Pengamat hukum administrasi negara yang juga mantan Asisten Komisioner ASN, IGN Agung Y. Endrawan, menegaskan bahwa setiap keputusan terkait mutasi pejabat wajib mematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. “Setiap keputusan harus dilandasi prinsip legalitas, yang berarti prosedur pengambilan keputusan harus jelas, memiliki dasar hukum yang kuat, substansi yang benar, serta kewenangan yang sah,” ujar Agung, Kamis (16/5).

Selain prinsip legalitas, Agung juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap ASN. Perlindungan tersebut diperlukan agar ASN terbebas dari tekanan politik, perlakuan tidak adil, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, menurutnya, keputusan penggantian pejabat yang didasarkan hanya pada kepentingan politis atau balas jasa politik bisa dikategorikan sebagai keputusan cacat hukum, karena melanggar prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan yang baik (AUPB).

“Prinsip AUPB mencakup kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak berpihak, keterbukaan, serta pelayanan yang baik. Jika salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan mutasi tersebut sangat mungkin menjadi bermasalah secara hukum,” tambahnya.

Kepala daerah memang memiliki kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan mutasi, promosi, maupun pemberhentian ASN. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan secara profesional dan obyektif, berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta kinerja pegawai, bukan atas pertimbangan subjektif seperti balas jasa atau kepentingan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan agar tidak terjadi dualisme dalam kepemimpinan jabatan tertentu. “Tidak boleh ada dua pejabat dalam satu jabatan, karena itu jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Selain itu, praktik mencari-cari kesalahan pejabat agar dapat digantikan juga tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Agung menyarankan agar pengawasan terhadap mutasi ASN harus diperkuat, dilakukan secara tegas, adil, dan objektif, demi menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pengawasan juga tidak boleh terjebak pada budaya “ewuh pakewuh” atau hanya mendengar dari satu pihak yang sedang memegang kekuasaan. Penting bagi pengawas untuk mendengar dan menilai secara seimbang dari semua pihak yang terkait agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan adil.

“Sangat penting bagi kepala daerah untuk senantiasa mengingat dan menjunjung tinggi sumpah jabatan yang telah diucapkan, dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, sehingga tidak mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Agung. (*/Dy)

“Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD maka uangnya disiapkan,” ujar Mendagri saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mendagri menjelaskan, pentingnya menyusun perencanaan sejak awal yakni agar memastikan program dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, bila perencanaan tidak disusun dengan benar, program kerja justru akan mengalami kegagalan.

Pada forum itu, Mendagri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul mencermati setiap program yang disusun kepala daerah. Mereka didorong agar memastikan setiap program mampu menyelesaikan persoalan di daerah, serta mengakomodir program prioritas presiden dan wakil presiden.

“Dan untuk Bapak Presiden saya kira buku yang paling penting adalah Asta Cita,” tambahnya.

Dalam berbagai kesempatan rapat, jelas Mendagri, Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya pentingnya membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks itu, Pemda didorong untuk turut serta mewujudkan upaya tersebut dengan menghidupkan sektor swasta di wilayah masing-masing.

“Jadi semua provinsi, kabupaten, kota, ini tolong amati angka pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ya harus dinaikkan. Nah kunci daripada untuk menaikkan itu adalah menghidupkan swasta,” jelas Mendagri.

Peran sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hal tersebut juga akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Mendagri menjelaskan, dalam menghidupkan peran swasta salah satu hal yang dapat dilakukan yakni memberikan kemudahan perizinan.

“Nah oleh karena itulah teman-teman kepala daerah, tolong betul untuk menaikkan pendapatan untuk swasta dihidupkan,” tandasnya.

(*/Rendy)

Peringatan itu menjadi salah satu pesan yang ditekankan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menjadi pembicara pada kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. “Ya pada intinya, anjuran untuk tidak korupsi, gitu aja, kalau korupsi tak sikat,” ujarnya di hadapan awak media usai memberikan pemaparan kepada kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.

Dalam arahannya, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya para kepala daerah menjalankan tugas dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kemajuan. Dampaknya mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta menurunnya kualitas sarana dan prasarana.

“Menciptakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga merusak kepercayaan publik yang memicu kualitas roda pemerintah,” terangnya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus dihindari. Strategi pencegahannya perlu dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, kepala daerah diharapkan menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan teladan bagi masyarakat. Mereka juga perlu menerapkan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengingatkan adanya potensi tindak pidana korupsi yang perlu diwaspadai, termasuk dalam layanan perizinan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga memaparkan berbagai temuan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

(*/Rendy)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejumlah kebijakan juga terus diperkuat seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.

Oleh karena itulah, Menko Muhaimin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan persoalan itu. “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Dia mengimbuhkan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pihaknya optimistis, dengan kerja sama semua pihak, utamanya pemerintah pusat dan daerah langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

“Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya [dapat tercapai],” ujar Menko Muhaimin.

