Penandatanganan MoU dilakukan di Hotel Harris, Tebet, Jakarta. Pihak PWI diwakili oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Chairudin Bangun, sedang pihak Kemendikbudristek diwakili oleh pejabat pembuat komitmen Taopiq.

“Dengan penandatanganan MoU, Kemendikbudristek turut mendukung penyelenggaraan SJI yang digelar PWI,” kata Direktur SJI Ahmed Kurnia yang turut menyaksikan penandatanganan MoU bersama Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Mohammad Nasir.

Setelah menandatangani MoU, Hendry Ch Bangun memastikan sejumlah provinsi yang akan menjadi tempat SJI dengan bantuan dana dari Kemendikbudristek. “Teman-teman PWI di daerah, harus mulai siap-siap,” kata Hendry.

Penandatanganan MoU selanjutnya diukuti dengan acara workshop bimbingan teknis penggunaan anggaran bantuan Kemendikbudristek bersama para pihak calon penerima bantuan dari berbagai sekolah di Indonesia.

Komitmen Mendikbudristek

Kerja sama penyelenggaraan SJI tahun ini adalah komitmen Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang hadir dalam pembukaan SJI di Bandung, 6 Februari 2024.

Nadiem Makarim mengatakan keberadaan SJI yang diselenggarakan oleh PWI merupakan langkah yang tepat, mengingat perkembangan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan terus bergerak maju. Para wartawan harus dibekali keterampilan menghadapi semua perkembangan teknologi.

Menurut Direktur SJI, Ahmed Kurnia,
dalam penyelenggaraan SJI,
peserta didik dibekali dengan materi critical thinking, integritas, liputan investigative, liputan multi tasking yang berkait dengan penggunaan teknologi terkini.

Selain itu juga diberikan materi tentang wawasan kebangsaan yang menjadi ciri khas wartawan anggota PWI. (*)

Dia bilang, kampusnya hanya diberi sanksi ringan dan sementara proses pencabutan sanksi.

“Memang bahwa kami itu diberikan sanksi ringan, bukan sanksi sedang atau pembinaan itu keliru. Kalau sanksi pembinaan fatal itu, jadi hanya sanksi ringan administrasi yang harus diselesaikan,” ucap St Hatidjah saat ditemui Herald Sulsel di Kampus STIE Amkop, Rabu, 13 Maret 2024.

“Alhamdulillah saat ini sementara proses pencabutan sanksi. Mohon doanya supaya ini proses cepat ya, karena kasihan juga mahasiswa,” lanjut St Hatidjah.

Lebih jauh, pihaknya terus mengupayakan agar sanksi itu secepatnya dicabut. St Hatidjah juga berpesan ke mahasiswa agar jangan panik dan mudah percaya dengan informasi yang tak benar.

“Intinya bahwa semua sedang berjalan, dan kita melaksanakan sesuai dengan arahan dari LLDIKTI untuk melakukan pembenahan. Kita senantiasa melakukan upaya untuk perbaikan, kita tidak tinggal diam. Apa yang diminta oleh tim (LLDIKTI) itu kita sudah semua kita lakukan. Jadi prosesnya itu memang memerlukan waktu yang lumayan lama ya, mudah-mudahan bisa selesai tahun ini dan bisa menerima mahasiswa baru dan bisa wisuda,” jelasnya.

St Hatidjah juga menambahkan, pihaknya baru saja berganti kepemimpinan dan tentunya akan terus meningkatkan pelayanan dan yang lainnya.

“Dikepemimpinan yang baru ini kita akan meningkatkan lebih menyesuaikan arahan LLDIKTI Wilayah IX,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman Kalem mengatakan, sanksi itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah diberikan ke STIE Amkop. Ia juga membenarkan akan adanya proses pencabutan sanksi tersebut.

“Iya, sudah beberapa waktu yang lalu tentang sanksinya, dan saat ini dalam proses pencabutan sanksi,” pungkas Andi Lukman Kalem.

(Fajar Ahmad Wahyuddin)