Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPD KAI DKI Jakarta Dr. (c) Tuti Susilawati, S.H.,M.H., C.Me beserta jajaran dan di terima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Hendri Antoro S.Ag., SH., MH didampingi Kasie Pidum Adib Adam SH., MH, Kasie Pidsus Fadli Alfarisi SH MH dan para Kasubsi.

Dalam pertemuan membahas beberapa program yang bisa dikolaborasikan, di antaranya penyuluhan hukum, pendampingan hukum, penggalangan dan segala bentuk arahan Presiden.

“Arahan Presiden dapat diadakan kerjasama untuk sama-sama membantu dan mengawal program Presiden agar dapat terlaksana dengan baik,” ujar Kajari Hendri.

Dengan adanya audiensi ini, KAI DKI Jakarta dan Kejari Jakbar akan bekerjasama lintas pemerintah dan organisasi untuk sama-sama membantu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD KAI Jakarta mengucapkan terima kasih danbberharap agar terjalin komunikasi yang baik kedepannya dan bisa membantu Kejari Jakbar dalam menangani berbagai perkara yang mungkin membutuhkan pengacara.

Kajari Jakbar juga menegaskan, pihaknya menyambut baik kedatangan rekan-rekan KAI DKI Jakarta.

“Karena dengan adanya komunikasi seperti ini, diharapkan kedepannya jika terjadi permasalahan-permasalahan, mari kita utamakan komunikasi dialog. Dengan begitu, hubungan kita sebagai sesama penegak hukum bisa menjalankan profesi masing-masing tetap secara profesional,” harapnya.

Dengan pertemuan yang telah dilakukan diharapkan sinergisitas antara pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan DPD KAI DKI Jakarta dapat terus terjalin dengan baik. Dan ketika terjadi hambatan-hambatan dalam penanganan perkara, diharapkan agar mengedepankan komunikasi, karena dengan komunikasi semuanya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. (*)

Pelimpahan penanganan perkara ke Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor B- 279/ N.2.16/ Eku.1/ 03/ 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang pemberitahuan bahwa penyidikan terhadap kasus tersebut sudah lengkap.

Pelimpahan penanganan kasus dilakukan oleh Penyidik Unit Pidana Umum ( Pidum) dengan menyerahkan tersangka ( RL) beserta barang bukti dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

Diketahui bahwa kasus pengoplosan Gas LPG dari tabung 3 kg yang bersubsidi dioplos ke tabung gas non subsidi 12 kg yang melibatkan tersangka ( RL) telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat sejak Januari 2025 lalu.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas AKP Zainal Abidin, S.H membenarkan pelimpahan perkara pengoplosan isi gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg.
Dengan dilakukannya pelimpahan perkara maka tanggung jawab penanganan perkara sudah beralih ke Jaksa Penuntut Umum.
(Yyt)

Demikian Kepala kejaksaan negeri Padang Lawas, Sinrang, SH, MH, Senin (22/7/2024) di acara syukuran HBA ke 64 tahun 2024.

Kata Sinrang, seluruh personil kejaksaan yang sekarang 39 personil harus menjaga nama baik konstitusi dengan menitik beratkan 7 perintah Jaksa Agung RI.

Termasuk mengaktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.

Meningkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.

Dan mewujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara. Serta melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.

Memperkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan.

Sekaligus mengoptimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi. Namun tetap menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Bagaimanapun, Sinrang, SH, MH kepala Kejaksaan negeri Padang Lawas menyampaikan terimakasih kepada jajaran pemerintah daerah serta masyarakat kabupaten Padang Lawas yang telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan HBA ke 64 di Padang Lawas. (081)

Turut hadir Ketua Pengadilan Agama, mewakili Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Rutan Sibuhuan, Pabung Palas, Wakapolres Palas dan para undangan lainnya.

Dalam hal ini, kunker Kajatisu Idianto, SH, MH untuk melakukan peninjauan pembangunan Kantor Kejari Sibuhuan.

Pada kesempatan ini, Plh. Bupati Palas menyampaikan atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Palas mengucapkan selamat datang kepada Kejatisu semoga kedatangan beliau membawa berkah terhadap Kabupaten Palas.

“Semoga dengan kedatangan Kejatisu ke Kabupaten Palas ini dapat memotivasi kita semua sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Palas. Pungkasnya. (081)

Terlihat dihadiri oleh Kapolres Palas, AKBP Diari Astetika, S.I.K., Ketua DPRD Amran Pikal Siregar S.SosI, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, para tamu undangan lainnya,

Dalam sambutannya, Kajari Palas Lama, Dr.Teuku Herijal SH, MH melalui Kasubbag Pembinaan Ricardo Horas Simarmata SH, MH menyebut, bahwa Pak Teuku Herijal telah bertugas di Kabupaten Palas selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan. Banyak kenangan yang dilalui selama bertugas di Palas.

Lanjutnya, Pak Teuku Herijal akan mengemban amanat baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

“Terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh rekan-rekan sekalian selama bertugas di Palas. Saya mohon doanya kedepan dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ucapnya

Sementara pada kesempatan sama, Kajari Palas yang baru, Sinrang SH,MH berharap jajaran Forkopimda, Pemerintah daerah dan masyarakat bisa menerima dirinya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Palas ke arah yang lebih baik lagi.

“Saya mohon izin ikut bergabung di Palas. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Palas,” ujar Kajari Palas yang baru.

