“Saya mewakili teman-teman, aksi kami ini bertujuan untuk menuntut pengembalian hak kami sebagai siswa. Keresahan ini muncul sejak Ibu Nina Indriana menjabat sebagai Kepala Madrasah pada Maret 2023,” ujar salah seorang peserta aksi berinisial A, yang tidak mau disebut namanya.

Menurut A, Kepala Madrasah sering menjanjikan kepada wali murid bahwa biaya yang dibayarkan akan digunakan untuk pengadaan fasilitas mewah seperti AC, toilet baru, CCTV, dan fingerprint. Namun, kenyataannya, siswa merasa tidak puas dengan fasilitas yang disediakan. Banyak fasilitas yang sudah rusak, seperti pintu toilet yang tidak terkunci, gayung yang hilang, toilet duduk yang patah, dan absensi melalui fingerprint yang tidak sampai ke orang tua.

“Kami menuntut keadilan berupa transparansi dana dan kegiatan yang telah dilakukan sejak Kepala Madrasah mulai menjabat pada Maret 2023. Kami sebagai siswa sangat kesulitan untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar sekolah. Pihak sekolah sering menolak usulan kami dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan tersebut,” jelasnya.

Padahal, lanjut A, setiap bulan siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp250.000 per siswa. Sementara itu, sekolah sering kali menuntut siswa untuk berprestasi melalui berbagai kegiatan. Namun, ketika siswa mengajukan proposal untuk kegiatan, pihak sekolah tidak pernah memberikan fasilitas atau bahkan menyetujui usulan tersebut.

Seluruh warga MAN 2 Kota Bekasi, termasuk OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler, merasakan keresahan yang sama. Puncaknya terjadi saat kegiatan wisuda kelas XII tidak jelas, meskipun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, mencapai Rp1,4 juta per siswa.

“Awalnya, biaya wisuda hanya diminta sebesar Rp600.000 per siswa. Namun, jika orangtua ingin hadir, mereka dikenakan biaya tambahan Rp150.000, belum lagi biaya untuk foto angkatan. Sejak awal, transparansi dana dan kegiatannya tidak dijelaskan dengan jelas. Kami hanya menerima kwitansi pembayaran daftar ulang tanpa penjelasan rinci,” tambahnya.

Respon Kepala Sekolah Pasca Aksi?

Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan, A menyebutkan bahwa Kepala Sekolah cenderung membela diri dengan mengatakan, “Saya sudah memberikan dana kepada pembina, tetapi saya tidak mau mandek di situ.” Namun, menurut siswa, pembina, pelatih, dan pengurus kegiatan tidak menerima dana sama sekali.

Tanggapan dari Kemenag Kota Bekasi?

Kepala Kemenag Kota Bekasi dikabarkan hadir dalam aksi tersebut dan diterima dengan baik oleh para siswa. Beliau mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan serta melihat bukti-bukti yang telah disiapkan. Setelah mendengar keluhan, Kepala Kemenag berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk memperbaiki fasilitas yang tidak layak. Beliau juga berjanji akan memberikan hasil terbaik terkait jabatan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi.

Namun, sayangnya, Kepala Kemenag tidak memberikan jangka waktu yang spesifik, hanya menyatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan “secepat mungkin,” tutup A. (*)

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan sejarah Mahasabha di Surabaya sampai Mahasabha XII di Hotel Sultan, Jakarta.

Sekretaris Sabha Pandita, Ida Pandita Putra Nata Siliwangi yang turut hadir, dalam kesempatan tersebut menjelaskan konsep Sampradaya dalam Hindu, dan menjelaskan pentingnya menjadikan PHDI sebagai Majelis yang menjadi rumah besar bagi seluruh umat Hindu dari berbagai sekte, klan, sampradaya, suku, bangsa dan sebagainya. PHDI adalah milik seluruh umat Hindu Indonesia.

