Yusharto menjelaskan, netralitas didefinisikan sebagai prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, netralitas ASN sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan. Jika ASN tidak bersikap netral dalam Pilkada, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

“Dengan tidak netral berarti kita berpotensi memecah belah [kesatuan dan persatuan bangsa], berpotensi membeda-bedakan layanan publik, berpotensi untuk lebih mengarahkan kebijakan kepada salah satu pihak, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” ungkap Yusharto dalam arahannya secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (26/9/2024).

Dia mengatakan, ASN memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Karena itu, setiap ASN harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis yang dapat merusak integritas sebagai pelayan publik.

Dirinya menambahkan, ada beberapa prinsip netralitas yang perlu dipahami ASN. Ini meliputi mengedepankan komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik; tidak ada keberpihakan dalam menjalankan tugas sebagai salah satu sikap profesional; dalam menjalankan tugas tidak terdapat konflik kepentingan; serta menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatan sesuai dengan aturan.

“Sebenarnya bukan hanya pada tahap kampanye saja kita harus netral, selaku ASN sejak tahap awal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah ASN juga harus netral,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengingatkan bahwa terdapat aturan tegas mengenai pentingnya netralitas ASN. Ini seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dia menegaskan setiap pelanggaran terhadap netralitas ini dapat dikenakan sanksi disiplin. “Kita mencoba bersama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan netralitas ASN berikut dasar hukum dan implikasinya apabila kita berperilaku tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada nanti, apa konsekuensinya yang perlu kita pahami,” terangnya.

Untuk itu, terkait netralitas ASN ini, Yusharto sangat menekankan pentingnya pengawasan dari pimpinan instansi pemerintahan di setiap daerah untuk memastikan bahwa ASN di lingkungan mereka mematuhi prinsip netralitas.

“Kami mendorong para kepala daerah dan pimpinan instansi untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, serta mendukung proses demokrasi yang berlangsung dengan baik,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengungkapkan, hingga Agustus 2024, sebanyak 173 daerah telah berkomitmen untuk menerapkan aplikasi Puja Indah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing. Komitmen tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan yang dilakukan pihaknya untuk mendorong peningkatan inovasi di daerah melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

“Puja Indah merupakan wujud konkret komitmen kami mendorong daerah meningkatkan inovasi guna menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Yusharto dalam kegiatan Bimtek Penerapan Aplikasi Puja Indah Tahun 2024 di Hotel Grand Orchardz, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Puja Indah dirancang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Adapun Puja Indah menyediakan 12 jenis layanan publik dan 4 layanan tematik. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan di berbagai sektor, termasuk perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, dan sektor lainnya.

“Aplikasi ini akan membantu pemerintah daerah, terutama yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur digital, untuk tetap memberikan layanan berbasis elektronik yang berkualitas,” ujar Yusharto.

Dalam kegiatan tersebut, Yusharto juga menekankan pentingnya peran Pemda dalam memastikan manfaat aplikasi ini. Dia mengimbau Pemda agar dapat terus memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi, khususnya bagi admin daerah dan perangkat operasional.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Puja Indah dengan optimal,” tambahnya.

Dia mengatakan, selama Bimtek, peserta akan diberikan pelatihan intensif tentang penggunaan aplikasi, cara menghindari kesalahan umum, serta langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai fitur yang ada. Untuk itu, BSKDN mendorong adanya masukan dari daerah untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini di masa mendatang.

“Kami harap Puja Indah dapat menjadi langkah awal bagi daerah untuk membangun budaya layanan publik yang lebih terbuka dan berbasis digital,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Andi menyadari setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menangani pesampahan. Namun, masing-masing Pemda tetap harus mengambil peran secara optimal dalam mengatasi persoalan tersebut. “Perlu menjadi perhatian bersama bahwa soal lingkungan hidup, soal kesehatan, sebenarnya bagian yang tak terpisahkan bagaimana kita pertahankan dan memperhatikan secara maksimal,” ujarnya di Hotel AONE Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dia menegaskan, konstitusi memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai layanan untuk menjaga lingkungan hidup.

