Hadir dalam acara tersebut, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Reynhard SP Silitonga, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Maulidi Hilal, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Jalu Yuswa Panjang, Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Fikri Jaya Soebing, dan Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Yosafat Rizanto.

Dalam sambutannya, Reynhard SP Silitonga menekankan pentingnya fasilitas dapur yang layak dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis. “Dengan adanya dapur yang modern dan higienis ini, kita berupaya memberikan layanan yang lebih baik kepada warga binaan, memastikan mereka mendapatkan asupan yang layak dan seimbang. Ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari upaya kita untuk menjaga martabat dan kesehatan mereka,” ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Yosafat Rizanto juga mengungkapkan harapannya agar fasilitas baru ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga binaan. “Dapur ini bukan hanya sekadar tempat memasak, tetapi juga simbol dari komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi warga binaan. Semoga dengan fasilitas ini, kesejahteraan dan kenyamanan mereka semakin terjamin,” katanya.

Acara peresmian ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan beradab. Diharapkan, dengan adanya dapur modern ini, kesejahteraan warga binaan di Lapas Kelas IIA Cilegon dan Lapas Kelas I Tangerang semakin meningkat, serta menjadi model bagi lapas-lapas lainnya di Indonesia. (*/gm)

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, beserta seluruh pejabat struktural dan staf Lapas Kelas IIB Sukabumi, Lapas Kelas IIB Warungkiara, dan Kanim Sukabumi.

Bhakti Sosial ini diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan do’a. Ketua Pengurus Panti Sosial Asuhan Anak AL-FITROH, Bapak Muchtar Izdin, memberikan sambutan yang penuh kehangatan dan apresiasi. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh perwakilan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi yang menyampaikan harapan dan semangat dalam berbagi kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui kegiatan Bhakti Sosial ini. Bantuan sembako dan perlengkapan sekolah ini sangat berarti bagi anak-anak kami. Semoga kebaikan ini dibalas dengan keberkahan dan sukses untuk seluruh jajaran Petugas. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” Ujar Bapak Muchtar Izdin, Ketua Pengurus Panti Sosial Asuhan Anak AL-FITROH.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan sembako dan perlengkapan seragam sekolah secara simbolis kepada Panti Sosial Asuhan Anak AL-FITROH. Acara ini ditutup dengan sesi foto bersama yang menggambarkan kebersamaan dan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kegiatan Bhakti Sosial ini merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan dan kepedulian kita sebagai bagian dari keluarga besar Pengayoman. Dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kita tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menebarkan semangat dan harapan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbagi dan peduli,” ujar Gatot Harisaputro, Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi. (*/Gm)

Dalam pidatonya pada Upacara Tabur Bunga, Menteri Hukum dan HAM mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk melanjutkan perjuangan Para Pahlawan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. “Teruskan perjuangan para pahlawan kita agar kita dapat semakin membesarkan bangsa dan negara,” ujar Yasonna.

Setelah Upacara Tabur Bunga berlangsung, rangkaian acara dilanjutkan dengan ziarah ke makam sejumlah tokoh bangsa. Fauzi Harahap mengatakan, pelaksanaan Upacara Tabur Bunga dan ziarah ini tidak hanya untuk menyemarakkan Hari Pengayoman Ke-79 melainkan juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa Para Pahlawan yang telah gugur.

Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis termasuk Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Fauzi Harahap berkesempatan untuk berziarah ke makam Menteri Kehakiman Tahun 1984 (Ali Said), Menteri Dalam Negeri sekaligus Plt. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2019 (Tjahjo Kumolo). (*/Gm)

Dalam kunjungannya, Tejo Harwanto menyampaikan apresiasi atas kebersihan dan keadaan yang baik di Lapas Slawi.

“Saya sangat terkesan dengan kebersihan dan kondisi Lapas Slawi yang sangat baik. Ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para narapidana,” ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Slawi, Karyono, beserta seluruh staf menyambut hangat kunjungan tersebut. Mereka mengajak Tejo Harwanto berkeliling untuk melihat langsung fasilitas yang ada serta menjelaskan berbagai program pembinaan yang sedang dijalankan di Lapas Slawi.

Tejo Harwanto juga memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh petugas Lapas agar terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dia menekankan pentingnya pembinaan yang baik dan humanis bagi narapidana untuk membantu mereka bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat dan kinerja seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Slawi dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang rehabilitatif dan reintegratif.

