Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P.; Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.; serta Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengakui bahwa tidak semua pejabat akan merasa puas dengan penempatan jabatan baru. “Meski saya berusaha seobjektif mungkin, saya juga manusia biasa yang tentu memiliki subjektivitas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, karena undang-undang juga memahami bahwa yang diatur adalah manusia,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan bahwa keputusan mutasi ini diambil dengan pertimbangan matang, menggunakan “otak terbaik dan hati paling sensitif” demi memilih secara objektif. Pada putaran pertama rotasi ini, tidak ada pejabat yang dinonjobkan.

Keunikan dalam pelantikan kali ini, Gubernur meminta para pejabat eselon II untuk menghadirkan pasangan mereka. “Peran ibu-ibu sangat penting. Keberhasilan seorang suami dalam jabatan ini juga karena hebatnya peran seorang istri. Begitu pula sebaliknya,” tuturnya.

Di antara mutasi besar-besaran tersebut, tercatat beberapa penempatan strategis seperti Yusron yang diangkat menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hamdi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Nursalim memimpin BPKAD, serta Ahmad Nur Aulia yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa dalam birokrasi, tidak ada posisi yang bersifat permanen. Rotasi menjadi langkah penting untuk penyegaran dan mencari talenta terbaik di posisi yang paling tepat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan rakyat NTB, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak/Ibu di posisi sebelumnya. Provinsi NTB berutang kepada Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya seraya memberikan selamat kepada para pejabat baru untuk mengemban amanah membantu gubernur mewujudkan visi “NTB Mendunia”.

(Yyt)

Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Kominfotik NTB, menekankan urgensi pemahaman mendalam tentang pengendalian keamanan SPBE. “Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi potensi serangan siber terhadap sistem yang kita kelola,” ungkap pria yang akrab disapa Doktor Najam ini.

Lebih lanjut, Doktor Najam menjelaskan bahwa output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya sistem keamanan informasi yang handal. Hal ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung penerapan manajemen keamanan informasi SPBE, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Doktor Najam juga memaparkan berbagai inisiatif yang telah diambil Pemprov NTB dalam mengimplementasikan sistem SPBE yang efektif. Upaya ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan, terbukti dengan perolehan indeks 3,4 (kategori BAIK) dalam evaluasi dan pemantauan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2023.

Meski demikian, Doktor Najam menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjuangan. “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkup Pemprov NTB untuk terus bersinergi dalam meningkatkan layanan elektronik. Ini adalah langkah krusial dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Dengan langkah strategis ini, Pemprov NTB membuktikan komitmennya dalam menghadapi era digital, sekaligus menjawab tantangan keamanan informasi yang semakin kompleks. Melalui penguatan sistem keamanan SPBE, diharapkan pelayanan publik di NTB akan semakin prima, menciptakan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah. (Yyt)