Raker tersebut dilaksanakan dalam hal menindaklanjuti keputusan MK terhadap Pilkada Kabupaten Buru terkait dengan kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea.

Kegiatan itu berlangsung di lantai II ruang rapat DPRD Buru, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Buru Bambang Langlang Buana.

Dalam Raker tersebut berbagai pertanyaan dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD kepada Komisioner KPU Buru, salah satunya Erwin Tanaya.

Politikus Partai Demokrat itu menanyakan penggunaan anggaran Pilkada senilai Rp 33 miliar dan kesiapan PSU di TPS 2 Desa Debowae.

Pasalnya, anggaran yang terbilang cukup besar itu cuman beberapa bulan saja sudah habis terpakai, sehingga TAPD kembali mengucurkan anggaran senilai Rp 1,3 miliar untuk PSU dan PUSS.

Dengan rincian, untuk KPU Buru senilai Rp 423 juta, pihak keamanan Kodim 1506/ Namlea senilai Rp 250 juta, Polres Buru Rp 400 juta dan Bawaslu Buru Rp 250 juta.

Mendapat pertanyaan soal anggaran Rp 33 miliar tersebut Komisioner KPU tak mampu menjawabnya secara terperinci.

Kemudian, soal kesiapan PSU, Ketua KPU Buru Walid Aziz mengungkapkan, KPU Buru sudah sangat siap untuk melaksanakan PSU, karena beberapa logistik yang dicek kemarin itu hampir semuanya ada.

“Alhamdulillah, insyaa Allah dalam hari H nanti, kita sudah sangat siap untuk melaksanakan PSU. Hanya saja kita menunggu petunjuk teknis terkait dengan C hasil, maupun surat suara itu menggunakan logo/ lebel NK atau PSU, sehingga kita dapat lakukan proses percetakan dari jenis-jenis logistik tersebut,” ungkap Aziz.

Selanjutnya, terkait dengan pengawalan proses PSU di TPS 2 Desa Debowae dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea Bawaslu Buru sangat siap untuk mengawal dan memantau hal tersebut.

“Bawaslu Kabupaten Buru sangat siap mengawal proses PSU dan PUSS hingga selesai, dan nantinya akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polres Buru dan Kodim 1506/ Namlea,” pungkas Ketua Bawaslu Buru, Fathi Haris Thalib.(SM)

Kuasa hukum pasangan MANDAT
Harkuna Litiloly yang ditemui wartawan Selasa 24/12/2024. “Ia katakan sebelumnya dirinya bersama rekan-rekanya telah melakukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buru pada Jumat (20/12/2024) kemarin.

Dan diterima langsung oleh Plt Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Abdul Rahman Mahulau.

“Hari ini saya mengajak masyarakat dan menegaskan kembali untuk bersama mengawal proses pelaporan yang sementara berjalan,” ujar Harkuna.

Harkuna menjelaskan bahwa laporan ini terkait insiden kelebihan surat suara tercoblos di TPS 21 Desa Namlea.

Dalam rapat pleno, Walid Azis disebut mengakui bahwa ia mencoblos satu surat suara, yang kemudian memengaruhi hasil rekapitulasi

Jumlah suara tercoblos di TPS tersebut meningkat dari 366 menjadi 367 suara.

Menurut Harkuna, pengakuan Ketua KPU tersebut dianggap melanggar integritas dan berpotensi menjadi preseden buruk jika terjadi di TPS lain.

Kami akan terus mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Lembaga negara seperti Bawaslu harus bekerja sesuai fungsinya, bukan untuk melindungi pelanggaran, tegasnya.

Dalam laporan itu, Harkuna juga menyinggung Pasal 178E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang memberikan keterangan palsu, dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda hingga Rp144 juta

Jika pelaku adalah penyelenggara pemilu, hukumannya bertambah sepertiga dari ancaman maksimum, sehingga bisa mencapai 8 tahun penjara dan denda Rp192 juta.

Hingga saat ini, hasil pemeriksaan Bawaslu menyatakan bahwa Walid Azis tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi.

Namun, Litiloly mengklaim bahwa pernyataan Ketua KPU di pleno berbeda dengan fakta yang ditemukan.
Litiloly juga mempertanyakan kredibilitas Bawaslu dalam menangani kasus ini.