Menurutnya, dalam menangani persoalan sampah dan lingkungan hidup Pemda dapat belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil. Andi mengingatkan bahwa inti dari penanganan sampah adalah keseriusan masing-masing Pemda dalam mengatasinya.

Tugas ini bertambah berat karena adanya tantangan yang muncul seiring perubahan zaman. Ini seperti jumlah penduduk semakin bertambah yang berdampak terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat. Kondisi ini membuat jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat, baik kuantitas maupun karakteristiknya.

Namun, Andi meyakini tantangan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi peluang seperti yang dilakukan oleh sejumlah daerah. Bahkan, pemanfaatan itu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. “Sudah ada beberapa daerah yang saya pikir bisa menjadi contoh dan teladan bagi daerah lainnya,” katanya.

Dirinya berharap, seminar yang digelar hingga 22 Agustus 2024 tersebut menjadi langkah awal dalam menangani persoalan sampah. Peserta yang hadir diharapkan dapat memberikan berbagai masukan mengenai penanganan sampah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Miftahul Ulum yang hadir sebagai narasumber memaparkan bagaimana daerahnya mengelola sampah. Pihaknya menerapkan sistem integrasi pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R). Upaya ini dilakukan melalui pemilahan di bank sampah. Dalam menangani sampah, pihaknya juga menerapkan sejumlah program seperti komposting, pembatasan plastik sekali pakai, dan budidaya maggot.

“Alhamdulillah dari pemilahan ini ada sirkulasi ekonomi, sehingga ada pemasukan bagi kami,” ujarnya.

Langkah penanganan sampah juga melibatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Hal ini seperti dalam aspek pemenuhan anggaran sehingga berbagai program dapat terlaksana. Selain itu, upaya penanganan sampah juga didukung dengan regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Surat Edaran (SE) Bupati mengenai pengelolaan sampah dan sejenisnya.

“SE itu pasti kita munculkan minimal satu tahun dua kali, pada saat Idulfitri dan Iduladha untuk pengurangan penggunaan plastik di kegiatan keagamaan,” jelasnya.

Selain Miftahul Ulum, seminar tersebut juga melibatkan narasumber lain, di antaranya Koordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup BRIN Fitri Nurfatriani; Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar; serta Sekretaris Jenderal IESA Lina Tri Mugi Astuti.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Aferi S. Fudail saat menyampaikan laporan kegiatan Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

“Saat ini [penambahan menu laporan hasil diklat kepemimpinan] masih uji coba dan sedang dalam proses penyempurnaan,” jelas Aferi.

Melalui penambahan tersebut, Aferi berharap daerah dapat semakin proaktif memulai pelaporan dan memanfaatkan data inovasi yang dihasilkan dari produk pembelajaran seperti rencana aktualisasi yang dihasilkan dari diklat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Aksi Perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) serta proyek perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).

“Diharapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan, penilaian inovasi daerah dapat terselenggara dengan baik dan bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah (Pemda) tetapi juga masyarakat, serta semakin memotivasi daerah untuk melakukan inovasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membeberkan tren pelaporan inovasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, 527 Pemda berpartisipasi melaporkan inovasinya melalui aplikasi IID. Dalam pelaporan tersebut, BSKDN berhasil menghimpun 28.539 inovasi.

“Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang penyelenggaraan IGA, semoga akan terus meningkat seiring dengan upaya-upaya pengembangan yang kami lakukan,” ungkap Yusharto.

Dia menjelaskan, upaya pengembangan aplikasi pelaporan inovasi harapannya tidak hanya akan meningkatkan pelaporan inovasi, tetapi dapat memacu daerah untuk menggali lebih dalam potensi-potensi yang dimiliki sehingga inovasi yang dilahirkan semakin beragam.

