Tomsi mengungkapkan komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah pada minggu ketiga Februari 2025. Beberapa komoditas itu antara lain minyak goreng di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota.

“Bawang putih di 143 [kabupaten/kota], cabai rawit 123 [kabupaten/kota], beras di 96 [kabupaten/kota]. Kami sangat berharap di daerah-daerah yang naik ini ya mau enggak mau operasi pasar,” kata Tomsi.

Khusus untuk bawang putih yang 99 persen berasal dari impor, Tomsi menyebut bahwa masalah utama terletak pada distribusi. Menurutnya, ketika komoditas tersebut masuk, harga seharusnya bisa stabil. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan distribusi komoditas impor dilakukan dengan baik, terutama menjelang Lebaran.

“Beberapa kali Lebaran ini kenaikan bawang putih itu bisa sampai 200 persen. Bisa sampai Rp120.000 [per kilogram] harganya. Jadi mohon teman-teman bisa menanggapi ini,” tambahnya.

Tomsi mengingatkan, jika Pemda tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, maka kenaikan harga akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, ia meminta stakeholders terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk benar-benar memahami dinamika harga di daerah masing-masing.

“Apalagi tentunya minggu depan itu sudah kepala daerah yang baru [mulai efektif bertugas], dan kita akan memulai rapat kita dengan kepala daerah yang baru. Tolong tentunya Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun [ke lapangan mengecek pasar],” ungkapnya.

Dalam pantauannya melalui Rakor Inflasi yang dilakukan setiap Senin, masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Untuk itu, ia pun berharap TPID segera bergerak cepat dan memastikan pelaksanaan tugas dengan baik.

Selain itu, kementerian/lembaga (K/L) perlu melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat hingga sampai ke konsumen.

“Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, kemudian kita akan lihat hasilnya di minggu depan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita untuk mempertahankan tidak terjadi kenaikan harga,” tandasnya.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang,” katanya.

Meski inflasi periode ini menurun, Tomsi menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran. Selain itu, diminta pula agar para stakeholder terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk. Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.

“Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya,” ujarnya.

Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Adapun sepuluh provinsi itu terdiri dari Papua Tengah (5,39 persen), Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).

“Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh tertinggi. Ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional,” ungkapnya.

(*/Rendy)