Gubernur Pramono menyambut antusias terselenggaranya acara ini karena merupakan langkah penting menuju usia ke-500 tahun Kota Jakarta. Menurutnya, forum ini menjadi ruang untuk memperkuat rasa kebersamaan, membangun dialog, dan meneguhkan toleransi di tengah keragaman warga Jakarta.

“Menurut saya, ini bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana Jakarta kini tengah bertransformasi menjadi kota global dan pusat ekonomi nasional. Jadi, kalau tidak sekarang diselesaikan, menurut saya kita akan mengalami kesulitan. Bahkan, Ketua DPRD-nya punya komitmen, serta teman-teman sekalian di sini berkeinginan untuk itu juga,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menilai sarasehan ini juga menjadi momen strategis bagi para tokoh, budayawan, seniman, pelaku ekonomi, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bertukar gagasan, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam memperkuat peran lembaga adat sebagai penjaga dan penggerak budaya Betawi.

“Maka, saya meminta Dinas Kebudayaan serta para wali kota dan bupati agar budaya Betawi kita menjadi naik kelas. Kita juga sudah melakukan kerja sama dengan sepuluh hotel berbintang lima untuk budaya Betawi, itu menjadi budaya utama ketika kita datang ke hotel. Kita mulai contohnya di Hotel Borobudur; selama dua bulan, Borobudur akan menyajikan makanan khas Betawi setiap hari,” jelas Gubernur Pramono.

Lebih lanjut, ia mengatakan, budaya Betawi memiliki peran penting sebagai identitas kultural Jakarta. Oleh karena itu, budaya Betawi perlu terus dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan yang dikenal dengan semangat “Betawi Cultural Collaboration.”

Menurut Gubernur Pramono, masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menempatkan lembaga kebudayaan dan organisasi masyarakat Betawi sebagai mitra utama dalam merawat nilai-nilai luhur, sekaligus mendorong kemajuan budaya Betawi.

“Sebagai bentuk komitmen nyata, saya bersama Bang Doel menetapkan peningkatan pariwisata melalui promosi budaya Betawi sebagai program prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan kami. Sejumlah kegiatan seperti Festival Bandeng, Andilan Potong Kebo, pagelaran seni budaya, Lebaran Betawi, hingga silaturahmi dengan para tokoh kami dorong sebagai bagian dari upaya pelestarian yang nyata. Ke depan, kami akan terus memperkuat budaya Betawi ini,” pungkasnya.

Pelestarian Kebudayaan Betawi

Salah satu fokus penting dalam Sarasehan III adalah dorongan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Revisi ini dinilai penting untuk memperluas ruang partisipasi dan memperkuat perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan budaya Betawi secara komprehensif.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pembina Kaukus Muda Betawi, Beky Mardani, menurutnya, Sarasehan ini merupakan forum silaturahmi dan tukar gagasan yang sangat dibutuhkan dalam proses memajukan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota global.

“Saat ini Jakarta sedang menata diri sebagai kota global yang berbudaya. Maka penting bagi kita membangun sinergi lintas komponen Betawi agar memiliki satu orientasi dan perspektif yang sama dalam menjaga dan memajukan budaya kita,” jelas Beky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)

Beky menekankan revisi Perda 4/2015 tidak boleh hanya menjadi kepentingan birokratis, tetapi harus menjadi bagian dari cita-cita bersama masyarakat Betawi. Terlebih, dua tahun ke depan, Jakarta akan memasuki usia ke-5 abad, momen penting yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya lokal.

“Komitmen bersama dari seluruh elemen Betawi adalah kunci untuk mendorong percepatan revisi Perda ini. Ini bukan soal kepentingan segelintir pihak, tapi kehormatan budaya kita,” tutup Beky.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim juga menegaskan keabsahan regulasi daerah terkait Lembaga Adat Masyarakat Betawi akan diuji dan didiskusikan melalui forum ini. Sejumlah akademisi yang hadir sebagai narasumber untuk memberikan masukan objektif, konstruktif, dan strategis.

“Di usia ke-498 ini, Jakarta membutuhkan peta jalan budaya yang kuat. Baik regulasi maupun pimpinan adat Betawi sudah terbentuk. Maka perlu diperkuat dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak,” jelasnya.

(*/hel)

Kegiatan ini akan dilangsungkan pada Senin, 2 Juni 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, dengan mengusung tema “Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi”.

