“Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1/2025) malam.

Pung Nugroho Saksono memimpin langsung kegiatan penyegelan tersebut.

Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu mereka. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral,” katanya pula.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

KKP juga memberikan waktu maksimal selama 20 hari agar pagar yang telah dipasang tersebut segera dibongkar. Apabila tidak dibongkar, maka pembongkaran dilakukan langsung oleh petugas KKP.

“Kami akan dalami dulu. KKP akan mendalami siapa pemiliknya. Kami cari informasi. Kalau sudah fiks ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut,” kata Pung menegaskan.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya bakal mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, apabila tidak mengantongi izin KKPRL.

Menteri KP, di Karawang, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, sudah meminta Direktur Jenderal PSDKP untuk melihat langsung ke lokasi, dan melakukan pengecekan terkait pemasangan pagar laut tersebut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa Indonesia didominasi oleh pulau sangat kecil (tiny island) dengan luas di bawah 100 km² atau 10.000 hektar, mencapai 17.207 pulau. Pulau-pulau ini memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab untuk mengelola pulau-pulau sangat kecil ini. Aktivitas di pulau-pulau kecil tersebut dapat mempengaruhi langsung keberlanjutan ekosistem penting seperti mangrove, lamun, terumbu karang, dan sumber daya ikan serta perairan laut yang mencapai 70% dari seluruh luas wilayah Indonesia.

Dari jumlah pulau yang telah dibakukan namanya, terdapat 3.862 pulau yang memiliki potensi investasi di bidang pariwisata. Namun, saat ini baru 197 pulau yang dimanfaatkan untuk investasi oleh 1.197 pelaku usaha. Dengan demikian, masih terdapat peluang investasi di 3.665 pulau lainnya. Pengelolaan pulau kecil yang baik akan memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk mendorong percepatan investasi di pulau-pulau kecil, KKP telah melakukan sertifikasi hak atas tanah di 58 pulau kecil dengan status Hak Pakai atas nama KKP. Lahan tersebut dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha yang berminat berinvestasi di pulau-pulau kecil.

Pada tahun ini, KKP sedang melakukan proses sertifikasi terhadap 33 pulau kecil yang berpotensi untuk investasi di beberapa kabupaten/kota. KKP bersama pemerintah daerah terus berupaya melakukan sertifikasi pulau-pulau kecil lainnya. Sertifikasi minimal 30% dari luasan setiap pulau dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan inisiator Archipelagic and Islands States (AIS) Forum, memiliki peran penting dalam kepemimpinan dunia di bidang tata kelola pulau dan pulau kecil serta berkomitmen mendukung keberlanjutan ekologi-ekonomi pulau kecil di dunia.

Dalam side event bertema “Implementing Blue Economy on Small Islands Management”, hasil dari side event ini akan berkontribusi terhadap output yang diharapkan dari konferensi tersebut, khususnya terkait dua sub tema: “Blue Economy” dan “Islands and Small Islands Development Issues”.

Melalui side event ini, diharapkan tercipta rekomendasi strategi pengelolaan pulau kecil melalui berbagi pembelajaran, pengetahuan, pengalaman, praktik terbaik, dan inovasi. Selain itu, diharapkan juga dapat mengarusutamakan kebijakan dan capaian pembangunan pulau kecil yang mengimplementasikan ekonomi biru berkelanjutan serta mendapatkan dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi biru KKP.

Side event ini akan diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi, LSM, pelaku usaha, dan peserta konferensi internasional dari berbagai negara. Diharapkan, kegiatan ini akan melahirkan gagasan, pemikiran, dan strategi yang menjadi rekomendasi dalam pengelolaan pulau kecil dengan prinsip ekonomi biru berkelanjutan serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

(Yyt)

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama bisnis hulu hilir perikanan tangkap dan penangkapan ikan terukur bersama PT Samudera Indo Sejahtera (SIS) dan kelompok nelayan di Kota Tual pada hari ini, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional. PIT/ Penangkapan Ikan Terukur dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sampai hari ini kita belum mampu dan belum bisa berhasil ekspor produk perikanan kita ke Eropa. Salah satu yang saya dapatkan informasi kenapa itu terjadi, dia cuman jawab cara penangkapan kalian masih barbar,” kata Trenggono, di Tual, Maluku Tenggara.

Jadi inilah salah satu jawabannya, penangkapan terukur itu adalah untuk memberikan keyakinan kepada market di dunia juga bahwa ikan ditangkap dengan cara yang lebih lebih manusiawi lebih baik. Dan ikan yang lebih bisa dideteksi bawah ini dari mana, jenisnya seperti apa, peralatan tangkap seperti apa, dan lebih efisien,” sambungnya.

