“Tingkat kemiskinan Jakarta tercatat 4,14 persen. Angka ini mengalami penurunan 0,16 persen dibandingkan periode Maret 2024 dan turun 0,30 persen dibandingkan Maret 2023,” ujar dia dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/4/2/2025)

Pramono mengatakan, capaian ini didorong oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil.

Adapun pertumbuhan perekonomian Jakarta tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp3.679 triliun. Kemudian atas dasar harga konstan mencapai Rp2.151 triliun.

Pramono mengatakan, kinerja ekonomi Jakarta ini sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Perekonomian Jakarta tetap tumbuh relatif tinggi, yaitu 4,90 persen. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,96 persen,” kata dia.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen meningkat dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, diikuti ekspor barang dan jasa.

Dari sisi produksi, penyediaan akomodasi, makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti konstruksi serta transportasi dan pergudangan. Sedangkan pada tahun 2024, inflasi Jakarta secara tahunan menunjukkan tren menurun.

Inflasi pada Desember 2024 secara tahunan tercatat 1,48 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya emas perhiasan, beras, kue kering dan minyak.

LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan penugasan.

Adapun penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejumlah kebijakan juga terus diperkuat seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.

Oleh karena itulah, Menko Muhaimin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan persoalan itu. “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Dia mengimbuhkan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pihaknya optimistis, dengan kerja sama semua pihak, utamanya pemerintah pusat dan daerah langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

“Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya [dapat tercapai],” ujar Menko Muhaimin.

Sementara itu, tantangan berikutnya yang harus dioptimalkan kepala daerah yakni bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, upaya swasembada pangan perlu menjadi perhatian semua pihak. Hal itu menjadi krusial lantaran dapat memicu krisis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan benar.

“Manakala terjadi krisis pangan itu akan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan pada kami. Pada saat kami dilantik, dipanggil oleh beliau (Presiden Prabowo), ‘Pak Mentan tolong capai swasembada [pangan]’,” imbuhnya.

Amran menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Dengan upaya tersebut hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.

“Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.

(*/Rendy)