Kegiatan ini sekaligus menandai peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang jatuh pada 12 Juli. Prosesi peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga turut mendampingi Presiden meninjau berbagai gerai koperasi di lokasi acara, seperti Klinik, Apotek, Kantor Koperasi dan Simpan Pinjam, Gerai Sembako dan Pangkalan LPG, Gerai Logistik, hingga Gerai Sarana Pertanian.

Diketahui, Kopdeskel Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang operasionalisasi dan implementasinya berlangsung di seluruh daerah, bahkan hingga ke desa dan kelurahan di Indonesia. Karena itu, Mendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah turut mengawal dan mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama melalui imbauan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan Kopdeskel.

Secara khusus, menjelang hari peluncuran, Mendagri terus memantau kesiapan kegiatan. Tercatat sejumlah rapat yang dipimpin Mendagri berfokus untuk memastikan persiapan peluncuran Kopdeskel Merah Putih berjalan dengan baik.

Di antaranya, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Launching Kopdeskel Merah Putih pada Kamis (17/7/2025) malam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Mendagri menyoroti pentingnya rekayasa lalu lintas demi menjamin kelancaran acara, mengingat tingginya antusiasme dan kehadiran para peserta dari berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Selanjutnya, dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Kopdeskel Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (18/7/2025) pagi, Mendagri kembali menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh kepala daerah dalam mendukung peluncuran Kopdeskel Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang tidak hadir secara fisik wajib mengikuti secara daring bersama jajaran Pemda masing-masing, termasuk para kepala desa. Mendagri menjelaskan, kehadiran para kepala daerah memiliki arti strategis, utamanya untuk menyaksikan langsung model percontohan Kopdeskel yang diresmikan Presiden, serta mendengarkan arahan langsung mengenai pelaksanaan program tersebut.

“Ini adalah Program Strategis Nasional, sekali lagi Program Strategis Nasional [meliputi] MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih kemudian Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, Program Strategis Nasional yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan, didukung oleh seluruh pemerintahan daerah,” ujarnya.

Di samping itu, Mendagri turut mendorong Pemda memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peluncuran di wilayah masing-masing, termasuk untuk kebutuhan legalitas seperti pembiayaan akta notaris dalam pendirian Kopdeskel.

Adapun dalam peluncuran ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Nasional, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Selain itu, turut bergabung ke atas panggung Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

“Di pemerintahan Pak Prabowo ini, beliau dengan tegas telah membentuk Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan 80 ribu lebih Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia,” ujar Budi saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan, sejalan dengan amanah pendiri bangsa, koperasi diharapkan mampu dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Kopdeskel Merah Putih, imbuh Budi, dalam pelaksanaannya melibatkan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, ia mengajak kepala daerah agar bersama-sama merealisasikan kebijakan tersebut karena akan memiliki dampak positif kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, keberadaan Kopdeskel Merah Putih bakal membantu rakyat untuk memperoleh harga komoditas dengan harga terjangkau. Pasalnya selama ini beberapa produk usaha yang dibutuhkan masyarakat kerap melalui rantai distribusi panjang. Akibatnya, harga produk tersebut sering kali tidak dapat dijangkau masyarakat, khususnya dari kalangan bawah.

“Jadi dari pabrik, ke kabupaten langsung ke koperasi, ke masyarakat. Sehingga harga bisa lebih murah dan menguntungkan warga, masyarakat, khususnya di desa,” ungkapnya.

Di lain pihak, Budi percaya Kopdeskel Merah Putih juga akan membantu para petani. Pasalnya, hasil panen petani dapat diserap langsung oleh Kopdeskel Merah Putih untuk kemudian disalurkan kepada konsumen. Dengan demikian, hasil panen tersebut dapat diserap dengan harga yang menguntungkan petani.

Di dalam Kopdeskel Merah Putih tersebut nantinya juga akan berisi unit usaha lain yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini meliputi penyediaan pupuk, agen LPG, gerai sembako, gerai obat murah, hingga pergudangan cold storage. Budi berharap, para pihak terkait, khususnya kepala daerah, dapat saling bekerja sama untuk merealisasikan program tersebut.

“Jadi artinya kesuksesan kita mengeksekusi program ini adalah kemampuan gubernur, bupati, [wali kota], dan juga kepala desa. Untuk sama-sama kita membangun gotong royong, membuat sejarah bagi bangsa ini. Karena yang kita kerjakan hari ini adalah membuat sejarah,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Tolong dibantu masing-masing koperasinya untuk disepakati unit usahanya arahnya ke mana dan didampingi bersama dinas [mengenai penguatan] kapasitas pengurusnya,” ujar Bima saat memberikan pengarahan kepada camat dan lurah se-Kota Depok di Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa (10/6/2025).

Ia mengimbau agar proposal rencana pengelolaan Kopdeskel Merah Putih disusun dengan menjelaskan unit usaha yang akan dikelola. Dengan demikian, modal usaha yang dipinjamkan dapat dikelola dengan baik. Adapun besaran modal yang disalurkan akan disesuaikan dengan data yang diajukan.

