inti betawi yg inklusif dan nilai2 budaya yg demokratis, egaliter serta humanis. Nilai-nilai budaya ini perlu trus di sosialisasikan dan di kembangkan. Nilai-nilai tersebut akan menjadi oase dalam kemajuan Jakarta.

Selain itu, keberadaan budaya Betawi akan menjadi kekhasan tersendiri sebagai Provinsi dengan empat kekhususannya dan aglomerasi akan menjadi perekat dengan adanya budaya betawi di dalamnya.(*/hel)

“Pelaksananya Dinas Kebudayaan,  Pak Iwan Henry Wardhana yang bertanggung jawab soal ini. Saya hanya menyiapkan Panduan Rancang Kota Kawasan Setu Babakan,” kata Kepala Dinas CPTRP Heru Hermawanto, Jumat, (15 /3/ 2024).

Menurut Heru, Walikota Jakarta Selatan harus menjadikan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD). “Jika perlu sampai ke gubernur,” katanya lagi.

Ia mengatakan hal tersebut menindaklanjuti protes Ketua Lembaga Kebudayan Betawi (LKB) Beky Mardani yang menyatakan bahwa PBB Setu Babakan dapat gagal seperti di Condet lantara banyak cluster yang dibangun di kawasan itu.

Kegundahan Beky lantaran kondisi PBB Setu Babakan makin memprihatinkan. Ia mencontohkan bahwa makin banyak cluster yang marak dibangun. “Saat ini saja sudah lebih dari 60 cluster, satu pun tidak ada yang bernuansa Betawi” ujarnya.

Rumah cluster merupakan jenis perumahan yang dibangun di lingkungan yang sama, dengan bentuk bangunan berdesain modern yang serupa. Meskipun terdapat sejumlah rumah yang modelnya sama, namun jumlah unit pada komplek tersebut biasanya terbatas.
Padahal PBB Setu Babakan dirancang oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai kawasan yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi.

“Rumah yang ada di kawasan ini harus seluruhnya berarsitektur Betawi, sesuai Pergub Nomor 151 tahun 2007,” tegasnya.

BAHAS BERSAMA

Heru menjelaskan bahwa strategi yang paling utama adalah kepedulian. “Disbud peduli nggak? Kalau nggak peduli pasti tidak akan jalan,” katanya.

Ia menyarankan jika ada kesulitan dalam pembangunan PBB Setu Babakan para pemangku kepentingan perlu membahas bersama sehingga hasilnya baik. Dinas CKTRP membuat Panduan Rancang Kota yang dapat diubah.

“Ini bukan kitab suci yang tidak bisa diubah,” tegasnya.

Menurut Heru, Walikota Jakarta Selatan Munjirin juga harus peduli terhadap pengembangan PBB Setu Babakan.

“Pak Wali selanjutnya akan menugaskan Bapeko dan Pak Kadisbud yang menjadi leading sector-nya.”

Soal cluster tumbuh dan berkembang di PBB Setu Babakan, menurut Heru, tak dapat dihindari karena izin dari PTSP tetap keluar. Di kawasan seluas 289 hektare itu tak semuanya milik Pemprov DKI Jakarta sehingga lahan milik penduduk dapat izin bagi pengembang untuk membangun cluster.

IZIN DARI PTSP

Rudi Saputra, Ketua RW 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalan ini adalah akibat dari PTSP memberikan izin.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Rudi, pengembang mengurus izin melalui online kemudian izin diberikan. “Bisa saja pengembang mengelabui PTSP,” katanya, Rabu, (13/3/ 2024).

Ia menjelaskan bahwa mungkin saja PTSP memberikan izin karena persyaratan sudah terpenuhi. Namun di lapangan tak seusai gambar untuk mengajukan perizinan. “Ini merusak dan jelas tidak boleh ada cluster di kawasan PBB Setu Babakan,” katanya.

Rudi menjelaskan bahwa pembangunan cluster di wilayahnya juga akibat campur tangan anggota DPRD. Misalnya, warga keberatan atas pembangunan cluster itu, tapi anggota DPRD melakukan intervensi sehingga proyek dapat berjalan terus.

Hal itu dapat terjadi karena permohonan izin dari pengembang tidak melalui RT dan RW sehingga langsung ke PTSP secara online.

“Jika melalui RT dan RW maka pengawasan dari warga lebih ketat.”
Pengajian secara online sudah sesuai dan tentu akan dapat mendapatkan izin, tapi di lapangan harus diawasi oleh Dinas Citata. Namun Kepala Dinas Citata mengatakan hal itu bukan wewenangnya.

“Saya hanya ‘koki’ yang membuat PRK,” kata Heru. (*/hel)

Mengapa Beky begitu sewot? Kegundahan Beky lantaran kondisi PBB Setu Babakan makin memprihatinkan. Ia mencontohkan bahwa makin banyak cluster yang marak dibangun.

“Saat ini saja sudah lebih dari 60 cluster, satu pun tidak ada yang bernuansa Betawi” ujarnya.