Tokoh Betawi Fauzi Bowo mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Kaukus Muda Betawi tersebut. Sejak awal, Foke, sapaan karibnya, menyarankan digelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD)⁠, sarasehan, dan seminar untuk memberi masukan soal lembaga adat dan pemajuan budaya Betawi. Bahkan, ia juga mengingatkan untuk belajar dari lembaga adat yang sudah ada di daerah-daerah lain.

“Sejak awal saya mendukung Kaukus Muda Betawi tersebut untuk melaksanakan FGD⁠, sarasehan, dan seminar untuk memberi masukan soal lembaga adat dan pemajuan budaya Betawi,” sebut Foke, dalam keterangannya, pada Minggu (1/6/2025).

“Kita juga harus belajar dari lembaga adat yang sudah ada di daerah-daerah lain,” tambah Foke

Dirinya menyarankan, para intelektual, profesor, dan pusat studi Betawi di berbagai kampus harus memberikan masukan serta pengayaan terhadap konsep yang sejak dirumuskan termasuk raperda (rancangan peraturan daerah) pemajuan budaya Betawi.

“Para intelektual, profesor, dan pusat studi Betawi di berbagai kampus ayo berikan masukan dan pengayaan terhadap konsep yang sejak dirumuskan termasuk raperda pemajuan budaya Betawi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penasihat Kaukus Muda Betawi, Kiai Haji (KH) Lutfi Hakim menjelaskan, kegiatan Sarasehan ini merupakan kelanjutan dari dua program sebelumnya: Sarasehan I di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada 2022 dan Sarasehan II di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurutnya, Sarasehan III menjadi langkah lanjutan yang dirancang untuk memperkuat kelembagaan adat Betawi sebagai bagian integral dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

“Kami melihat tantangan ke depan menuntut Lembaga Adat Masyarakat Betawi tidak hanya eksis sebagai simbol, tapi hadir secara substantif dalam proses pembangunan dan kebijakan daerah,” ujar Kiai Lutfi.

Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan lembaga adat. Selain itu, para tokoh Betawi, akademisi, perwakilan ormas, serta profesor-profesor Betawi akan turut diundang untuk memperkaya perspektif dalam forum tersebut.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim juga menegaskan keabsahan regulasi daerah terkait Lembaga Adat Masyarakat Betawi akan diuji dan didiskusikan melalui forum ini. Sejumlah akademisi akan dihadirkan sebagai narasumber untuk memberikan masukan objektif, konstruktif, dan strategis.

“Di usia ke-498 ini, Jakarta membutuhkan peta jalan budaya yang kuat. Baik regulasi maupun pimpinan adat Betawi sudah terbentuk. Maka perlu diperkuat dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak,” ungkapnya.

Salah satu fokus penting dalam Sarasehan III adalah dorongan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Revisi ini dinilai penting untuk memperluas ruang partisipasi dan memperkuat perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan budaya Betawi secara komprehensif.

Terpisah, Pembina Kaukus Muda Betawi, Beky Mardani, turut memberikan pandangan senada. Menurutnya, Sarasehan ini merupakan forum silaturahmi dan tukar gagasan yang sangat dibutuhkan dalam proses memajukan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota global.

“Saat ini Jakarta sedang menata diri sebagai kota global yang berbudaya. Maka penting bagi kita membangun sinergi lintas komponen Betawi agar memiliki satu orientasi dan perspektif yang sama dalam menjaga dan memajukan budaya kita,” jelas Beky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)

Beky menekankan revisi Perda 4/2015 tidak boleh hanya menjadi kepentingan birokratis, tetapi harus menjadi bagian dari cita-cita bersama masyarakat Betawi. Terlebih, dua tahun ke depan, Jakarta akan memasuki usia ke-5 abad, momen penting yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya lokal.

“Komitmen bersama dari seluruh elemen Betawi adalah kunci untuk mendorong percepatan revisi Perda ini. Ini bukan soal kepentingan segelintir pihak, tapi kehormatan budaya kita,” pungkasnya.

Dengan semangat menyambut 498 tahun Jakarta, Sarasehan III menjadi titik tolak baru bagi masyarakat Betawi untuk lebih terlibat aktif dalam pembangunan, melalui penguatan lembaga adat dan regulasi budaya yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*/hel)