Kami ragu dengan integritas mereka, tapi kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap, katanya.

Ia menegaskan bahwa kebohongan dalam proses pemilu adalah ancaman serius terhadap demokrasi.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan potensi kerawanan dalam proses rekapitulasi suara.

Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi pukulan besar bagi penyelenggara pemilu yang diamanahkan menjaga netralitas dan keadilan.

Bawaslu Kabupaten Buru diharapkan segera memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada. (SM)

Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz dinyatakan tidak terbukti mencoblos di TPS 21 Namlea tertuang dalam dua buah surat resmi Ketua Bawaslu Kabupaten Buru, Fathi Haris Thalib, tanggal 17 Desember 2024 menanggapi dua laporan kuasa hukum Paslon MANDAT , Harkuna Litiloly.

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buru itu telah diantar kepada pihak pelapor, pada Selasa malam dan ditempel di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Buru dan dilanjutkan dengan keterangan pers kepada para wartawan .

“Tidak ditemukan adanya tindak pidana pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Azis di TPS 21 Namlea” jelas Komisioner Bawaslu Kabupaten Buru, Taufik Fanolong di Kantor Bawaslu Jalan Pelabuhan Namlea, pada Selasa malam (17/12/2024).

Kata Taufik, terkait laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan terlapor Ketua KPUD Buru, Walid Azis, dari hasil keterangan klarifikasi oleh Gakumdu, tidak terbukti dia mencoblos di TPS-21 Namlea

Dari berbagai kesaksian saat Gakumdu melakukan klarifikasi, Walid Hanya terbukti mencoblos di TPS 19 Namlea dan tidak ada yang melihat dia mencoblos di TPS 21 Namlea.

Selain itu, tidak ada juga satupun dokumen yang membuktikan Walid Azis coblos di TPS 21.

Kemudian dari hasil klarifikasi, hanya ada dugaan pelanggaran kode Etik di mana Ketua KPU Buru telah mengeluarksn pernyataan yang membuat polemik di publik dan masyarakat,”jelas Taufik.

Lanjut Taufik, bahwa pernyataan yang di sampaikan oleh ketua KPU tidak berdasarkan pada unsur kejujuran dan profesional sebagai penyelengara pemilu.

“Olehnya itu, ada dugaan pelanggaran Kode Etik, maka Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan pelanggaran Ketua KPU Buru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),”kata Taufik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Paslon MANDAT melaporkan Walid Aziz ke Bawaslu, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan olehnya, dimana yang bersangkutan mencoblos pada tanggal 27 November bukan di TPS yang namanya tidak ada di DPT, dan DPTB.

Menanggapi laporan itu, Walid lebih jauh menjelaskan, awalnya ia terdaftar di DPT Desa Airbuaya, Kecamatan Airbuaya.

Namun setelah dipercayakan menjadi Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid sudah pindah domisili dari Airbuaya ke Kota Namlea, Kecamatan Namlea .

“Hanya saja, waktu itu kesediaan ribbon untuk cetak KTP terbatas, sehingga KTP masih belum ia kantongi.

Saat proses pendaftaran pemilih pilkada, Walid juga sudah terlanjur terdaftar di DPT Airbuaya, maka ia berinisiatif sampaikan ke bagian data Sekretariat KPU Buru untuk membuat DPTb agar dapat mencoblos di Namlea.

Sampai H minus 3, Walid belum menerima konfirmasi dari bagian data. DPTb atas namanya belum dibuat.

Kebetulan di hari yang sama, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Buru menghubungi Walid, memberitahukan bahwa ribbon untuk cetak KTP sudah tersedia dan KTP Namlea atas namanya sudah ada.

“Makanya Beta coblos di TPS 21 menggunakan KTP . Beta coblos sebagai DPK di Kecamatan Namlea,”tegas Walid.

Sebagaimana diketahui, pemilih DPK bisa menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara ditutup selama surat suara masih tersedia di TPS.

“Beta hanya coblos di Namlea dan tidak coblos di Airbuaya,”lagi tegaskan Walid

Sebagaimana diketahui, pemilih DPK bisa menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara ditutup selama surat suara masih tersedia di TPS.

“Beta hanya coblos di Namlea dan tidak coblos di Airbuaya,”lagi tegaskan Walid.