Sementara itu, tantangan berikutnya yang harus dioptimalkan kepala daerah yakni bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, upaya swasembada pangan perlu menjadi perhatian semua pihak. Hal itu menjadi krusial lantaran dapat memicu krisis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan benar.

“Manakala terjadi krisis pangan itu akan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan pada kami. Pada saat kami dilantik, dipanggil oleh beliau (Presiden Prabowo), ‘Pak Mentan tolong capai swasembada [pangan]’,” imbuhnya.

Amran menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Dengan upaya tersebut hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.

“Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Sensus ekonomi 2026 ini akan memotret secara pasti dan persis kondisi ekonomi Indonesia dan di daerah Bapak/Ibu semua,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) malam.

Untuk itu, Amalia meminta dukungan dari para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, upaya tersebut akan bermanfaat bagi daerah lantaran mampu mengetahui potret ekonomi di daerah masing-masing.

Amalia menjelaskan, kepala daerah dapat memanfaatkan data statistik untuk membentuk kebijakan berbasis data dan fakta. Dengan demikian, proses pembangunan akan berlangsung optimal dan berdampak. Di samping itu, kepala daerah juga akan mampu mengetahui data pasti di daerah lainnya.

“Ibaratnya kalau penyakit, dengan memahami data dan statistik secara menyeluruh maka diagnosa yang Bapak/Ibu lakukan itu nantinya tidak hanya mengobati gejalanya saja tetapi kami berharap dengan data dan statistik yang Bapak/Ibu pahami secara menyeluruh ini dapat menyembuhkan sumber penyakitnya secara langsung, bukan hanya mengobati gejalanya,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Amalia menjelaskan, data statistik yang biasanya dilakukan untuk mengukur survei pembangunan dibagi menjadi dua, yakni makro dan mikro. Data makro berarti data yang disajikan berdasarkan klasifikasi nasional, provinsi, kota, tetapi bukan berdasarkan individu.

Sebaliknya, data mikro merupakan yang biasanya digunakan untuk pensasaran program pembangunan hingga di level individu. Dengan kata lain, data tersebut juga kerap diartikan sebagai data by name by address.

“Yang kemudian di akhir tahun yang lalu kami BPS ditugaskan untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” tandasnya.

(*/Rendy)

Dia menjelaskan, reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut proses administrasi. Namun, hal ini merupakan langkah reformasi pemerintahan yang dilakukan secara menyeluruh. Ini mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajeman kinerja, bisnis proses, dan pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

“Ini kita lakukan secara holistik ini agar supaya birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ini mengingat banyaknya unit pelayanan publik yang berada di daerah dibanding pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa Pemda merupakan pemberi layanan publik yang terdekat dan terbanyak kepada masyarakat.

“Jadi, baik tidaknya layanan kepada masyarakat itu tercermin daripada bagaimana birokrasi dari Bapak dan Ibu pimpin untuk dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Mereka menginginkan agar layanan berlangsung cepat dan mudah diakses. Apabila Pemda tidak dapat memenuhi harapan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang prima akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

“Bapak dan Ibu tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tapi juga komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin, termasuk kepala daerah. Keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan menghasilkan layanan publik yang baik. Lebih dari itu, langkah ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Ini kalau Bapak dan Ibu tidak dirancang sedemikian rupa, melakukan transformasi layanan tentunya pertumbuhan ekonomi juga tidak akan bisa tercapai,” terangnya.

Di lain sisi, dirinya membeberkan sejumlah langkah yang perlu ditindaklanjuti oleh kepala daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Para kepala daerah diharapkan dapat menyusun roadmap reformasi birokrasi yang selaras dengan agenda nasional. Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk berkomitmen melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini sekaligus melaksanakan amanat Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan tidak mengangkat pegawai non-ASN.

Tak hanya itu, kepala daerah juga diimbau dapat menghadirkan pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, para kepala daerah diharapkan dapat kompak dan berkolaborasi dengan sekretaris daerah dalam menangani tata kelola pemerintahan.

Pihaknya, kata dia, bakal terus berkomitmen mendukung para kepala daerah mewujudkan birokrasi yang baik dan berdaya saing di daerahnya masing-masing. “Saya berharap semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dapat kita wujudkan [untuk] tata kelola pemerintahan yang efektif,” tandasnya.

(*/Rendy)

Dia menjelaskan, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dirinya mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan. Sri Mulyani menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Namun, dia menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” jelasnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi. “Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” ujarnya.

Apabila ragu melakukan kreativitas pembiayaan, dirinya menyarankan Pemda agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum. Sri Mulyani meyakinkan Pemda agar tak perlu khawatir, selama langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.