Di Tual merupakan salah satu titik pengembangan modeling PIT/Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia Timur.sehingga PT Samudera Indo Sejahtera (SIS) telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur secara profesional efektif efisien dan modern.

oleh sebab itu PIT/ Penangkapan Ikan Terukur diharapkan akan meningkatkan produktivitas di daerah sehingga diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mendongkrak perekonomian Indonesia khusunya di daerah Tual. Trenggono menjelaskan, ekonomi daerah bisa didorong melalui langkah pemusatan produktivitas, di mana penangkapan hingga pengolahan hasil tangkapan akan dilakukan langsung di Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Hal ini sering dipertanyakan ke saya oleh nelayan atau pelaku industri di Pantura, ‘Pak kalau di Jawa butuh ikan gimana.?” Ya dikirim aja, dia beli dari dari Tual dan dikirim ke Jawa. Akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan kapalnya dari Jawa nangkap sini balik lagi, ongkosnya sudah double sehingga tidak efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP TB Haeru Rahay mengatakan, dalam proses implementasi model PIT di zona 3, total sebanyak 187 kapal yang sebelumnya menyetor ikan ke zona 6 Jakarta, kini telah disinergikan untuk menjaring dan menyetor ikan di Tual dan Kepulauan Aru. Diestimasikan transaksi bisa dihasilkan Rp 48,4 miliar.

“Hasil produksi ikan dari 187 kapal ini diestimasi sekitar 4.578 ton setiap bulannya, dengan nilai transaksi sekitar Rp 48,4 miliar dalam satu bulannya. Nilai ini masih sangat kecil, namun izinkan kami akan selalu memotivasi teman-teman mensinergikan semuanya,” kata Haeru, dalam kesempatan yang sama.

Haeru mengatakan, kunci utama dari kelancaran proses transformasi tak lain adalah sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, serangkaian pertemuan dilakukan dalam menggagas modeling PIT di Provinsi Maluku hingga lahirlah kerja sama bisnis hulu hilir perikanan.

Dari hal tersebut diatas,Menteri Perikanan & Kelautan meminta kepada seluruh pihak dan instansi terkait mulai dari Tingkat Pusat,Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten agar bisa mendukung sepenuhnya PT.Samudera Indo Sejahtera (SIS) dan PT Industri Perikanan Arafura (IPA), serta sejumlah koperasi nelayan, Dimana salah satu strateginya yaitu penjualan ikan bisa diarahkan dan dikonsentrasikan di Pelabuhan PT. Samudera Indo Sejahtera (SIS) maupun di PT. Industri Perikanan Arafura (IPA) dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta perekonomian Nasional dengan mengekspor ikan secara massif ke luar negeri secara langsung sekaligus bisa dijadikan Tual sebagai Lumbung Ikan Nasional Indonesia/LINI dalam Perspektif Ketahanan Pangan dari bidang perikanan.

Selain Menteri Perikanan dan Kelautan, hadir juga dalam acara Launching Modeling PIT/Penangkapan Ikan Terukur tsb adalah Drs.Sadali Ie, Penjabat Gubernur Maluku. Dalam sambutanya Drs.Sadali menyambut kedatangan Menteri dengan penuh antusias termasuk masyarakat Tual. Atas nama pemerintah provinsi Maluku dan Forkopimda Provinsi, berjanji akan mendukung sepenuhnya tentang modeling PIT tersebut dengan harapan dimasa mendatang dapat menberikan konstribusi positif bagi provinsi Maluku dan selutuh Indonesia.” Ujarnya. (*)

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, menyatakan bahwa program edukasi ini diharapkan dapat mengubah pandangan generasi muda mengenai sampah plastik; dari yang dianggap sebagai limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis setelah diolah.

“KKP berharap melalui edukasi ini, generasi muda dapat lebih peduli terhadap kelestarian laut dengan mengelola sampah plastik secara bijak; sekaligus mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS),” jelas Victor di hadapan para siswa SDN 3 Sekotong Barat, Lombok Barat, NTB, Rabu (29/5/2024).

Victor juga menambahkan bahwa edukasi ini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekolah dan masyarakat setempat melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kunjungan kerja Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), yang diadakan pada 30 Mei 2024 di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Plastik di Laut, KKP menargetkan pengurangan 70 persen sampah laut pada tahun 2025. Oleh karena itu, sejak 2022, KKP secara rutin melaksanakan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Pada tahun 2024, Gernas BCL telah dimulai pada awal Mei serentak di 22 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Di lokasi kegiatan, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa sampah plastik dan kertas dapat didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan. Selain itu, sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos; sedangkan sabut kelapa yang melimpah di Lombok Barat bisa diolah menjadi cocofeat, pupuk sekaligus media tanam yang baik.

“Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik sangat krusial; masa depan lingkungan kita bergantung pada mereka. Harapan kami, anak-anak mulai sadar bagaimana mengelola plastik dengan lebih baik agar laut tetap sehat dan Indonesia menjadi lebih sejahtera,” tegas Yusuf.

Leni Monika, guru di SDN 3 Sekotong, sangat mengapresiasi inisiatif KKP untuk siswa-siswinya. “Edukasi daur ulang sampah laut sangat berguna bagi anak-anak, terutama karena kami tinggal di dekat pantai. Anak-anak pun termotivasi dan bersemangat mengelola sampah di sekitar sekolah. Semoga setelah kegiatan ini, anak-anak semakin pintar memilah sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Neli Familia Sentia, siswa kelas 6 SDN 3 Sekotong, mengungkapkan kegembiraannya mengikuti kegiatan ini. “Kemarin, saya mendaur ulang sampah menjadi bahan papan untuk membuat hiasan dan tempat pensil. Saya senang karena sekarang punya tempat pensil baru,” katanya dengan antusias.

Gernas BCL adalah bagian dari program ekonomi biru yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk memulihkan kesehatan laut dari dampak negatif sampah plastik sebagai wujud implementasi kebijakan ekonomi biru KKP.

(Yyt)