“Kunjungan ini selain menjawab berbagai isu pertanahan di daerah, juga menunjukkan komitmen nyata Menteri ATR/Kepala BPN dalam memastikan bahwa pengakuan terhadap tanah-tanah adat dan ulayat tidak hanya berhenti pada kebijakan, tapi juga sampai ke pelaksanaannya di lapangan,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Rabu (30/07/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, akan menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Sosialisasi tersebut akan dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat, khususnya suku Dayak se-Kalimantan Selatan, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai mendaftarkan Tanah Ulayat mereka secara resmi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Menteri ATR/Kepala BPN juga dijadwalkan menyerahkan 314 sertipikat tanah, yang terdiri dari sertipikat Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD), hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat tanah wakaf.

“Setelah rangkaian acara sosialisasi tersebut selesai, Menteri ATR/Kepala BPN akan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini akan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,” tutup Harison Mocodompis.

Kunjungan kerja ini menandakan adanya upaya percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan. Tak hanya itu, penguatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat daerah juga menjadi bagian dari program strategis Kementerian ATR/BPN. (*)

Buku sekitar 200 halaman dicetak luks dengan art cartoon ukuran 21 X 28 cm ini terdiri atas dua bab, berbicara tentang zamrud suaka pertanian dan zamrud suaka wisata, dengan total 29 artikel, ditulis wartawan dari PWI Pusat dan PWI Kalsel.

“Kita menerbitkan buku ini sebagai apresiasi untuk Kalsel sebagai tuan rumah HPN 2025. Provinsi ini begitu kaya dengan sumber daya alam dan wisatanya, sehingga tak salah terpilih sebagai gerbang lumbung wisata nasional,” kata Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Sabtu.

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan cetak sawah baru di Kalimantan Selatan dalam program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 500 ribu hektar, dengan potensi cetak sawah baru seluas 530 hektar. Program cetak sawah di kawasan Banjarbaru ini dicanangkan pada November 2024.

“Nah ini sejalan dengan tema HPN 2025, yaitu Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa. Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan. Ini sejalan dengan Asta Gita Presiden Prabowo terkait swasembada pangan,” tambah Hendry.

Mengomentari penerbitan buku ini, Ketua Panpel HPN 2025, Raja Parlindungan Pane, menyebutkan, “Ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban PWI Pusat dalam mendukung program ketahanan pangan di Kalsel. Dengan membaca buku ini, semoga kita semakin banyak mengetahui tentang seluk beluk pangan dan wisata di Kalsel.”

Gubernur Kalsel, H. Muhidin dalam kata sambutan buku itu mengatakan, Kalimantan Selatan adalah provinsi yang banyak potensi dan keunggulan, baik di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan.

” Bumi Kalimantan Selatan seperti sekeping surga di Tanah Borneo, yang dianugerahi Allah SWT dengan kekayaan alam dan letak wilayah yang sangat menguntungkan,” kata Gubernur H. Muhidin.

Di antara artikel pada bab pertama buku itu adalah, “Kalimantan Selatan Miliki Peran Signifikan Jaga Ketahanan Pangan – Lumbung Pangan Langkah Besar Presiden Prabowo Subianto.” Artikel lain, “Setiap biji Padi Hasil Kerja Keras dan Doa. Rantau Badauh Pusat Penyebaran Bibit Padi Secara Nasional.”

Pada bab kedua, di antaranya terdapat artikel “Meratus dan Kearifan Lokalnya”, “Ketupat Kandangan Akan Selalu Dikenang”, “Pasar Terapung, Bukan Sekadar Jual Beli di Atas Air”, “Pulau Curiak, Tempat Riset Bekantan…”, “Gemerlap Intan Martapura Mendunia, “Haul Abah Guru Sekumpul Mendunia” dan “Susur Sungai Doeloe dan Kini”.

Sementara editor buku A.R. Loebis menuturkan, beragam kekayaan alam makro dan mikro Kalsel, berupa zamrud lahan dan wisata , tak akan habis-habisnya untuk dibicarakan apalagi dikunjungi.

“karena intens dan mendalamnya tulisan dalam buku ini baik berupa teks mau pun gambarnya, tak salah bila saya mengungkapkan keberadaan buku ini dengan frasa Bumi Lambung Mangkurat Dalam Genggaman.”

Ketika berita ini dilansir, Bumi Lambung Mangkurat – Bentangan Zamrud sedang naik cetak.

Buku ini akan diserahkan kepada Presiden Prabowo, pada hari puncak HPN 2025 Kalsel, 9 Februari. Juga diberikan kepada kalangan Menteri, akademisi dan nara sumber seminar serta seluruh pengurus PWI Provinsi se-Indonesia yang hadir di Kalimantan Selatan.

“(Dukungan PWI–Red) Ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,”ujar Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1). Rapat dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane.

Rapat juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1/2025) lalu. Kegiatan itu ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Dr Roy Rizali Anwar ST MT.

Sektor pertanian adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Kalsel. Saat ini, Kalsel bersama Kementerian Pertanian tengah menyiapkan lahan pertanian sekitar 500 ribu hektar untuk mendukung program swasembada pangan— Program unggulan Presiden Prabowo. Ini juga program prioritas Pemprov Kalsel menuju daerah lumbung pangan di Kalimantan. HPN 2025 diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menyukseskan program pemerintah tersebut.

Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Nasution, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.

“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujar Hendry Bangun.

Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa. “Ini keputusan yang tepat,”katanya.

Hendry Bangun meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.

Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.

“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,”demikian penegasan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. (*)

“Kami mengamankan lebih dari Rp10 miliar, masih dalam proses hitung,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ghufron mengatakan uang tersebut diduga adalah uang suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. “Diduga suap dalam pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Namun, Ghufron belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal proyek pengadaan yang menjadi objek penyidikan komisi antirasuah.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK pada Minggu (6/10) malam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan bahwa penyidikan KPK di Kalsel adalah terkait suap pengadaan barang dan jasa.

Alex mengungkapkan saat ini belum solusi yang bisa sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Dia juga menilai praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seakan telah menjadi hal lazim.

“Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Alex.

Terkait OTT di Kalimantan Selatan, pihak KPK mengungkapkan adanya temuan uang di tangan seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan.

“Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” kata Alex.