“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” ujarnya

Dirinya berharap, retret yang digelar Kemendagri tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling berkomunikasi, sekaligus melihat instrumen yang dapat dikolaborasikan satu sama lain. Pihaknya akan terus mendukung kepala daerah agar dapat bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya masing-masing.

“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tandasnya.

(*/Rendy)

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menjelaskan, pada pembekalan ini kepala daerah dibagi menjadi 16 kelompok yang mempresentasikan berbagai wilayah di Indonesia. Kepala daerah tersebut mendiskusikan berbagai isu aktual beserta solusi untuk mengatasinya. Hal ini seperti isu tentang kondisi geopolitik yang memengaruhi kebijakan ekonomi di daerah masing-masing.

“Bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan misalnya bagaimana diversifikasi komoditas yang perlu didorong termasuk juga mempermudah bagi proses investasi di masing-masing daerah tersebut,” ujar Ace di hadapan awak media di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Ia menekankan, kepala daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Di samping itu, banyaknya kekayaan alam yang melimpah perlu pula dijadikan prioritas kebijakan. Apalagi saat ini pemerintah pusat juga terus mendorong upaya hilirisasi dan reindustrialisasi terhadap komoditas-komoditas tersebut.

Menurut Ace, materi yang disampaikan kepada kepala daerah dapat dijadikan referensi apabila nantinya mereka telah bekerja langsung di masyarakat. Di samping itu, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait juga bakal mendorong sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah.

“Jadi kerangka umum dari kepentingan nasional di mana kami mendorong agar para kepala daerah memiliki karakter negarawan tersebut, kemudian nanti bagaimana pelaksanaan teknokratisnya itu nanti akan dibahas bersama dengan para menteri-menteri terkait yang akan berlangsung selama lima hari ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, selama pelaksanaan retret, kepala daerah tampak saling berdialog satu sama lain, juga dengan pemateri dari Lemhannas. Di samping itu, para kepala daerah juga diajak untuk memahami perspektif dari daerah lainnya, seperti daerah di Pulau Kalimantan, Sumatra, hingga wilayah timur Indonesia.

Para kepala daerah tersebut, kata dia, juga bakal menerima materi lainnya dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mendapatkan perspektif baru mengenai berbagai isu-isu strategis, khususnya berkaitan dengan Asta Cita Presiden.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kegiatan retret kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum para kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

“Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri,” ujar Mendagri.

Dalam retret ini, Mendagri memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dirinya berharap, kebersamaan yang terjalin akan dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

Lebih lanjut, Mendagri menguraikan, pada retret yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan. Di antaranya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Dirinya percaya, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah untuk menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” imbuhnya.

Di lain sisi, imbuh Mendagri, forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, para menteri tersebut dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dipilihnya Lembah Tidar Akmil Magelang lantaran tempat tersebut memiliki sejarah yang panjang bagi bangsa. Kepala daerah, lanjut Mendagri, dapat memanfaatkan momentum retret ini untuk belajar tentang sejarah tersebut.

Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Akmil beserta para pejabat utama Akmil, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, serta para pejabat tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga.

(*/Rendy)

Selain Mendagri, kedatangan para kepala daerah juga disambut oleh Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha. Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Kedatangan kepala daerah juga disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota.

Para kepala daerah tiba di Akmil dengan menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki Akmil, mereka lebih dulu transit di Wisma Sumbing yang lokasinya persis di depan Akmil. Di Wisma Sumbing, para kepala daerah dikumpulkan berdasarkan masing-masing peleton. Mereka kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan memasuki gerbang Akmil.

Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar dapat menjaga kesehatan dan tidak memaksakan mengikuti kegiatan yang dinilai berat. Pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan untuk memfasilitasi para kepala daerah. “Silakan istirahat saja di tenda, kalau memang sakit enggak bisa [mengikuti kegiatan]. Kita siapkan juga dokter ambulans dan lain-lain,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan momen retreat untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat berjalan lancar hingga akhir acara.

“Dan Bapak-Bapak/Ibu-Ibu [kepala daerah] bisa kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Wamendagri Bima menjelaskan, kepala daerah yang mengikuti retreat diberikan gelang berwana sebagai penanda kondisi kesehatan. Ada tiga warna yang diberikan di antaranya hijau menunjukkan kondisi kepala daerah sehat, kuning memerlukan observasi, dan merah membutuhkan atensi khusus. Sebelum memasuki tenda, para kepala daerah juga bakal kembali dicek kesehatannya.

Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa para kepala daerah yang mengikuti retreat pembekalan tidak diperkenankan membawa pendamping, protokol, dan lainnya. Ini mengingat jumlah peserta yang mengikuti retreat begitu banyak. “Jadi betul-betul sendiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, retreat kepala daerah juga menghindari kegiatan yang banyak berkaitan dengan fisik. Aktivitas peserta bakal lebih banyak di dalam kelas agar lebih memahami materi yang disampaikan. “Tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas,” tandasnya.

(*/Rendy)