Sebelum ke Palas, lebih lanjut dikatakannya, dirinya banyak bertugas di wilayah Gorontalo. Pinrang, Pare pare, Maros, dan terakhir bertugas sebagai Kordinator Pidsus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara hingga sampai di Kejaksaan Negeri Kabupaten Palas. Katanya.

Mengawali sambutannya, Sekdakab Palas Arpan Nasution S.Sos menyampaikan atas nama pribadi sekaligus mewakili Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Palas mengucapkan selamat selamat datang kepada kajari Palas yang baru di Kabupaten Palas. Mudah- mudahan dapat menjadi mitra kerja yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Palas.

Kemudian di sampaikan juga, selamat jalan pada bapak Dr. Teuku Herizal SH, MH kepala kejaksaan negeri yang telah bertugas dan mengabdi di Kabupaten Palas. Semoga senantiasa diberi keberkahan dan kesuksesan menyertai bapak dan keluarga.

Pisah sambut kejaksaan negeri ini adalah momen yang tak terlupakan, ada rasa sedih dan bahagia karena kehilangan dan sekaligus bahagia menyambut yang baru, ujar Sekda.

Pada kesempatan ini, dalam pelaksanaan hukum, hendaknya para aparatur penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian hendaknya dapat mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

Hal ini dikarenakan latar belakang dan pola pikir masyarakat kita yang berbeda-beda. terutama masyarakat yang berdomosili di daerah terpencil perkembangan disosialisasikan, pesan sekda.

Tidak lupa juga kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemksb palas untuk dapat bekerja dengan baik dengan selalu mentaati peraturan yang berlaku agar kedepan tidak terperosok kedalam ranah hukum, tambahnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, selamat bertugas dan berkarya kepada Kajari Kabupaten Palas yang baru semoga saudara amanah dalam mengemban tugas dan dapat bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Palas yang beriman, cerdas, sehat dan berbudaya (Bercahaya). Pungkasnya. (081)

“Pansus DPRD meminta Kejaksaan Negeri Buru segera memeriksa Kades Seith, saudara Yahya Fakaubun,” tegas Wakil Ketua Pansus DPRD Buru, Naldi Wali usai mengelar rapat bersama eksekutif dan sejumlah kades, Rabu (15/5/2024).

Sebagai mana diketahui, Pansus DPRD dibentuk guna membahas LKPJ Bupati Buru terhadap realisasi APBD.

Salah satu fokus pembahasan juga terkait dengan penggunaan dan realisasi DD/ADD.

Menyoal rapat dengan pihak eksekutif dan para kades hari ini, Naldi menjelaskan, kalau itu bagian dari agenda kerja DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dikatakan, pansus DPRD telah beberapa kali telah melayangkan undangan kepada Kades Seith . Tetapi selalu berhalangan hadir tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa persoalan besar yang terjadi di Desa Seith, ucapnya.

Karena itu, Pansus berkeinginan agar Yahya Fakaubun hadir langsung guna mengklarifikasi beberapa persoalan yang terjadi terkait dengan pengelolaan DD.

“Saya meminta Kejaksaan untuk memeriksa Kades saudara Yahya Fakaubun dalam pengelolaan DD tahap IV Tahun 2022 dan DD tahun 2023 tahap I, II, III, dan IV, ‘lagi pinta Naldi Wali.

Naldi menyebutkan, kalau Pansus DPRD Buru telah mengantongi bukti hasil pemeriksaan internal dari Kantor Inspektorat. Ada beberapa temuan besar yang diduga melibatkan oknum kades.

“Ada perjalanan dinas fiktif, termasuk pengelolaan keuangan terkait dengan pembangunan kantor desa yang uangnya sudah dicairkan, namun pembangunannya tidak dilaksanakan,” ungkap Naldi.

Naldi menduga, ada banyak item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen APBDes sampai kini belum dilaksanakan.

“Ada beberapa item yang uangnya sudah dicairkan, namun pekerjaannya tidak direalisasikan,” sentil Naldi.

Oleh karena itu, selaku wakil ketua pansus, Naldi mendesak Kejaksaan Negeri Buru dalam waktu dekat segera memanggil Kades Seith untuk segera diperiksa.

Tegasnya lagi, kalau masalah penyelewengan DD di Seith itu telah menjadi temuan dan telah diaudit oleh Kantor Inspektorat. Sehingga kejaksaan sudah bisa campur tangan membawa ke ranah hukum dugaan tindak pidana korupsi.

“Jadi sudah sewajarnya kejaksaan mengambil langkah untuk memeriksa saudara kades Seith,” pungkas Naldi.

Lebih jauh diungkapkannya, bahwa pembinaan dan internal oleh inspektorat sudah dilaksanakan, maka sudah sewajarnya kejaksaan masuk guna menindaklanjuti hasil temuan dugaan penyelewengan DD tersebut.

Ditanya soal hasil kerja pansus, Naldi menambahkan, kalau sudah berjalan hampir sebulan.

Menyangkut dengan temuan internal inspektorat di Desa Seith, maka pansus telah sepakat untuk terjun langsung ke lapangan.

Dalam pemeriksaan internal inspektorat itu terungkap, kalau dugaan penyelewengan itu terjadi sebab adanya Kelalaian dari kaur keuangan/bendahara Desa Seith dalam menyiapkan bukti pertanggugjawaban pada kegiatan-kegiatan.

Kedua, Kurangnya fungsi verifikasi dari Sekertaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan Desa. Dan Kurangnya fungsi pengawasan dari Kepala Desa Seith selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa terhadap penatausahaan pengelolaan keuangan.

Inspektorat juga menilai, Kurang optimalnya fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru. (SM)