“Dengan mendayagunakan potensi daerah secara cermat, Pemda mampu menghadirkan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan daya saing daerahnya,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Untuk itu perlu digali lagi apakah terdapat faktor lain yang menghambat daerah dalam membentuk MPP, seperti political will kepala daerah ataupun kemungkinan sudah adanya sistem pelayanan mandiri oleh daerah,” ungkap Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Penerapan Digitalisasi MPP di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP Gedung Krisna Lantai 3 BSKDN, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, saat ini terdapat 216 MPP atau 43 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Faisal menambahkan, angka tersebut belum sesuai target penerapan MPP di tahun 2024.

“Dilihat dari kemampuan fiskalnya, daerah yang belum mendirikan MPP masih didominasi dengan daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah sebesar 29 persen dan sangat rendah sebesar 35 persen,” jelas Faisal.

Guna mencapai target penerapan MPP 2024 di seluruh daerah, Faisal mengatakan pihaknya akan terus mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, dia juga mengimbau agar daerah dapat mempelajari berbagai model MPP digital yang telah dikembangkan. Harapannya melalui hal tersebut, daerah dapat memiliki gambaran MPP seperti apa yang akan diterapkan di wilayahnya.

“Menjawab pentingnya transformasi digital dan terpenuhinya target penyelenggaraan MPP di daerah, terdapat beberapa model MPP berbasis digital yang telah dikembangkan, yaitu MPP Digital Nasional, MPPI (Mal Pelayanan Publik Indonesia), dan aplikasi mandiri penunjang MPP oleh daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga berharap masing-masing model MPP tersebut tidak bersifat kompetitif, melainkan diarahkan sebagai komplementer yang dapat mendukung, melengkapi, dan memperbaiki satu sama lain sebagai suatu kesatuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Digitalisasi pada penyelenggaraan MPP diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP serta mendorong efisiensi anggaran dan mempermudah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan secara pelayanan publik terpadu,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Kabupaten Sorong memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dengan inovasi misalnya melalui proses digitalisasi. Ini akan membawa dampak yang luar biasa untuk kemajuan ekonomi di Sorong,” ungkap Yusharto.

Dia menjelaskan, sudah banyak daerah yang memanfaatkan e-commerce dalam memasarkan produk lokal daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menandakan era baru perkembangan inovasi.

Menurutnya, meningkatkan ekonomi daerah melalui inovasi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, pihak swasta, hingga masyarakat.

“Adanya era baru [pengembangan inovasi] di Indonesia melalui pendekatan digitalisasi ini harus kita dukung melalui pelibatan stakeholder,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengatakan, Workshop Champion Innovation merupakan bentuk komitmen Pemkab Sorong untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayahnya. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga dinilai dapat meningkatkan daya saing daerah. Terkait hal itu, Yusharto mengapresiasi Pemkab Sorong atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi.

“Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2020 Kabupaten Sorong masih menyandang predikat tidak dapat dinilai, sementara pada tahun 2022 dan 2023 berhasil mencapai predikat inovatif, bahkan berhasil menyandang predikat daerah terinovatif dalam klaster pada IGA (Innovative Government Award),” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Melalui sinergi yang kuat antarberbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta hingga masyarakat, kami meyakini dapat menerapkan smart governance secara lebih luas di Indonesia,” ungkap Yusharto.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan smart governance bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga soal bagaimana semua pihak dapat bekerja bersama untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Yusharto menyebutkan, kerja sama dengan Inha University diharapkan akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Kerja sama dengan Korea Selatan dalam hal ini bersama Inha University sebagai salah satu universitas terbaik di Kota Incheon ini, harapannya nanti kita dapat menyerap banyak ilmu untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di negara kita,” ungkap Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berharap ke depannya seluruh pemerintah daerah dapat memiliki pemahaman yang sama terkait smart governance dan dapat menerapkan konsep tersebut di daerah masing-masing.

“Kita perlu membangun database yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan penelusuran data dan informasi sebagai basis penyusunan strategi kebijakan yang sekali lagi untuk mendukung tata kelola kota pintar,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Dalam amanatnya, Yusharto membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Budi Arie Setiadi. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyambut Harkitnas dengan optimisme dan keyakinan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Momen kebangkitan ini harus ditangkap untuk menuju mimpi tersebut. Pasalnya, Indonesia tidak mungkin lagi berjalan lamban karena berkejaran dengan waktu.

“Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju ‘Indonesia Emas 2045’. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas,” demikian Yusharto membacakan amanat Menkominfo di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dalam momen kali ini, para peserta upacara juga diminta untuk melakukan refleksi melalui sejarah dan gagasan awal pembentukan bangsa Indonesia guna memotivasi semangat kebangkitan nasional. Sebab, sejarah diperlukan bukan hanya sebagai sumber keteladanan nilai, tetapi juga sebagai percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Hal ini sebagaimana dilakukan oleh organisasi Boedi Oetomo yang didirikan oleh sekelompok dokter di Batavia, yang kemudian menjadi motor penggerak gerakan kemerdekaan. “Lebih dari seabad lalu, organisasi Boedi Oetomo menjadi simbol awal dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, peran Kartini dalam mengawali gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan juga diangkat sebagai inspirasi penting bagi kaum muda untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan.

Di sisi lain, pentingnya kemajuan teknologi digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk menyongsong masa depan juga ikut disoroti. “Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner,” imbuhnya.

Selanjutnya, teknologi digital menjadi penanda zaman baru dan Indonesia memiliki potensi besar dengan bonus demografi. Adapun transformasi digital harus terus didorong untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

“Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60 persen penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir menutup Seminar dan Musyawarah Nasional VIII Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

“Kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah,” ungkap Yusharto.

Tidak hanya itu, Yusharto juga menekankan keberhasilan Sekretaris DPRD dalam membangun hubungan baik dengan kepala daerah akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup, penegakan hukum, hingga pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah. Untuk itu, dirinya berharap ASDEKSI sebagai organisasi yang menghimpun para Sekretaris DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia dapat terus meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu keberadaannya terus berdampak baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ini menempatkan ASDEKSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong teraktualisasinya tri-fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengajak ASDEKSI untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024 mendatang. Dukungan ini diberikan dengan memaksimalkan perannya sebagai mitra strategis bagi pemerintah.

“Bapak dan Ibu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu, harapan kami pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh selama musyawarah nasional ini dapat diterapkan di tempat kerja Bapak/Ibu masing-masing,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Komitmennya kita bukan hanya mengejar kuantitas untuk belanja kita di tahun 2024, tetapi sudah mulai memperhatikan kualitas belanja seefisien mungkin untuk tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di BSKDN,” ungkap Yusharto.

Pada TA 2024, Yusharto mengatakan, pihaknya menargetkan peningkatan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. Tidak hanya itu, BSKDN juga berkomitmen meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri. Guna mendukung program kerja tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan komponen Kemendagri lainnya, untuk menjaring isu strategis pemerintahan dalam negeri demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

“Mari tetap koordinasi dengan Unit Kerja Eselon (UKE) I, khususnya dari masing-masing pusat [di BSKDN] untuk menjaring berbagai isu strategis. Langkah ini akan sangat berguna bagi kita memperkuat hasil rekomendasi kepada pimpinan,” terangnya.

Selain itu, Yusharto menegaskan kepada jajarannya untuk memperluas mitra kerja dari berbagai pihak. Sebab, melalui kerja sama tersebut, Yusharto meyakini program kerja yang diusung BSKDN pada TA 2024 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerja sama yang kuat juga tidak menutup kemungkinan akan menyukseskan pelaksanaan program kerja pada TA 2025 mendatang.

“Kita mencoba membangun simbiosis mutualisme dengan mitra kerja sehingga kita bisa mendapatkan manfaat terbesar dari kerja sama yang kita lakukan. Lakukan inisiasi dengan para pihak yang menurut kita penting untuk melakukan kerja sama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah mengawal pelaksanaan sejumlah program kegiatan dengan baik. Dia berharap ke depan program kegiatan yang disusun tidak hanya sesuai dengan tugas dan fungsi BSKDN, tetapi membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

“Kita berupaya terus untuk menyeimbangkan atau menyehatkan kondisi keuangan kita dengan usaha yang lebih ketat dan terjadwal sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah kita sepakati,” pungkasnya.

(*/Rendy)