KJP merupakan program strategis yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta dari kalangan kurang mampu, agar dapat menempuh pendidikan minimal hingga lulus SMA/SMK sederajat, dengan pembiayaan penuh dari Pemprov DKI Jakarta.

Selain mendapatkan fasilitas pendidikan secara cuma-cuma, penerima KJP juga berkesempatan menikmati fasilitas
rekreasi gratis ke Ancol Taman Impian.
Cara menggunakan KJP untuk masuk Ancol sangat mudah. Pertama, pastikan pelajar membawa KJP dan kartu pelajar yang sesuai dengan nama di KJP serta masih berlaku. Kedua, KJP akan diverifikasi oleh petugas di loket Pintu Gerbang Utama Ancol.

Setelah proses verifikasi, pelajar dapat langsung masuk secara gratis ke kawasan Ancol Taman Impian.
Perlu diketahui, fasilitas rekreasi gratis ini hanya berlaku pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, serta selama masa liburan sekolah.

Setibanya di Ancol Taman Impian, pemegang KJP tidak perlu khawatir soal transportasi di dalam kawasan, karena bus wara-wiri siap mengantar menuju berbagai destinasi favorit, termasuk pantai. Pelajar bisa menikmati hamparan pasir putih di sepanjang Symphony of The Sea.

Selain itu, mereka juga dapat beraktivitas seperti jogging, jalan santai, atau sekadar menikmati udara segar di jalur pedestrian yang luas dan nyaman, sambil menanti momen matahari terbit atau terbenam.

Pemegang KJP juga bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau Ecopark. Di sini, pelajar dapat belajar berkebun, mengenal dan memberi makan satwa, hingga menikmati fasilitas seperti taman fitness, bersepeda, atau bersantai di area yang teduh. Dari Ecopark, mereka juga bisa mengunjungi Pasar Seni Ancol untuk melihat berbagai karya seni dan belajar melukis bersama para seniman.

“Program KJP Gratis Masuk Ancol diharapkan dapat menambah keceriaan dan kegembiraan warga Jakarta dalam berwisata di Ancol Taman Impian,” ujar Winarto, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, melalui siaran persnya, pada Kamis (17/4/2025). (*/hel).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengungkapkan, pada pendaftaran calon penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan sumber DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kategori Layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian, dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai pengguna (user) data DTKS dan data Regsosek,” terang Purwosusilo, di Jakarta, pada Selasa (5/3/2024).

Lebih lanjut, Purwosusilo memaparkan, bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Pemeringkatan kesejahteraan (Desil) untuk peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJP Plus dan KJMU dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4).

“Bagi masyarakat yang terdata dalam pemeringkatan kesejahteraan Desil 5,6,7,8,9,10 (kategori keluarga mampu) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus dan KJMU. Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan dan ketentuan yang berlaku ini,” pungkasnya. (*/hel).