Dalam pernyataan tertulisnya, Rahmad menyebut sudah saatnya DPR RI segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang memberikan hukuman mati dan pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

“Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, tapi telah merampas hak-hak rakyat. Sudah waktunya para wakil rakyat di Senayan memasukkan undang-undang yang memungkinkan koruptor dihukum mati dan dimiskinkan,” tegas Rahmad, Senin (14/4).

Rahmad juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam memberantas korupsi. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penempatan para koruptor di sebuah pulau khusus, terisolasi dari kehidupan masyarakat.

“Kami sangat sedih melihat kondisi rakyat kita hari ini. Banyak yang kesulitan hanya untuk makan, sementara para koruptor menikmati kekayaan hasil menilap uang negara. Ini tidak adil,” lanjutnya.

Menurutnya, jika negara ingin benar-benar bersih, maka para pejabat dan aparatur negara harus memiliki integritas dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap para pejabat negara bisa sadar diri, jangan mencederai kepercayaan rakyat. Jangan rampok uang negara hanya demi kepentingan pribadi,” tutup Rahmad.

BPI KPNPA RI sebagai lembaga pengawas independen menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, serta mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Ketua Umum BPI KPNPA RI Desak Hukuman Mati bagi Koruptor, Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Tegas

Jakarta , –
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengungkapkan kemarahannya terhadap maraknya praktik korupsi di tanah air. Ia menilai tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara dan aparat penegak hukum sudah sangat meresahkan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Dalam pernyataan tertulisnya, Rahmad menyebut sudah saatnya DPR RI segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang memberikan hukuman mati dan pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

“Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, tapi telah merampas hak-hak rakyat. Sudah waktunya para wakil rakyat di Senayan memasukkan undang-undang yang memungkinkan koruptor dihukum mati dan dimiskinkan,” tegas Rahmad, Senin (14/4).

Rahmad juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam memberantas korupsi. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penempatan para koruptor di sebuah pulau khusus, terisolasi dari kehidupan masyarakat.

“Kami sangat sedih melihat kondisi rakyat kita hari ini. Banyak yang kesulitan hanya untuk makan, sementara para koruptor menikmati kekayaan hasil menilap uang negara. Ini tidak adil,” lanjutnya.

Menurutnya, jika negara ingin benar-benar bersih, maka para pejabat dan aparatur negara harus memiliki integritas dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap para pejabat negara bisa sadar diri, jangan mencederai kepercayaan rakyat. Jangan rampok uang negara hanya demi kepentingan pribadi,” tutup Rahmad.

BPI KPNPA RI sebagai lembaga pengawas independen menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, serta mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
(*/Red)

Hal ini disampaikan Prabowo dalam HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), yang menyebutkan dirinya berani untuk menghadapi pihak-pihak korup yang melawannya, terkhusus para penentang program-program untuk kesejahteraan rakyat.

“Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bahwa sebenarnya para koruptor itu beberapa kali telah diultimatum atau diberi peringatan keras untuk mengembalikan hasil curian dari uang rakyat.

Namun ternyata tetap saja peringatan keras itu tidak digubris, maka dari itu tekad kuat untuk memberantas korupsi di era Kabinet Merah Putih semakin ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan memberantas korupsi ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden di banyak acara-acara besar di tingkat nasional maupun internasional.

Terbaru pada Jumat (14/2), Presiden Prabowo yang hadir secara daring dalam forum dunia World Goverment Summit 2025 mengatakan bahwa tingkat korupsi Indonesia sudah mengkhawatirkan.

Segala bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, pajak rendah yang hanya berpihak pada pengusaha, menurut Prabowo telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Prabowo bertekad untuk menangani pihak-pihak dengan perilaku yang merugikan negara tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu.

Salah satu yang telah dilakukannya ialah dengan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga yang telah menghasilkan penghematan 20 miliar dolar AS.

Anggaran yang dihemat tersebut disiapkan untuk nantinya digunakan dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan.

“Saya yakin bahwa jika saya tidak menyimpan uang itu, uang itu akan hilang begitu saja. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang mengakar. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bertekad untuk bergerak, saya bertekad untuk menegakkan hukum,” kata Prabowo.

Pernyataan Presiden tersebut berkaitan dengan pidato sebelumnya yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, pekan lalu, yakni soal memberi kesempatan koruptor bertobat selama mereka mengembalikan hasil curiannya kepada negara.

“Ada yang mengatakan bahwa Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya ‘kan? Orang bertobat, bertobat, tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja,” kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dalam pidatonya itu, Prabowo menegaskan kembali janjinya saat pelantikan sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024 tentang pemerintahan yang bersih.

Prabowo mengingatkan bahwa keinginannya adalah menegakkan hukum untuk menghilangkan manipulasi dan korupsi.

Presiden menekankan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

Karena rakyat Indonesia yang memilihnya sebagai Presiden, Prabowo menegaskan kepada semua aparat pemerintah untuk membersihkan diri mereka masing-masing atau bertobat.

“Bukan saya maafkan koruptor, tidak! Saya mau sadarkan mereka. Ya sudah telanjur dahulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu ‘kan ajaran agama. Bertobatlah kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu ke mana kita akan cari,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden beserta rombongan menteri dan pejabat negara yang hadir seluruhnya kompak mengenakan baju batik berwarna cokelat tua.