Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada kegiatan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building, yang bekerja sama dengan INHA University. Kegiatan tersebut berlangsung di Incheon Global Campus Korea Selatan, Senin (24/6/2024).

“Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kami menuju peningkatan praktik Smart Governance,” ungkap Yusharto.

Dia melanjutkan, Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya. Dirinya menambahkan, penerapan Smart Governance yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Tidak hanya itu, penerapan Smart Governance juga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan. “Pertukaran pengetahuan dan pengalaman pada hari ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada upaya kita bersama dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Yusharto mengatakan, penerapan Smart Governance juga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta. Upaya ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif. Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, Yusharto mengatakan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, hingga media.

“Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada, guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Dengan demikian, konsep Smart Governance akan menjadi semakin kuat.

“Saya berharap semua peserta mendapatkan program pelatihan yang sukses dan bermanfaat. Semoga pertemuan ini menginspirasi kita semua untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Rapat penjajakan kerja sama itu dilaksanakan pada Rabu (13/3/2024). Hadir dalam pertemuan itu Kepala BPSDM Sugeng Hariyono dengan didampingi Sekretaris BPSDM Kemendagri Mochamad Rizal dan Kepala Bagian Integrasi Achmad Deni. Sedangkan dari Universitas Inha hadir Jung Changhoon dan Myeong Seunghwan.

Adapun salah satu bentuk pelaksanaan kerja sama ini adalah melalui kegiatan kursus singkat bagi sepuluh pegawai di lingkungan BPSDM Kemendagri. Pihak Universitas Inha juga menyarankan program utama dalam kunjungan Kemendagri ke Korsel, yaitu pelatihan smart government & smart city.

Nantinya, peserta yang mengikuti pelatihan akan mengunjungi tempat percontohan smart city di Myeongdong. Selain itu, selama kunjungannya, peserta juga akan mempelajari cara kerja bea dan cukai di Korsel. Untuk itu, perwakilan dari Universitas Inha meminta Kemendagri mengirimkan daftar peserta yang akan mengikuti kunjungan.

Dalam pertemuan itu, Sugeng menyarankan agar pihak Universitas Inha mengirimkan penawaran program dan rencana kegiatan kepada Kemendagri. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana kerja sama sehingga programnya dapat terimplementasi secara jelas dan tertib administrasi.

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi saat ini.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama BSKDN dengan Universitas Inha di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Lebih lanjut, Yusharto berharap kerja sama tersebut dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan keterampilan untuk memacu terciptanya inovasi kebijakan yang mendukung pembangunan keberlanjutan di Indonesia. “Kita bisa jadikan ini untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari Universitas Inha dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan efisien,” terang Yusharto.

Dia menambahkan, peserta short course tersebut tidak hanya para pegawai BSKDN, melainkan juga pegawai dari lembaga lainnya meliputi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. “Terkait pesertanya kita akan konsolidasikan kembali agar masing-masing lembaga mendapatkan alokasi sebanyak kurang lebih 7 orang,” jelasnya.

Yusharto menjelaskan, materi substansi short course tersebut menitikberatkan pada analisis kebijakan publik dan studi komparasi dengan mencermati tata kelola Kota Incheon, serta menganalisis bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Korea Selatan. “Incheon juga didaulat sebagai smart city sehingga titik fokus komparasi juga berkaitan dengan tata kelola digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, delegasi dari Universitas Inha Myeong Seunghwan mengatakan pihaknya menyambut baik kesempatan kerja sama dengan BSKDN. Dia berharap melalui kerja sama tersebut peran analis kebijakan dapat semakin kuat sehingga kualitas kebijakan publik yang diputuskan dapat semakin efektif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Kami berharap dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik kami dengan BSKDN untuk membantu memperkuat kapasitas mereka dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(*/Rendy)