Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H., kepada Karoops Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi, S.I.K., S.H., M.Han. yang mewakili Polda NTB dalam acara Rapat Konsolidasi Daerah Evaluasi Kinerja Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (23/01/2025).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif dan dedikasi Polda NTB dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan aman dan lancar. Mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot).
Karoops Polda NTB Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi ditemui usai acara menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan KPU. Ia mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian di Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kinerja.

“Kami (Polri) berkomitmen memastikan kondusifitas wilayah tetap terjaga di setiap tahapan Pemilu serentak 2024. Operasi Mantap Brata dan Operasi Mantap Praja kita gelar sebagai upaya mendukung proses tahapan Pesta Demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keamanan,” terangnya.

Mewakili seluruh jajaran Polda NTB, Kombes Abu Bakar juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak termasuk masyarakat yang turut serta dalam menjaga situasi harkamtibmas wilayah Provinsi NTB tetap kondusif selama tahapan Pemilu berlangsung.

“Dalam agenda pengamanan kegiatan ini tentunya kami (Polri) sangat berterima kasih atas bantuan dari semua pihak termasuk masyarakat yang membantu peran Polri dalam menjaga keamanan,” ujar Karo Ops Polda NTB.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh semua pihak termasuk jajaran Polda NTB yang telah bekerja sama dalam memberikan kontribusi besar selama penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi NTB menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” ujar Khuwailid.
Dalam acara tersebut, penghargaan turut diberikan kepada sejumlah pihak lain yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan Pemilu. Selain pemberian penghargaan, kegiatan Rapat Konsolidasi Daerah ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja Badan Ad Hoc yang bertugas dalam Pemilu serentak 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

(Yyt)

Pewarta yang memantau situs web pilkada2024.kpu.go.id, Kamis, melaporkan data per pukul 13.22 WIB jumlah suara yang masuk sebanyak 14.825 TPS dari 14.835 TPS atau 99,93 persen.

Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,40 persen atau 1.717.245 suara,
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10,53 persen atau 458.886 suara,
3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,07 persen atau 2.181.939 suara.

Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pilkada 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pilkada dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hasil real count KPU dapat dilihat di sini.

Diketahui, tahap pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota telah dilaksanakan pada 27 November 2024.

Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 28 November-3 Desember 2024. Selanjutnya, tingkat kabupaten/kota dimulai pada 29 November-6 Desember 2024. Kemudian, tingkat provinsi dimulai pada 30 November-9 Desember 2024.

Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota diumumkan pada 29 November-12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada 30 November-15 Desember 2024.

kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Palas Indra Alamsyah, Komisioner KPU Palas Ananda Mardin Harahap, Bupati Palas yang diwakili Asisten I Pemkab Palas H.Panguhum Nasution, Kapolres Palas AKBP Diari Astetika.S.I.K,
Wakapolres Palas, Kabag Ops Polres Palas, Kasat Intelkam Polres Palas, Kajari Palas diwakili Kasi Intel Rico A. Manurung SH, BIN Palas Rahmat Lase, Ketua Bawaslu Palas Alex Sabar S.Pd, Berlin Toga Langit Harahap,
Sekretaris BPBD diwakili Kabid BPBD Irsan Lubis, dan Ketua PPK Se-kabupaten Palas.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika.S.I.K, mengatakan terkait kendala permasalahan Bencana alam/ Banjir dalam Pendistrubusian Logistik dan Penempatan TPS di Wilayah Masing-masing untuk Kecamatan Sosa Timur. Akses jalan masuk banjir sehingga jalan alternatif yang lain melalui Pasir Pangaraian Riau. Kecamatan Hutaraja Tinggi, Akses jalan masih banjir sehingga jalan alternatif yang lain dari Transpir. dan Kecamatan Huristak
Untuk jembatan penghubung Desa Tobing jae terputus sehingga jalan alternatif melalui PT.ANJ,

“Adanya masyarakat Desa Hutabaru sosopan yang mengungsi di kantor camat sosopan dan meminta TPS karena trauma kejadian bencana alam /longsor di Desa Harang Julu, Kecamatan Ulu Sosa, dan Untuk wilayah Sosa timur apabila masih ada jalan yang tidak dapat dilalui agar menggunakan jalan alternatif dan segera dilaksanakan. Kemudian dalam pemindahan TPS harus sesuai aturan apabila tidak nanti dapat menimbulkan kerawanan”. Pungkas AKBP Diari Astetika, SIK.