Hal senada ditegaskan oleh Mayjend TNI Purn Putu Sastra yang mewakili Sabha Walaka, bahwa dalam pertemuan beberapa waktu lalu bersama Dirjen Bimas Hindu dan juga perwakilan Menkopolhukam, tidak ada alasan lagi seharusnya untuk ribut-ribut PHDI, karena apa yang dipersoalkan sudah selesai, dan kondisi ini hanya akan merugikan umat Hindu seluruh Indonesia.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum PH PHDI Pusat, Yanto Jaya SH pada kesempatan yang sama melaporkan proses hukum yang dijalani oleh PHDI. Bahwa posisi terakhir gugatan yang ditujukan kepada PHDI Mahasabha XII sedang dalam tahap kasasi setelah pada tingkat Pengadilan Negeri Jakbar dan Pengadilan Tinggi Jakarta, gugatan yang ditujukan kepada PHDI Mahasabha XII ditolak. Kabid Hukum juga menjelaskan bahwa pada kasus yang lain, Putusan Kasasi TUN 431 hanya membatalkan SK AHU yang diberikan pada PHDI Mahasabha XII karena menurut pertimbangan hakim masih terjadi sengketa organisasi. Hal ini samasekali tidak mempengaruhi kondisi riil, de facto bahwa PHDI yang mendapat pengakuan dari PHDI Provinsi adalah PHDI Mahasabha XII yang sejak Mahasabha Oktober 2021 sampai Agustus 2024 ini sudah mengesahkan dan melantik pengurus PHDI di 23 Provinsi.

Menkopolhukam Hadi Tjhajanto menyambut hangat kedatangan Pengurus PHDI Pusat, dan menyampaikan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah beliau seringkali ikut mengamati dinamika PHDI. Dari hasil pengamatan langsung, Menko memastikan bahwa di daerah yang beliau kunjungi semua PHDI mengaku berada di bawah kepengurusan Wisnu Bawa Tenaya.

Menko juga menegaskan akan membantu agar dinamika di Tubuh PHDI selesai secepat mungkin. “Kita harapkan secepatnya terwujud rekonsiliasi” demikian disampaikan mantan Panglima tersebut.

Dalam audensi tersebut Wisnu Bawa Tenaya didampingi oleh beberapa pengurus lainnya, yaitu Ketua Bidang Ididologi dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purn. Kasim Genawi, Ketua Bidang Organisasi D. Sures Kumar, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yanto Jaya, Ketua Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan I Wayan Kantun Mandara, Sekretaris Bid Hukum Ida Jaka, dan kepala Sekretariat PHDI Wayan Suyasa. (*)

“Berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIMS tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi, dan Insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1445 Hijriah yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan hilal yang diperoleh dari 114 lokasi berbeda di Indonesia menyatakan bahwa tinggi hilal di wilayah Indonesia pada hari ini berada pada kisaran 7° 15,82 (7,26°) s.d. 10° 41,09‘ (10,68°) dan sudut elongasi antara 11° 34,83‘ (11,58°) s.d. 13° 14,47‘ (13,24°).

Angka tersebut telah melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) terkait bulan Hijriah baru, yang mewajibkan tinggi hilal sebesar 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Wamenag menyatakan, keputusan tersebut merupakan hasil dari laporan rukyatul hilal yang dibawa dalam sidang isbat, dan telah dimusyawarahkan oleh para ulama, tokoh-tokoh Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pakar Ilmu Falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Data tersebut, sambungnya, juga disinkronisasikan dengan metode hisab yang dihitung secara matematis dan astronomis, serta telah dihimpun oleh Tim Rukyat Kemenag RI beberapa waktu yang lalu

“Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode dalam menentukan awal bulan Kamariah, yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya,” tegasnya.

Wamenag juga menjelaskan, metode hisab atau perhitungan bersifat informatif dan metode rukyat atau observasi bersifat konfirmatif.

Melalui pengumuman ini, katanya, pemerintah berharap seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha secara bersama-sama dengan aman dan kondusif.

“Perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat, jika di kemudian hari ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, tentunya kami berharap semuanya bisa mengedepankan harmoni dan toleransi, serta tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada,” tutur Saiful Rahmat Dasuki.