Rumah cluster merupakan jenis perumahan yang dibangun di lingkungan yang sama, dengan bentuk bangunan berdesain modern yang serupa. Meskipun terdapat sejumlah rumah yang modelnya sama, namun jumlah unit pada komplek tersebut biasanya terbatas.

Padahal PBB Setu Babakan dirancang oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai kawasan yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. “Rumah yang ada di kawasan ini harus seluruhnya berarsitektur Betawi, sesuai Pergub Nomor 151 tahun 2007,” tegasnya.

Beky mengingatkan bahwa jauh sebelum munculnya PBB Setu Babakan sebenarnya daerah Condet Jakarta Timur pun pernah dijadikan kawasan cagar budaya melalui SK Gubernur No. D. IV-1511/e/3/74 bertanggal 30 April 1974. Saat itu gubernurnya Ali Sadikin, yang menjabat sejak 1966 hingga 1977.

Penetapan Condet sebagai kawasan cagar budaya di masa itu agar aset kultural atas praktik budidaya pertanian dan perkebunan yang ketika itu masih cukup eksis dilakukan masyarakat setempat, yang kental budaya khas masyarakat Betawi, dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Lebih istimewa lagi lokasi Condet di tepi Sungai Ciliwung yang mengalir pernah ditemukan benda-benda arkeologis, seperti kapak perimbas dan aneka peralatan yang biasa digunakan manusia purba. Temuan itu diperkirakan milik masyarakat hunian yang hidup di tepian sungai Ciliwung dan diduga sebagai nenek moyang masyarakat Betawi.

Saat ini kondisi Condet tidak lagi mencerminkan sebagai Kampung Betawi karena masyarakatnya semakin majemuk dan bangunannya semrawut.

“Jelas Condet gagal sebagai Cagar Budaya Betawi,” ujar Beky yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat itu.

BANYAK PENYIMPANGAN

Sementara itu, PBB Setu Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan yang ditetapkan lewat Perda No. 3 Tahun 2005.

Ketua Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB Abdul Syukur menjelaskan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 92 tahun 2000 tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Berdasarkan SK tersebut akhirnya mulailah dibangun embrio PBB pada tanggal 15 September 2000.
“Namun belakangan ini banyak penyimpangan dari rencana awal. Banyak masukkan dari Forum Jibang tidak digubris oleh Pemda,” katanya.

Padahal, menurut Syukur, PBB Setu Babakan adalah benteng terakhir mempertahankan kebudayaan Betawi. “Itu komitmen kami sebagai penduduk inti kota Jakarta.” ucapnya.

Ia menjelaskan setelah PBB Setu Babakan berusia hampir seperempat abad tetapi belum ada perkembangan yang signifikan.
Sekretaris Forum Ji Bang, Indra Sutisna menjelaskan bahwa dari luas 289 hektare, baru 80 hektare yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.  Kawasan milik Pemprov terdiri dari Zona Embrio, Kampung Muhammad Husni Thamrin, Kampung Abdurrahman Saleh, Kampung Ismail Marzuki, dan Kampung KH Noer Alie.
Menurut Indra, penyebaran pembangunan cluster hampir merata di setiap RW terutama 7, 8, dan 9.
“Sedangkan di RW 06 lebih sedikit,” ujarnya.

Ketua RW 09 Srengseng Sawah Rudi Saputra mengakui bahwa banyak perubahan yang tidak sesuai di wilayahnya. “Banyak cluster yang dibangun karena mendapatkan izin dari PTSP.” Terang Rudi.

Rudi mencontohkan tentang Kebijakan Strategis Daerah (KSD) 66 yang sudah disiapkan tetapi tidak digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), padahal proyek itu dikawal oleh Walikota Jakarta Selatan. “Lahan seluas 9 hektare itu berubah fungsi menjadi areal makam Covid-19. Sebaiknya koordinasi antar dinas lebih efektif lagi.” Pungkasnya.

Pengusaha yang juga tokoh Betawi Sibroh Malisi menyarankan agar Pemda segera melakukan pembebasan lahan. “Segera lakukan pembebasan, jika tidak maka masyarakat membangun sesuai selera masing-masing,” kata pemilik RS Sibroh Ali Malisi.

Lahan yang berpotensi dibeli oleh Pemprov DKI adalah berlokasi berdekatan dengan lahan yang saat ini telah dimiliki oleh Pemprov di Kampung KH Noor Ali, DKI yang direncanakan untuk membangun SMKN 74 Jakarta, wilayah RT 001/07 (timur Setu Babakan), sebelah barat jembatan Kampung Ismail Marzuki, bantaran barat Setu Babakan, sisa lahan di Setu Mangga Bolong, dan lingkungan rencana taman di RT 003, dan 008 di RW 09 Srengseng Sawah.

Namun Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan Marullah Matali pernah mengemukakan bahwa untuk saat ini belum ada anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

Ia berjanji akan meningkatkan koordinasi antar dinas yang memiliki aset, tugas, dan wewenang di PBB Setu Babakan yaitu Dinas Kebudayaan, Pertamanan dan Hutan Kota, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), SDA, UMKM, Dinas Cipta. (*/hel)