Dikarenakan adanya bencana alam banjir dan longsor, Kapolres Palas juga nenyampaikan lokasi harus ditabulasi semua, permasalahan lokasi dan desa dikarenakan faktor alam dan dikoordinasikan dengan Forkompinda Penyaluran akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dan Proses distribusi ini dimulai Senin (25/11/2024) pendistribusian logistik dari KPU Sebanyak 9 (sembilan) Mobil coltdisel untuk Kecamatan Huristak, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Sosa Timur, Batang lubu Sutam, Sosopan.Barumun Tengah, dan kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dihari kedua Selasa (26/11/2024( juga Sebanyak 9 (sembilan) mobil coltdisel untuk Kecamatan Barumun, Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Barumun Baru, Ulu Barumun, Aek Nabara Barumun, Sosa, Ulu Sosa, dan kecamatan Sosa Julu, ungkap Kapolres Palas.

lebih lanjut dikatakan Kasat Intelkam AKP Sahala Harahap, SH., Dalam pemindahan TPS harus sesuai Aturan. Dan Pihak Terkait jangan ragu dalam menetapkan aturan sesuai prosedur, serta Gakkumdu siap menerima apabila ada permasalahan yang akan datang.

“Dalam pemindahan TPS harus tetap berkoordinasi dengan Panwas, Saksi Paslon dan Pihak berwenang dan untuk pemindahan nanti agar tetap berkoordinasi dengan PPK melihat situasi keadaan”. Ujar AKP Sahala Harahap.

Sementara itu Kasi Humas Polre s Palas, Iptu Arwansyah Batubara menyatakan, Apabila nantinya terjadi pemindahan TPS agar sesuai dengan aturan dan dibuatkan Berita Acara. Baik Untuk lokasi daerah yang tidak bisa dilalui apabila ada jalan alternatif lain itulah yang akan digunakan.

Mengingat Pihak BPBD Palas akan tetap berkoordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca.Pemindahan harus dipindahkan dari lokasi rawan ke tempat aman. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengungsi di kantor camat sosopan. Dan Bawaslu Palas juga sudah menyampaikan, Pendistribusian ke desa Masing-masing 1 hari sebelum hari H, dan ditabulasi permasalahan perpindahan TPS dan disepakati dibuat dalam berita acara.

“Pukul 13.15 WIB rapat koordinasi Pendistribusian Logistik selesai dalam keadaan aman dan baik, Kasi humas juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga profesionalisme dan integritas demi suksesnya Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, kondusif dan demokratis,” tutur Iptu Arwansyah Batubara. (081)

Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu (24/11/2024), menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

“Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

“Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

“Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

“Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

“Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

Hal ini pun sudah dibahas bersama Komisi II DPR RI. Meski begitu, detail tahapannya akan dibahas setelah proses pilkada berjalan.

“Kami sudah bahas ini di Komisi II. Intinya kami akan mengadakan pilkada kembali yang detail tahapannya akan kita bahas. Itu rencananya di bulan September 2025,” kata Afifuddin saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Sementara itu, daerah yang melakukan pilkada ulang akan dipimpin oleh penjabat (Pj.) daerah.

“Tapi semangatnya bagaimana pilkada jika yang menang kotak kosong, disegerakan untuk kemudian dilakukan pelaksanaan pilkada kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (10/9), Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

“Daerah dengan pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang.

“Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Doli sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.

“Hari ini kami libatkan sebanyak 160 personel untuk mengamankan jalanya tahapan pendaftaran pilkada serentak 2024 bupati dan wakil bupati lombok tengah dikantor KPU,” ujar Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK saat dikonfirmasi awak media, Rabu (28/8) di lokasi pengaman.

Kapolres menyampaikan pihaknya melakukan pengamanan ketat di area kantor KPU, baik pengamanan terbuka mau pengaman tertutup.

“Kami juga melaksanakan pengamanan di jalur konvoi yang akan dilalui oleh para pasangan calon beserta pendukung dan simpatisan, kami prediksi ribuan para pendukung dan simpatisan akan melakukan konvoi mengantar para paslon yang akan mendaftar,” terangnya.

Seperti diketahui, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati telah dibuka KPU Kabupaten Lombok Tengah pada selasa 27 Agustus 2024.