Di sisi lain, Bima juga mendorong Pemkot Depok, termasuk jajaran kelurahannya, agar segera menyelesaikan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) untuk membentuk Kopdeskel Merah Putih. Bila tahapan itu diselesaikan, maka Provinsi Jabar akan menjadi salah satu daerah yang menuntaskan pembentukan Kopdeskel Merah Putih. Pasalnya, dari seluruh daerah di Jabar, hanya Kota Depok yang belum menyelesaikannya.

“Di Jawa Barat ini, coba tolong tampilkan datanya, tampilkan datanya, ini semua sudah 100 persen, kecuali, kecuali Kota Depok,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, Kopdeskel Merah Putih merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan. Kopdeskel Merah Putih tersebut rencananya akan diluncurkan secara serentak pada 12 Juli 2025.

“Dan mulai bergeraklah di situ [setelah diluncurkan]. Nah, berputar dan dibangunlah ekosistemnya nanti,” terangnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, Wali Kota Depok Supian Suri, lurah dan camat se-Kota Depok, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula serbaguna, Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Palas, Kamis (08/05/2025).

Turut terlihat hadir pada giat tersebut, PLT Kepala Dinas Korperindag Kabupaten Palas,
Staff ahli Kabupaten Palas, Camat beserta staf Kecamatan Barumun Selatan., kepala Desa beserta perangkat., Ketua BPD beserta perangkat., Babinsa Koramil 08 Barumun., Bhabinkamtibmas Polsek Barumun., Pendamping Desa., Tokoh adat, agama, masyarakat, cerdik pande, dan warga masyarakat Desa Gunung Intan, serta tamu undangan lainnya.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK, melalui Kapolsek Barumun Iptu Sakti K Harahap, SH, menyampaikan Hasil Musyawarah Masyarakat dalam giat tersebut dengan Nama Koperasi : KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA GUNUNG INTAN.

Adapun Pengurus Koperasi yakni
Ketua koperasi Khoirul Fadly Harahap, Bendahara Nurdiana Lubis., Sekretaris Nirmala putri salsabila., Wakil Ketua I Arif Efendi Hasibuan dan Wakil Ketua II : Arham Sakti Lubis.

Kemudian, Susunan pengawas terdiri dari Kepala Desa Gunung Intan sebagai ketua pengawas, Anggota pengawas Syukur Hasibuan, dan Anggota pengawas lainnya masih dalam proses pemilihan.

Selanjutnya dalam, Penentuan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yaitu
Simpanan Pokok belum ditentukan dan Simpan sukarela belum ditentukan. Dan Simpanan Wajib belum ditentukan.

“Dan untuk Penentuan Usaha yang akan di bentuk, seperti Usaha di Bidang usaha simpan pinjam, penyediaan sembako dan pembelian hasil bumi” Ujar Kapolsek.

Lebih lanjut Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K Pohan, mengatakan, Adapun Maksud dan Tujuan diselenggarakan Musdes Pembentukan koperasi merah putih desa ini, Sebagai inisiatif yang bertujuan untuk membangun ekonomi desa yang kuat dan mandiri. Dengan memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi, Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kegiatan selesai pada pukul 12.30 Wib. Selama kegiatan berjalan dalam keadaan aman dan tertib”. Katanya.

Disamping itu, Bripka Ginda K Pohan, selaku Kasubsi Penmas.
mengajak para peserta musdes agar mewujudkan Kamtibmas yang aman dan damai, hindari perpecahan, perbedaan pilihan itu biasa, jangan sampai perbedaan membuat permusuhan antar satu dengan yang lain, pungkasnya. (081)

“Kalau kata Bung Hatta, koperasi itu adalah sokoguru perekonomian nasional. Maka hari ini adalah sejarah bagi bangsa ini karena Presiden Prabowo kemudian memanifestasikan konsep dan pemikiran itu melalui program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Bima saat memimpin lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Bima menjelaskan, salah satu persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah adalah urbanisasi. Menurut dia, dengan adanya Kopdes Merah Putih, tantangan tersebut dapat diatasi. Ia membeberkan bahwa terdapat tiga model pembentukan Kopdes Merah Putih yang dapat diterapkan.

Pertama, membangun dari nol, yakni oleh desa yang belum memiliki lahan maupun kelembagaan. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi yang tidak aktif di desa.

Lebih lanjut, Bima menerangkan bahwa pengembangan koperasi dapat dilakukan dengan menambahkan unit-unit usaha atau kegiatan pelayanan, seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan, serta logistik desa.

“Jadi kalau sudah ada maka dikembangkan untuk meliputi poin-poin atau unit-unit kegiatan seperti ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan juga, Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan spesifikasi karakteristik di daerahnya masing-masing,” tambah Bima.

Terkait dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berfokus pada empat hal. Pertama, mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Kedua, memberikan pendampingan kepada provinsi, kabupaten, dan kota dalam proses pembentukannya.

Ketiga, memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung Kopdes dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dan terakhir, Kemendagri melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan program. Jadi setelah berjalan, maka akan dilakukan supervisi untuk proses-proses pengawasan,” tandasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan, serta Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat kementerian/lembaga terkait, serta jajaran Pemda dan pemerintah desa di wilayah Jawa Barat dan Sumatra secara virtual.

(*/Rendy)