Selain itu, forum ini tak sekadar mengangkat tema ‘Air untuk Kesejahteraan Bersama’ saja, juga menjadi bukti bahwa Indonesia siap berkontribusi nyata dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dunia.

Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa World Water Forum menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air.

“Sejak awal pada berbagai forum Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan,” kata Endra di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Lebih lanjut Endra memaparkan, Indonesia membawa tiga misi khusus untuk disepakati dalam pertemuan di Bali nanti. Ketiga misi tersebut, yakni Center of Excellence on Water and Climate Resilience, mainstream integrated water management in small islands, dan kegiatan rutin World Lake Days atau Hari Danau Sedunia.

“Hal ini penting untuk dibahas karena danau menjadi salah satu sumber baku, energi bahkan pengendali banjir,” ujar dia.

World Water Forum ke-10 memiliki tiga proses utama, yakni proses politik, regional, dan tematik dimana ketiganya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Mulai dari pemimpin negara, menteri, pemimpin daerah, akademisi, peneliti, hingga generasi muda yang akan saling bertukar pikiran. Terdapat 230 sesi forum tematik, 55 side events, serta 10 special sessions dalam acara ini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut mengundang para kepala negara, kepala lembaga internasional, dan menteri atau setingkat menteri yang bertanggungjawab terhadap isu sumber daya air.

Adapun rangkaian acara World Water Forum ke-10 dibuka dengan Balinese Water Purification Ceremony yang merupakan salah satu ritual adat khas Bali dengan konsep kegiatan Rahina Tumpek Uye dan Upacara Segara Kerthi. Kemudian pada 20 Mei 2024, acara berlanjut dengan Opening Ceremony dan High-Level Meeting di BICC, Nusa Dua.

Setelah itu, ada interface meetings bersama penanggung jawab proses politik, tematik, dan regional, serta bilateral meetings dengan beberapa kepala negara.

Masih di hari yang sama akan digelar pembukaan Fair and Expo bertempat di Nusa Dua Hall BNDCC. Selanjutnya untuk lokasi Fair and Expo akan tersebar di BNDCC, BICC, dan Pantai Kuta. Sesi proses politik, tematik, dan regional akan dilaksanakan pada 20 hingga 25 Mei 2024. Sementara khusus untuk High-Level Meeting dan Ministerial Meeting dilaksanakan pada 20 hingga 21 Mei 2024.

Selanjutnya, terdapat agenda Cultural Night (Farewell) di Taman Bhagawan pada 24 Mei 2024. Para tamu dapat menikmati makanan khas, tarian daerah, serta kebudayaan Indonesia. Sementraa penutupan acara akan berlangsung pada 25 Mei 2024.

Setelah rangkaian kegiatan World Water Forum selesai, para peserta juga akan diajak field trip menikmati keindahan Bali seperti Museum Air di Tabanan,
Jatiluwih UNESCO World Heritage Site, Danau Batur Kintamani, dan Cultural Village Ubud.

“Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu anggota tetap DK PBB,” kata Kemlu RI dalam pernyataannya di media sosial X, Jumat (19/4/2024).

Dalam pernyataan itu, Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.

Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.

DK PBB, yang beranggotakan 15 negara, berkumpul di New York pada Kamis (18/4) untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh Aljazair yang merekomendasikan diterimanya Palestina sebagai anggota PBB.

Keanggotaan Palestina dihalangi meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.

Sebuah resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau China—untuk dapat disahkan.

Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas.
Kepresidenan Palestina mengecam keras veto AS dengan menyebut tindakan itu tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.

Dalam pernyataannya, Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa kebijakan agresif Amerika terhadap Palestina, rakyatnya, dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Palestina juga mencatat bahwa veto AS mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang tengah diduduki.

Kepresidenan Palestina turut menggarisbawahi bahwa veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS yang mengeklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.