Hal itu dilakukan dalam upacara pengucapan sumpah atau janji di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025)

“Hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat baru saja melantik anggota MPR pengganti antarwaktu,” kata Muzani ditemui usai acara.

Dia berharap dilantiknya lima anggota MPR yang baru itu akan memperkuat posisi MPR, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja aktif MPR.

“Teman-teman yang baru saja dilantik akan segera menyesuaikan pada posisinya dan mengambil peran penting dalam peran dan tugasnya sebagai anggota MPR,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap anggota yang baru saja dilantik ini bisa segera berperan aktif di dalam daerah pemilihannya karena itu yang ditunggu oleh masyarakat.”

Upacara pengucapan sumpah itu diikuti oleh; Pertama, Mulyadi sebagai anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Fadli Zon yang mengundurkan diri karena didapuk sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud).

Kedua, Maruli Siahaan sebagai anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Meutya Hafid yang mengundurkan diri karena didapuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (Menkomdigi).

Ketiga, Anang Susanto Sehendar sebagai anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Ace Hasan Syadzily yang mengundurkan diri karena didapuk sebagai Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Keempat, Andhika Satya Wasistho sebagai anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Nusron Wahid yang mengundurkan diri karena didapuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kelima, Franciscus Maria Agustinus Sibarani sebagai anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Maman Abdurrahman yang yang mengundurkan diri karena didapuk sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain Muzani, pada kesempatan tersebut turut hadir pula pimpinan MPR RI lainnya yakni Eddy Soaprno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Kahar Muzakir, Bambang Wuryanto, hingga Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

“Profesionalitas merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dengan menjaga profesionalisme itu, kata dia, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Karenanya, penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan HUT Ke-78 Bhayangkara sebagai momentum untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi kepolisian.

Di satu sisi Bamsoet mengapresiasi capaian kinerja Polri yang menjelang Hari Bhayangkara mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat berdasarkan jajak pendapat Survei Kompas, yakni 73,1 persen. Atau naik 1,6 persen dibandingkan survei Desember 2023.

Di citra positif itu, kata dia, Polri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir.

Karenanya, Polri perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki. Terlebih tren kejahatan ke depan akan semakin kompleks,” kata Bamsoet.

Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas.

Bamsoet yang juga Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusivitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024. Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan preemtif dan preventif, untuk meminimalkan terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Dia menyebut sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan pileg dan pilpres.

“Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusivitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga,” katanya. (*/red)