Ditanya wartawan, Walid kembali mengatakan, dirinya tidak coblos di Airbuaya dan hanya coblos di TPS 21 Namlea.

“Kalau coblos lebih dari satu kali pidana,”sambung Walid waktu itu.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan Walid saat memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Buru.

Dia tetap mengaku mencoblos di TPS 21 menggunakan KTP Namlea dan mengetuk palu mensahkan satu suara siluman di TPS 21 yang dimasalahkan para saksi paslon.

Namun setelah terungkap Walid ada mencoblos di TPS 19 Namlea menggunakan form A5, dia laporkan lagi ke Bawaslu dengan dugaan pidana pemilu, karena mencoblos lebih dari satu kali, yakni di TPS 19 dan TPS 21.(SM)

Kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru Nomor Urut 1 Muhammad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim melaporkan Walid Azis atas dugaan pelanggaran pemilu.

Walid dilaporkan karena ketahuan mencoblos dua kali di TPS 19 dan TPS 21 di Kota Namlea pada tanggal 27 November lalu.

Padahal Walid Azis telah masuk di daftar pemilih tetap ( DPT) di Desa Airbuaya, Kecamatan Airbuaya.

Artinya Walid tidak boleh melakukan pencoblosan diluar DPT. Harusnya Walid mencoblos di TPS Air Buaya bukan di TPS Namlea.

“Harkuna Litiloly kuasa hukum paslon nomor urut 1 ini mengatakan ada indikasi kuat bahwa Walid Azis telah melakukan tindak pidana pemilu,” ujarnya.

“Kami punya bukti yang cukup yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pemilu karena telah mencoblos dua kali dan itu sudah diserahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pelaporan yang dilakukan berdasarkan penelusuran di dua TPS tersebut. Mulai dari Ketua KPPS hingga warga yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat langsung Walid Azis mencoblos di dua TPS tersebut.

Saat pencoblosan di TPS 21, Walid menggunakan KTP dengan status sebagai Daftar Pemilih Khusus. Padahal namanya tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB di dua TPS tersebut.

Harkuna menjelaskan dari bukti yang ditemukan, Walid mencoblos di dua TPS tersebut dengan menggunakan KTP yang tidak sesuai domisili.

Walid dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Buru pada Sabtu (7/12/2024).

Selain laporan yang dilayangkan kuasa hukum dari pasangan M. Daniel Rigan-Harjo Udanto, Tim dan Kuasa hukum dari pasangan Amos Besan-Hamzah Buton juga ikut gugat KPU Buru ke MK atas dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPU Buru Walid Azis.(SM)

Pengundian nomor urut ini berlangsung dalam rapat pleno terbuka yang digelar di aula kantor Bupati Buru pada Senin, 23 September 2024.

Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Aziz membacakan berita acara pleno No. 187/TL.02-BA-2/2024 terkait penetapan nomor urut calon peserta Pilkada 2024.

Acara tersebut diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Peraturan KPU No. 08 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pengundian ini dilakukan berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Buru No. 82/PL.02.3-BA/8104/2024// Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

Berikut adalah hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024, Nomor Urut 1 Calon Bupati Buru Muhammad Daniel Rigan dan Wakil Bupati dr Harjo Udanto
Abukasim dengan Partai Pengusung, Nasdem dan Gerindra.

Untuk Nomor Urut 2 Calon Bupati Buru
Ikram Umasugi dan Wakil Bupati Sudarmo dengan Partai Pengusung, diantaranya, PKB, PAN, PKS

Sementara Nomor Urut 3 Calon Bupati Buru Aziz Hentihu dan Wakil Bupati Gadis Siti Nadia Umasugi dengan Partai Pengusung, PPP, GOLKAR dan PDIP

Dan Nomor Urut 4 pasangan calon Bupati Buru dan Wakil Bupati Amus Besan dan Hamsa Buton dengan partai pengusung, PERINDO, DEMOKRAT, HANURA dan PBB

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para komisioner KPU, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Buru.

Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Azis menyatakan usai melaksanakan pleno penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024, selanjutnya esok akan di adakan deklarasi kampanye damai di tanggal 24. Dan di tanggal 25 tahapan kampanye sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Ia berharap dalam tahapan kampanye nanti dapat berjalan dengan damai dan lancar,” tutupnya. (SM)