Kapolres berpesan agar para bakal paslon berserta para pendukung dan simpatisan untuk tetap menjaga tata tertib selama pelaksanaan pendaftaran di kantor KPU.

“Mari kita rayakan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 dikabupaten lombok tengah dengan penuh suka cita, mari kita jadikan politik tahun ini menjadi situasi tahun politik yang aman, lancar dan kondusif,”tutup Kapolres.( Yyt)

“Kita libatkan personel pengamanan unjuk rasa sebanyak 4.716 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ade Ary menjelaskan jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 2.780 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 245 personel, Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI, Mabes Polri dan Pemda DKI 1.691 personel.

Ade Ary juga menyebutkan pelaksanaan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif dan penegakan hukum.

Untuk fokus pengamanan, yaitu area gedung DPR/MPR RI sebanyak 2.728 personel, area gedung KPU RI sebanyak 1.777 personel. “Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) sebanyak 211 personel,” katanya.

Ade Ary juga menambahkan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai eskalasi di lapangan.

“Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” katanya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga mengimbau kepada peserta aksi tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas,” kata Ade Ary.

Ade Ary juga mengimbau kepada koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas, ” katanya.

Kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas.

Acara yang dihadiri sekitar 3.000 anggota KPU dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang penting untuk memperkuat koordinasi dan mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Ketua KPU Kabupaten Nduga, Yosef, yang turut hadir, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan pemerintah, termasuk tunjangan 50% yang diberikan kepada anggota KPU. “Ini adalah bentuk apresiasi yang sangat berarti, mengingat tugas kami yang semakin berat dalam menyukseskan Pilkada serentak ini,” ujarnya.

Namun, Yosef juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Pemilu yang baru. Hal ini menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam menjalankan tugasnya. “Banyak masyarakat yang belum paham UU Pemilu yang baru, sehingga KPU harus terus melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kritik yang tidak mendasar terhadap kami,” tegas Yosef.

Yosef juga berharap masyarakat Kabupaten Nduga dapat bijak dan tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif yang beredar seputar Pilkada. Ia menekankan bahwa para calon yang akan maju dalam Pilkada nanti adalah putra-putri terbaik Nduga, yang memiliki komitmen untuk memajukan dan menyejahterakan daerah tersebut. “Mari kita dukung proses Pilkada ini dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.

Acara Konsolidasi Nasional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar anggota KPU di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga negara dan sosialisasi yang terus digalakkan, KPU optimistis Pilkada serentak 2024 akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. (*/Gm)

Adapun pada Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU resmi mengatur syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wakil gubernur terhitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” sebagaimana dikutip dari lampiran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diterima di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Hal ini membuat bakal calon kepala daerah boleh mendaftar meski usianya masih belum mencapai syarat usia minimal. Meski begitu, pada saat pelantikan kepala daerah terpilih, usia calon kepala daerah itu telah memenuhi syarat yang diatur dalam PKPU.

Untuk diketahui, saat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan, PKPU untuk mewadahi proses pemilihan masih dalam tahap harmonisasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang (UU).

Sebelumnya, KPU masih menggunakan PKPU terdahulu dalam acuan ukuran proses tahapan pilkada termasuk batas minimal usia pasangan calon saat pendaftaran.

Namun, batas usia itu dirumuskan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 yang sebelumnya digugat oleh Partai Garuda.

Perubahan norma itu pun harus diadopsi oleh KPU sebab MA mengabulkan permohonan itu.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh majelis hakim MA pada tanggal Rabu, 29 Mei 2024.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi MA di Jakarta, Kamis.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “…berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Diketahui, pasal itu berbunyi bahwa warga negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkan-nya permohonan Partai Garuda, terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon, maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan tersebut, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat bahwa adressat UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan.

Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pilkada 2024.

Berdasarkan SK yang diterima  di Jakarta, Sabtu (11/5/2024), bagi pasangan calon perseorangan yang hendak maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) sampai dengan 2 juta jiwa, mereka harus meraup paling sedikit 10 persen dukungan.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

“Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud,” sebagaimana isi SK KPU Nomor 532 Tahun 2024.

Sementara itu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, maka di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, mereka harus meraup paling sedikit 10 persen dukungan.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa sampai harus didukung paling sedikit 8,5 persen.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

Sama seperti provinsi, jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Adapun pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.