Dengan kondisi yang semakin baik, Lapas Kelas IIB Slawi siap untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan manusiawi, sesuai dengan arahan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. (*/gm)

Dalam kunjungannya, Kosmas Harefa menyatakan pentingnya pemantauan langsung terhadap kondisi lapas dan program-program yang berjalan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh program di Lapas Kelas IIA Cilegon berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi para narapidana,” ujarnya.

Kosmas Harefa juga memuji kondisi Lapas Kelas IIA Cilegon yang dinilainya bersih, tertata dengan baik, dan terkelola secara profesional. “Lingkungannya bersih dan tertata rapi, bahkan hingga ke dalam blok hunian.

Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Yosafat Rizanto, menyambut baik kunjungan kerja ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. “Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian yang sangat berarti bagi kami. Kami berharap dengan adanya kunjungan ini, berbagai program pembinaan dan keamanan di Lapas Kelas IIA Cilegon dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan dan keamanan di Lapas Kelas IIA Cilegon, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. (*/Gm)

Konferensi diplomatik GRATK yang dihadiri oleh lebih dari 1600 orang delegasi yang berasal dari 193 negara anggota WIPO merupakan forum yang sangat penting dan bersejarah yang dinantikan oleh negara-negara anggota WIPO. Selama lebih dari 20 tahun, forum ini membahas isu perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkore (IGC-GRTKF). Pertemuan pertama IGC-GRTKF diselenggarakan pada tahun 2001.

Dalam forum, Yasonna menyampaikan dua sambutan (statement); pertama, dalam kapasitas Indonesia sebagai Koordinator Like-Minded Group of Countries (LMCs), dan kedua, dalam
kapasitas Indonesia sebagai negara anggota WIPO.

“LMC telah lama menantikan penyelenggaraan Konferensi Diplomatik GRATK. Setelah lebih dari 2 dekade pembahasan, kerja keras dan kompromi, akhirnya Konferensi Diplomatik GRATK dapat terselenggara. LMCs siap untuk terlibat secara konstruktif untuk dapat menyetujui atau menghasilkan sebuah traktat/perjanjian,” ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan, sebagai pihak yang menginginkan adanya traktat internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, LMCs melihat Konferensi Diplomatik GRATK ini sebagai peluang untuk mengatasi ketidakseimbangan sistem kekayaan intelektual secara umum dan sistem paten secara khusus.
LMCs menunggu waktu untuk bisa disepakatinya sebuah traktat internasional yang akan mengatur standar minimum yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sistem paten dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa LMCs juga mengakui pentingnya penghormatan atas hak-hak masyarakat adat (indigenous people) dan komunitas lokal sebagaimana diatur dalam rancangan perjanjian. Selanjutnya, LMCs menegaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui pembentukan persyaratan yang bersifat wajib terkait pengungkapan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (mandatory disclosure requirement) yang disertai dengan sanksi dan ganti rugi yang sesuai.

Dalam kesempatan ini, Yasonna turut menyampaikan national statement, bahwa sejak lama Indonesia telah mengakui pentingnya pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

“Bagi Indonesia, adanya sebuah instrumen hukum internasional untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sangatlah penting karena beberapa pertimbangan,” terangnya.

Pertama, sebuah traktat/perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional akan menjadi tapak jejak yang sangat penting dari usaha bersama
negara-negara anggota WIPO untuk memastikan terlindunginya hak-hak pemangku kepentingan, terutama masyarakat asli, komunitas lokal dan negara-negara yang kaya dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Kedua, sebuah traktat/perjanjian tidak hanya akan meningkatkan transparansi/ keterbukaan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemberian paten, tetapi juga akan mengatur standar minimum dalam penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

Ketiga, WIPO dan sistem kekayaan intelektual dapat memberikan peran besar dan penting dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut termasuk bidang-bidang yang terkait dengan kekayaan intelektual yang selama ini belum ditangani oleh organisasi internasional lainnya.

Yasonna turut menegaskan bahwa persyaratan yang bersifat wajib untuk mengungkapkan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradional terkait (mandatory disclosure requirement) harus menjadi capaian penting dalam traktat yang akan dihasilkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Saat ini, Indonesia telah membuat kebijakan penting untuk melaksanakan disclosure requirements dalam sistem paten untuk memastikan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional didokumentasikan dan dihargai dengan baik. Melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perlindungan paten untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional melalui disclosure requirement.

Sebelum dimulainya Konferensi Diplomatik GRATK ini, Yasonna telah melakukan rapat koordinasi persiapan posisi Indonesia dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB, yang diikuti oleh segenap delegasi, termasuk Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Kerja Sama Luar Negeri.

Sebagai informasi, turut hadir sebagai delegasi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB dan WTO Achsanul Habib; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz; dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen. (Gm)