“Jamaah agar berhati-hati terhadap tawaran berangkat dengan visa non-haji. Saat ini, kuota haji Indonesia sudah terpenuhi. Jamaah jangan tergiur hingga tertipu tawaran berangkat dengan visa non-haji,” ujar Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (5/5/2024).

Penegasan ini kembali disampaikan Anna menyusul banyaknya tawaran berangkat dengan selain visa haji, baik mengatasnamakan visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah, hingga multiple.

Anna mengatakan visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 orang yang terdiri atas 213.320 kuota peserta haji reguler dan 27.680 haji khusus.

Untuk masyarakat Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK.

Sementara PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

“Saudi tahun ini semakin memperketat aturan visa haji. Mereka sudah menyampaikan kepada kita terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non- haji tahun ini. Mereka akan terapkan aturan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi,” kata Anna.

Kepada masyarakat, Anna mengingatkan bahwa tahap pelunasan biaya haji juga sudah ditutup. Saat ini tengah dilakukan proses penerbitan visa jamaah.

Sampai akhir pekan lalu, sudah lebih dari 195 ribu visa jamaah calon haji reguler yang sudah terbit. Hal sama juga untuk jamaah calon haji khusus, sudah memasuki tahap penerbitan visa.

Jamaah calon haji reguler akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Sementara jamaah calon haji khusus akan mulai terbang ke Tanah Suci pada 23 Mei 2024.

“Kami memahami antusiasme masyarakat untuk beribadah haji. Tapi publik juga jangan sampai tertipu oleh oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan dengan menjanjikan keberangkatan dengan visa non-haji. Tahun lalu, banyak kasus jamaah yang akhirnya dideportasi setibanya di Arab Saudi,” kata Anna.

Selain dideportasi, risiko lain yang ditanggung, yakni tidak diperbolehkan masuk ke Saudi hingga 10 tahun ke depan.

“Jadi, selain tidak bisa berhaji, juga tidak bisa umrah selama 10 tahun,” kata Anna.

Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah digelar di kantor Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024). Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memimpin langsung sidang isbat.

Dalam sidang isbat yang juga dihadiri pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, Dirjen Bimas Islam dan perwakilan ormas Islam lainnya, Yaqut mengumumkan Lebaran 2024 jatuh pada Rabu 10 April 2024.

“Disepakati bahwa 1 Syawal Tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 M,” kata Yaqut dalam pengumumannya.

Penentuan hari raya Idul Fitri 2024 menggunakan dua metode, yakni hisab dan rukyat. Metode tersebut digunakan pemerintah dan juga ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU)

Sebelumnya, terdapat beberapa kelompok di Indonesia yang merayakan Lebaran dan melangsungkan ibadah salat Idulfitri terlebih dahulu.
Jemaah Masjid Aolia di Gunung Kidul, Yogyakarta, misalnya, melaksanakan ibadah salat Idulfitri pada 5 April lalu. Mereka menetapkan jatuhnya 1 Syawal 1445 H berdasarkan pimpinan jemaah Masjid Aolia, KH Raden Ibnu Hajar Sholeh atau yang biasa dikenal dengan nama Mbah Benu.

Di Padang, jemaah Tarekat Naqsabandiyah menggelar salat Idulfitri di Surau Baru, Pauh, Padang, Sumatra Barat pada 8 April. Mereka menggunakan metode hisab munjid, yakni penghitungan 30 hari sejak awal puasa yang telah digunakan secara turun-temurun.

Sementara itu, jemaah An-Nadzir, salah satu aliran Islam yang berkembang di Sulawesi Selatan, menetapkan Idulfitri pada Selasa ini. Dilansir Antara, jemaah An-Nadzir memutuskan dan menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari ini setelah melihat terjadinya fenomena gerhana matahari total di kawasan Amerika Utara.

Walau membuat klaim selalu bertoleransi terhadap kelompok yang merayakan Lebaran lebih dahulu, MUI berupaya menggelar dialog supaya kelompok seperti jemaah Aolia bisa kembali mengikuti syariah Islam arus utama.(*/hel)