“KUHAP yang baru ini harus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum,” kata Carrel di hadapan para legislator.

Carrel menyebut KUHAP baru harus menjadi pendamping yang ideal bagi KUHP No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 1 Januari 2026.

6 Usulan Penting Versi Peradi
Carrel memaparkan enam poin penting yang menjadi perhatian utama kalangan advokat:

1. Perlindungan HAM saat penyelidikan

Orang yang diperiksa wajib didampingi advokat. Advokat juga punya hak menyatakan keberatan jika terjadi tekanan terhadap klien.

2. Pemeriksaan dibatasi waktu dan frekuensi

Pemeriksaan hanya boleh dilakukan saat jam kerja, dan dibatasi jumlah hari dan frekuensinya.

3. Imunitas hukum bagi advokat

Advokat yang bekerja dengan itikad baik tidak boleh dikriminalisasi. Mereka juga dikecualikan dari pasal Obstruction of Justice.

4. Penahanan harus disetujui hakim

Penyidik tak bisa sembarangan menahan. Harus ada persetujuan dari Hakim Komisaris, agar mencegah kriminalisasi atau kasus pesanan.

5. Penyidik dilarang bawa senjata api

Larangan ini demi mencegah intimidasi kepada saksi atau tersangka saat pemeriksaan.

6. Sanksi tegas untuk salah tetapkan

Tersangka atau salah tangkap
Jika ada kesalahan dalam penetapan tersangka atau salah tangkap, korban berhak atas ganti rugi. Bahkan, penyidik bisa dikenai sanksi pidana.

Dorong Reformasi Peradilan

Carrel berharap Komisi III DPR dan Pemerintah tak menunda pengesahan RKUHAP. Menurutnya, aturan baru ini penting untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan.

“Sudah waktunya kita reformasi total. KUHAP lama terlalu banyak celah pelanggaran HAM. Kita butuh KUHAP baru yang berpihak pada keadilan dan hak-hak warga,” pungkas Carrel. (*)

Lima nama peraih suara terbanyak akhirnya disahkan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11/2024), setelah melalui rangkaian seleksi serta penjabaran visi dan misi.

Setelah pemilihan di internal Komisi III selesai, lima nama itu selanjutnya akan diajukan dalam rapat paripurna dan terakhir diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima orang calon Dewas KPK terpilih berdasarkan pemungutan suara oleh Komisi III DPR RI:

1. Benny Jozua Mamoto

Benny Jozua Mamoto adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 berlatar belakang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir inspektur jenderal polisi.

Beberapa jabatan pernah diembannya sebelum terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK, antara lain Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Direktur Badan Narkotika Nasional, dan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. Wisnu Baroto yang pria berlatar belakang jaksa yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029.

Komisi antirasuah bukan tempat yang asing bagi pria yang pernah menjadi ditugaskan sebagai jaksa penuntut umum (JPU) di KPK. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya, antara lain kasus suap Bagir Manan, penyimpangan pengurusan paspor di KJRI Penang, Malaysia, dan kasus korupsi Hamdani Amin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan penelusuran, Wisnu Baroto pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

3. Gusrizal

Gusrizal adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 yang berlatar belakang hakim.

Berdasarkan penelusuran Gusrizal saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu perkara yang pernah disidangkan Gusrizal adalah pemberian 900 ribu dolar AS dari mantan Direktur Bank Indonesia Iwan R. Prawiranata kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Salman Maryadi. Saat itu, Iwan sempat terjerat dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

4. Sumpeno

Sumpeno adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 yang juga berlatar belakang hakim.

Berdasarkan penelusuran, Sumpeno pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu perkara yang disidangkannya adalah kasus suap tiga hakim serta panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan terdakwa OC Kaligis.

Saat ini Sumpeno menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta.

5. Chisca Mirawati

Chisca Mirawati adalah anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 dengan latar belakang profesional di bidang keuangan.

Rekam jejaknya di bidang keuangan, antara lain sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank MNC Internasional Tbk, Standard Chartered Bank (Indonesia), dan PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Chisca juga merupakan pendiri firma hukum CMKP Law-Chisca Mirawati, Kanya & Partners yang berkantor di Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

“Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

“Hari ini sampai besok, di bagi 14 sesi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadier, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Ia mengatakan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon anggota LPSK itu dibagi ke dalam 14 sesi.

Ia menyebut pada hari kedua, Komisi III DPR dijadwalkan langsung mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan terhadap calon anggota LPSK. “Besok (Selasa) jam 18.00 pengambilan keputusan,” katanya.

Berikut ini daftar nama calon anggota LPSK periode 2024-2029 yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

1. Susilaningtias, S.H., M.H. (wakil ketua LPSK)
2. Sri Suparyati, S.H., LL.M. (manajer Internal Lokataru)
3. Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si. (dosen pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia)
4. Ir. Yosep Adi Prasetyo (peneliti pada Komisi Informasi Pusat)
5. Brigjen. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. (wakil ketua LPSK)
6. Apong Herlina, S.H., M.H. (anggota Komisi Kejaksaan)
7. Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si (PNS – asesor SDM aparatur di Kementerian Hukum dan HAM)
8. Wahyu Wagiman, S.H, M.H.(advokat)
9. (Dr.iur) Antonius P. S. Wibowo, S.H., M.H. (wakil ketua LPSK)
10. Asnifriyanti Damanik, S.H. (advokat)
11. Subhan, S.T., M.H. (tenaga ahli Yayasan Adil Sejahtera)
12. Sri Nurherwati, S.H. (advokat)
13. Wawan Fahrudin, S.Sos., M.E. (staf khusus kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
14. Mahyudin, S.H., M.H (dosen Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta)